MANAJEMEN DIRI DI PERGURUAN TINGGI

Suatu sistem yang ditetapkan dalam bentuk susunan peraturan maupun tata cara yang telah diterapkan sebagai cara dalam mendidik para Mahasiswa/wi didalam ruang lingkup Universitas, dan tata cara yang berlaku ini biasanya sering disebut sebagai “Manajemen Diri di Perguruan tinggi”.

Adapun pembagiannya dalam bentuk program-program yang mendidik secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan serta menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, sesuai dengan apa yang ditujukan oleh pihak perguruan tinggi itu sendiri.

Dan tidak hanya itu saja, dilain sisi pendidikan biasanya pihak Universitas yang bersangkutan juga menyediakan wadah dalam bentuk organisasi ekskul sebagai tempat menampung hobi, kreatifitas dalam seni, bakat, serta keahlian lainnya.

Tetapi tentu saja disini yang paling diutamakan pastilah pendidikan itu sendiri, karena berkenaan dengan apa yang sudah diterapkan juga ditujukan dalam “Manajemen Diri di Perguruan Tinggi” yang sudah terbentuk.

Pada dasarnya sistem ini sendiri sangat menguntungkan kedua belah pihah, tentu saja disini yakni pihak Mahasiswa/wi dan pihak Universitas. Pihak Mahasiswa/wi diuntungkan dengan ilmu yang diperoleh juga dikuasai sehingga dapat menjadi seorang yang sukses dalam hidupnya. Sememntara bagi pihak universitas diuntungkan dengan mendapatkan nama sebagai Universitas yang unggul karena mampu menciptakan lulusan-lulusan yang layak diperhitungkan.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Modus Operandi Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Secara Ilegal

Kegiatan operasional tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau Bappebti.

Pada umumnya perusahaan berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam, dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan "menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)"

Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya.

Bentuk Produk Ilegal Yang Umum Ditawarkan Fixed income products, yang tidak terpengaruhpergerakan pasar Simpanan, yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat Delivery Order (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan suatu perusahaan Penyertaan  modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrument keuangan atau pada sektor riil; Program investasi online melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin Karakteristik Produk Ilegal Yang Umum Ditawarkan Imbal hasil (return) keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (tidak masuk akal) dan atau dalam jumlah yang pasti Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrument tertentu seperti Giro atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor; Dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account. Metode Umum Penjualan Produk Ilegal    Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga marketing secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai Multi Level Marketing (MLM). Di sisi lain MLM merupakan salah satu sistem dalam memasarkan barang dan/atau jasa Calon nasabah mengisi formulir, dan membuka rekening bank untuk menerima profit sharing/komisi/bonus. Setoran dana dilakukan secara tunai atau transfer. Atas setoran tersebut diterbitkan sertifikat atau surat sanggup (promissory notes) yang mencantumkan jadwal pembayaran profit sharing. Dapat pula berupa jual beli surat Delivery Order(D/O) perusahaan manufaktur ataupun Surat Berharga lainnya, dimana terdapat klausul bahwa kepada pemegang (holders) akan dibayarkan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu di atas bunga deposito. Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah. Penawaran produk investasi pada umumnyamenggunakan media internet/online. Perusahaan pengerah dana masyarakat secara ilegalbertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas; Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa Pialang Berjangka dan atau Perusahaan Efekyang sering disebut sebagai aliansi strategisnya. Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau investor gathering, yang pada umumnya sering diikuti oleh para public figure seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang 4 atau 5, guna menunjukkan bonafiditas usahanya.

Materi Penting

• Press Release Pelaksanaan Program Kerja : Juli 2008 (PDF)
   

• Press Release Satgas Desember 2007 (PDF)
   

• Press Release Satgas (5 Nop 2007)
   
  PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI[PDF]
   

• Brosur/Poster
  
  WASPADA INVESTASI !  [PDF]

  
  

  Kontak Satgas Jika Anda memiliki informasi maupun pengaduan sehubungan dengan penghimpunan dana maupun pengelolaan investasi secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu, diharapkan untuk dapat segera menyampaikan informasi tersebut kepadaSekretariat Satgas melalui : Website http://waspada-investasi.bapepam.go.id Email waspadainvestasi@bapepam.go.id  atau laporan@bapepam.go.id Surat  Sekretariat Satgas Waspada Investasi Biro Pemeriksaan dan Penyidikan  Bapepam dan LK Gedung 16 Lantai, Lantai 16 Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4  Jakarta 10710 Telepon (021) 385 8001 pesawat 4131 Faksimili (021) 385 8321

»»  Baca Lebih Lanjut...

Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Secara Legal

Salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi adalah melalui mekanisme pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat dan atau mengelola portofolio investasi dimaksud untuk nasabah individu atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Mekanisme pemberian izin usaha terhadap penghimpun dana masyarakat dan pengelola dana investasi masyarakat dimaksud adalah dalam kerangka pemenuhan persyaratan kemampuan baik dari sisi permodalan, operasional usaha, termasuk pengendalian internal terkait dengan kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana.

Di samping itu, mekanisme ini akan menciptakan adanya sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi dan penghimpunan dana tersebut yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap setiap pemodal atau nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor tertentu.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, antara lain izin usaha sebagai Bank, Manajer Investasi, dan Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka).

• Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank dari Bank Indonesia.

• Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiapderivatif dari Efek.

• Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Daftar perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tersebut di atas, dapat diakses melalui website masing-masing otoritas sebagai berikut:

Website Bapepam dan LK  :  www.bapepam.go.id

Website Bank Indonesia  :  www.bi.go.id

Website Bappebti  :  www.bappebti.go.id

»»  Baca Lebih Lanjut...

Berinvestasi juga perlu waspada !

Berinvestasi juga perlu waspada !

