Rabu, 19 Maret 2014

Sistem ekonomi atau Politik Negara Ekonomi Kapitalis Ekonomi Sosialis




Catatan :
Menunjukan ilmu ekonomi dan ilmu politik, seperti dua sisi mata uang
Trend sekarang, kapitalis dan sosialis, adalah saling melebur.
Hakikat sebuah Peradaban
Semua agama berorientasi pada sosial
Khususnya Indonesia, tujuan negara kita adalah membentuk masyarakat Adil dan Makmur
Dengan demikian, kemakmuran tanpa dilandasi keadilan, tidaklah ada artinya
Peradaban Dunia menjadi tidak stabil, karena pola yang hedonisme
Dimana letak permasalahan
Dengan pola hedonisme, daya dukung alam terbatas, sehinga  yang terjadi adalah persaingan, yang lemah akan tersingkir.
Dengan semangat persaingan yang bermoral (tidak rakus-secukupnya), maka berakibat terjadi kelebihan potensi, sehingga ada dorongan -kemampuan untuk membantu yang lain.
Pasar dan Peran Pemerintah
Tiga pertanyaan penting dlm perekonomian:
               Keluaran apa dan jumlah berapa yang perlu diproduksi?
               Bagaimana cara memproduksinya, yaitu teknik apa utk mengkombinasikan berbagai faktor produksi menjadi keluaran tertentu.
               Untuk siapa keluaran tsb dibuat dan bgmn cara mendistribusikannya.
                 Pertanyaan pertama berkaitan dgn masalah Permintaan.à permintaan masyarakat
                 Pertanyaan kedua berkaitan dengan Penawaran àsektor produksi
Pasar
Pengertian umum: merupakan tempat para pembeli dan penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa.
Pengertian modern: Pasar adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa.
Harga :
Harga mengkoordinasikan keputusan-keputusan para produsen dan konsumen dalam sebuah pasar.
Harga-harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelian konsumen dan mendorong produksi.
Harga-harga yang lebih rendah mendorong konsumsi dan menghambat produksi.
Harga adalah penyeimbang dari mekanisme pasar.
Jenis Sistem Ekonomi:
Sistem Ekonomi Pasar à keputusan untuk menetapkan produk yang dibuat, berapa banyak, dan bagaimana mendistribusikannya ditetapkan oleh pasar itu sendiri. Jadi mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan terhadap setiap hal yang diperdagangkan tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
Sistem Ekonomi terpimpin/terpusat segala sesuatu yang diproduksi, baik jumlah maupun kualitasnya, serta distribusinya diatur oleh pemerintah pusat.
Sistem campuran à pemerintah ikut campur dalam pengaturan beberapa hal- berfungsi sbg regulator, memastikan para pelaku ekonomi berperilaku sehat, bersaing dengan baik, sehingga faktor produksi dimanfaatkan seoptimum dan seproduktif mungkin.
Peran pemerintah
Dalam ekonomi terpusat.
Dalam ekonomi pasar

Kegagalan Ekonomi Pasar:
Inefisiensià monopoli, eksternalitas (side effect), barang publik.
Ketidakadilanà ketidak adilan yang tidak dapat diterima menyangkut pendapatan dan kekayaan.
Masalah makroekonomià siklus bisnis (inflasi dan pengangguran), pertumbuhan ekonomi yang lamban.
Campur tangan Pemerintah [Samuelson h.47 makro ekonomi]
Mendorong persaingan
Campur tangan dalam pasar
Mendorong aktivitas yang bermanfaat
Redistribusi pendapatan
Stabilisasi melalui kebijakan makroekonomi
Merangsang pertumbuhan

Peran nyata Pemerintah dalam perekonomian
Menyediakan sarana/prasarana yang tidak dapat dilakukan oleh swasta (mis: aparat keamanan)
Side effect, meminimalkan hal-hal buruk dan memaksimalkan yang baik.
Memberikan pedoman/arahan (wajib belajar, KB, obat terlarang, dll)
Menolong yang lemah dan miskin
Pemerintahan yang stabil
Monopoli
Monopoli adalah kondisi pasar suatu produk dengan hanya ada satu produsen untuk produk tsb dengan banyak konsumen.
Secara umum monopoli tidak sehatà produsen berkuasa untuk mengatur jumlah produksi dan harga.
Monopoli bisa diterima untuk perusahaan yang berada pada kondisi monopoli alamiahkondisi suatu perusahaan akan efisien bila skalanya makin besar (mengandalkan economies of  scale), semakin besar skala usaha yaitu skala produksi dan penjualan, maka biaya per unit produksi semakin kecil--- berlaku untuk produk umum spt air minum, listrik, pelabuhan.
Pemerintah berkepentingan untuk membuat undang-undang anti monopoli di Indonesia ada KPPU
Eksternalitas
Eksternalitas merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak eksternal-dampak sosial (bisa bersifat baik/manfaat/benefit, bisa bersifat buruk/biaya/cost)à social benefits dan social costs. .. Contoh kasus pabrik semen.
Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan terhindarnya eksternalitas khususnya biaya sosial menetapkan berbagai perundangan, misal berkaitan dengan polusi, pencemaran lingkungan, fasilitas kesehatan masyarakat, dsb.
    Peraturan Pemerintan/KEPPres, mis : peraturan mengenai limbah industri, kir mobil, izin mendirikan bangunan (IMB), dll
    Belanja Pemerintah (APBN), mis : anggaran kesehatan, perumahan, pendidikan, dll
    Pajak, mis : cukai rokok, untuk mencegah makin meluasnya jumlah perokok, dll
Barang publik
Barang atau produk dikategorikan menjadi privat goods, public goods, dan semi public goods.
Barang privatsepatu, mobil, jasa kurir.
Barang publik dinikmati tanpa harus membayar: program udara bersih, program kali bersih, jalan umum. Biasanya tidak ada individu yang bersedia mengeluarkan uang untuk barang-barang tersebut dan diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat.
    Peran Pemerintah untuk menyediakan barang-barang tersebut.
Barang semi publikà Sekolah negeri.
   
Peran pemerintah juga sangat diperlukan; bisa dengan cara subsidi kepada produsen atau konsumen
Ketidak adilan / ketidakmerataan
Ekonomi tidak merata, terjadi ketimpangan antara yang kaya dan miskin.
UMR masih jauh dibawah pendapatan rata-rata.
Ada penduduk yang dengan mudahnya membeli setiap tahun, memiliki beberapa rumah mewah, memiliki beberapa mobil, sementara ada yang masih tinggal di rumah kardus.
Pemerintah dituntut aktif untuk mengupayakan bukan saja pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga pemerataannya.

Menolong yang lemah
Perusahaan wajib memperkerjakan orang cacat
Mengatur Tripatrit (buruh, pengusaha, pemerintah), agar posisi buruh tidak ditekan oleh pengusaha.
dll
Pemerintahan yang stabil
Hanya dapat dicapai bila kondisi ekonomi juga stabil/membaik; tetapi yang lebih penting adalah kalau Adil.
Tingkat pengangguran minimum (lapangan pekerjaan terpebuhi)
Kebutuhan masyarakat terpenuhi, didorong agar tidak hedonisme
Inflasi rendah (dibawah 5%/tahun)

Siklus bisnis
Adakalanya kondisi bisnis dan ekonomi secara keseluruhan mengalami kondisi baik, bertambah pesat, adakalanya mengalami keterpurukan, melambat, resesi, bahkan depresi.
Pemerintah dituntut secara aktif turun tangan pada saat ekonomi mengalami stagnasi, bahkan depresià turun tangan sebagai pelaku ekonomi, bila sudah normal kembali sebagai regulator.
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal (pajak, dan pembelanjaannya), serta kebijakan moneter (suku bunga dan syarat-syarat kredit).


Sumber Penerimaan Negara Pajak dan Bukan Pajak
Untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana, Pemerintah mendapatkan dana dari masyarakat berupa pajak.
Pendapatan pajak yang diterima digunakan untuk pembiayaan pembangunan, berupa pengeluaran pemerintah
Penerimaan Pajak:
    Pajak dalam negeri
    Pajak perdagangan internasional
Penerimaan negara bukan pajak:
    Penerimaan sumber daya alam
    Bagian laba BUMN
    Penerimaan negara bukan pajak lainnya
Pajak dalam negeri:
     Pajak Penghasilan (PPh)
     Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM)
     Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
     Cukai
     Dan Pajak lainnya.
Pajak Perdagangan:
     Bea masuk
     Pajak/pungutan ekspor
Penerimaan SDA
     Minyak bumi
     Gas alam
     Pertambangan umum
     Kehutanan dan perikanan
Penerimaan negara bukan pajak:
     Pendapatan penjualan, sewa, jasa, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, dll
Beberapa prinsip dasar pajak
Netralitas (obyektivitas), mis : perhitungan pajak STNK berdasarkan CC dan tahun pembuatan, bukan atas warna atau merek
Nonnetralitas, untuk mengarahkan hal-hal yang baik, mis : pajak tinggi untuk industri berpolutan tinggi, pajak rokok tinggi, agar keinginan merokok turun
Simplicity/sederhana, cara perhitungan, kolom pengisian pajak, hendaknya mudah dan jelas
Equity (keadilan), untuk pemerataan, fasilitas umum, yang dapat dinikmati bersama-sama
Contoh pajak
PBB, Pajak Bumi dan Bangunan
PPH, Pajak Penghasilan, Badan dan Perorangan
PKB, Pajak Kendaraan Bermotor
PPN, Pajak Pertambahan Nilai, contoh di Restoran
Pajak Pembeli dan Penjual untuk jual beli tanah
Pajak Telephone, dll
Data Nilai Pajak (Kompas, jumat 19 Mei 2006)
Target penerimaan pajak 2007 = 14,1% PDB atau Rp. 456,1 T
Perkiraan penerimaan pajak 2006 = Rp. 416,6 T (pajak=Rp.362,8T, Cukai = Rp.36,5 T, Bea Masuk = Rp. 16,6 T, dan Pungutan Ekspor = Rp. 418,9 M)
Kompas, Kamis 13 Juli 2006
Target Pajak 2006, naik dari Rp. 416,3 menjadi Rp. 323,5 T, terdiri dari :
PPH                   : Rp. 212,3 T
PPN & PPNBM  : Rp. 132,9T
PBB                      : Rp.   22,5 T
Cukai (rokok, dll): Rp. 38,5 T
Bea Masuk        : Rp. 13,4 T
Lain-lain(ekspor): Rp. 3,9 T
Total                   = Rp. 423,5 T       
Rangkuman:
                 Dalam sebuah ekonomi, kebanyakan keputusan ekonomi dibuat dalam pasar, yang merupakan mekanisme melalui mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan kegiatan tukar menukar dan menentukan harga dan jumlah barang dan jasa. Adam Smith menyatakan bahwa tangan yang tidak kelihatan dari pasar akan menuntun kepada hasil ekonomi yang optimal ketika individu mengejar kepentingan diri mereka sendiri. Dan meskipun pasar jauh dari sempurna, pasar telah terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah bagaimana, apa, dan untuk siapa.
                 Mekanisme pasar bekerja untuk menentukan apa dan bagaimana: keputusan pembelian orang-orang mempengaruhi harga barang;       
       harga-harga ini berfungsi sebagai petunjuk untuk besarnya jumlah berbagai barang yang akan dihasilkan.
       Apabila orang meminta barang dalam jumlah banyak, maka harga akan meningkat dan produsen dapat memperoleh keuntungan dengan memperluas produksi barang tersebut.
       Dalam persaingan yang sempurna, seorang produsen harus menemukan metode produksi paling murah, dengan menggunakan tenaga kerja, tanah, dan faktor-faktor lain secara efisien; jika tidak, ia akan menderita kerugian dan tersingkirkan dari pasar.
                 Pada waktu yang sama masalah apa dan bagaimana dan untuk siapa diselesaikan oleh harga.
      Distribusi penghasilan ditentukan oleh kepemilikan dan harga dari faktor produksi. Orang yang memiliki tanah yang subur atau kemampuan untuk memenangkan persaingan akan memperoleh banyak kemampuan untuk membeli barang-barang konsumsi
                 Meskipun mekanisme pasar merupakan sebuah cara yang menakjubkan untuk memproduksi dan mengalokasikan barang-barang, kadang-kadang kegagalan-kegagalan pasar membawa kepada kekurangan-kekurangan dalam hasil-hasil ekonomi. Pemerintah mungkin masuk untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan ini.
      Peran pemerintah dalam sebuah ekonomi modern ialah menjamin efisiensi, memperbaiki distribusi pendapatan yang tidak adil, dan memajukan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
                 Pasar tidak dapat mengalokasikan sumberdaya secara efisien jikalau terjadi persaingan tidak sempurna atau eksternalitas.    Persaingan tidak sempurna, seperti monopoli, menghasilkan harga-harga tinggi dan tingkat-tingkat keluaran yang rendah. Untuk memberantas keadaan-keadaan ini, pemerintah harus mengatur bisnis atau mengadakan batasan-batasan antitrust yang legal atas perilaku bisnis.
       Eksternaliti timbul apabila aktivitas-aktivitas membebankan biaya atau memberikan manfaat yang tidak dibayar di tempat berlangsungnya pasar. Pemerintah harus memutuskan untuk mengatur pengaruh sampingan ini (seperti yang dilakukan dengan polusi) atau menyediakan barang-barang publik (seperti dalam hal kesehatan masyarakat).  
                 Pasar tidak selalu menghasilkan suatu distribusi pendapatan yang adil. Peran pemerintah untuk supaya bisa mengupayakan pola pendapatan bukan saja pertumbuhannya yang tinggi akan tetapi juga pemerataannya.
       Pemerintah modern menggunakan pajak untuk meningkatkan pemerataan (misal: melalui jejaring pengaman sosial untuk kaum fakir miskin).

                 Peran pemerintah dapat menggunakan kekuatan-kekuatan fiskal (perpajakan dan belanja) dan kebijakan moneter (kredit dan suku bunga) untuk memajukan pertumbuhan dan produktivitas ekonomi jangka panjang dan mengurangi ekses-ekses siklus bisnis dari inflasi dan pengangguran.


0 komentar:

Posting Komentar

Posting Kami