Waspadalah jika Anda menerima suatu tawaran pengelolaan dana atau investasi yang menggiurkan karena menawarkan imbal hasil (return) yang cukup tinggi. Bisa jadi tawaran tersebut justru akan merugikan Anda di masa mendatang, karena Anda ditipu !

Pastikan bahwa orang/perusahaan yang melakukan penawaran tersebut telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang seperti :

• Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Departemen Keuangan

• Bank Indonesia (BI)

• Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Departemen Perdagangan

SELALU INGAT, bahwa :

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BUKAN IZINuntuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

• Jangan tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar

Segera laporkan kepada Polisi atau Sekretariat Satgas Penanganan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi bila mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal atau mencurigakan.

----------------------------

http://waspada-investasi.bapepam.go.id/

»»  Baca Lebih Lanjut...

Memulih Bisnis Tanpa Modal

Mungkinkah memulai bisnis tanpa modal? Mungkin saja! Anda hanya perlu rahasianya. Sudah banyak orang sukses berbisnis tanpa modal berupa cash money yang besar. Sebut saja Purdi E. Chandra dengan jaringan Primagamanya. Purdi hanya mengandalkan kemampuan melobinya, sekaligus kecerdikan untuk memulai usaha. Anda pun bisa melakukannya!

Rahasia #1: Lakukan bisnis jasa

Saat mencari ide usaha, Anda

»»  Baca Lebih Lanjut...

Belajar Sukses Bisnis Ala Abdurrahman bin Auf Sahabat Rasulullah

Belajar Sukses Bisnis Ala Abdurrahman bin Auf - Selain dari diri Rasulullah SAW yang terdapat contoh yang sempurna, kita juga bisa belajar dari sahabat-sahabat Beliau dalam membangun kemakmuran Islam yang kita cita-citakan ini.Salah satu sahabat beliau yang patut kita contoh adalah Abdurrahman bin Auf yang kesuksesannya dalam berbisnis bisa menjadi tauladan bagi seluruh pengusaha muslim saat

»»  Baca Lebih Lanjut...

Triks dan tips Cara Membuka Usaha Clothing Kaos

Triks dan tips Cara Membuka Usaha Clothing Kaos  saya dapet dari mas hendra, dari pengalamanya  terkait Triks dan tips Cara Membuka Usaha Clothing Kaos, dan menurut saya info ini sepertinya bagus, maka kami publikasikan, harapanya bagi-bagi tips, dan semoga yang bersangkutan berkenan.

Jika kita ingin sukses bisni spakaian Tisp dan Trik bagaimana cara membuka Clouthing Kaos menurut dia di

»»  Baca Lebih Lanjut...

Audit Proses Manajemen Sumber Daya Manusia

1. PENGAKUAN DAN PROSES MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Proses manajemen sumber daya manusia dimulai dengan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pengangkatan, pelatihan, penilaian, bimbingan, promosi, penggajian dan pengambilan langkah-langkah perbaikan bagi karyawan.

Jenis-Jenis Transaksi dan Akun Laporan Keuangan yang Terpengaruh

Dua jenis utama transaksi diproses melalui proses manajemen sumber daya manusia, yaitu pembayaran kepada karyawan atas jasa yang diberikan, dan akrual dan pembayaran dari kewajiban yang terkait dengan penggajian yang timbul dari jasa karyawan, termasuk kewajiban untuk Jaminan Sosial dan pajak bagi pengangguran.

Pembahasan mengenai pengendalian internal berfokus pada pembayaran kepada karyawan, termasuk deskripsi mengenai bagaimana transaksi seperti itu diproses dan prosedur pengendalian kunci yang harus ada untuk memastikan bahwa tidak ada salah saji material yang terjadi.

Akun laporan keuangan yang biasanya dipengaruhi oleh dua jenis transaksi yang terkait dengan penggajian disajikan sebagai berikut.

Jenis Transaksi	Akun yang Dipengaruhi
Transaksi Penggajian Transaksi Utang Gaji	Kas Persediaan Berbagai kewajiaban yang Terkait dengan penggajian dan akun beban Kas Berbagai akrual (pajak penghasilan karyawan dan biaya pensiun)

Jenis-jenis Dokumen dan Catatan

a. Catatan Karyawan, Termasuk Tingkat Upah atau Otorisasi Gaji (Personel Records, Including Wage-Rate or Salary Authorizations). Catatan karyawan berisi informasi mengenai sejarah kerja setiap karyawan, termasuk tanggal pengangkatan, tingkat upah atau gaji, formulir otorisasi pemotongan gaji, tingkat upah dan otorisasi penyesuaian gaji, evaluasi kinerja, dan pemberitahuan pemberhentian, jika ada.

b. W-4 dan Formulir Otorisasi Pemotongan Lainnya (W-4 dan Other Deduction Authorization Form). Karyawan harus melengkapi formulir W-4 untuk mengotorisasi pemotongan pajak federal atau negara. Formulir serupa harus digunakan untuk pemotongan asuransi kesehatan, iuran dana pensiun dan imbalan kerja lainnya.

c. Kartu Jam Kerja (Time Card). Dokumen ini mencatat jumlah jam kerja karyawan, termasuk waktu karyawan mulai dan berhenti bekerja.

d. Catatan Cek Gaji /Setoran Langsung (Payroll Check/Direct Deposit Record). Catatan ini menunjukkan jumlah yang dibayarkan ke karyawan atas jasa yang diberikannya. Jumlah yang dibayarkan adalah pembayaran kotor dikurangi potongan-potongan.

e. Daftar gaji (Payroll Register) disebut juga jurnal Penggajian, mengikhtisarkan semua pembayaran gaji kepada karyawan. Daftar gaji biasanya menunjukkan pembayaran kotor karyawan, potongan, dan pembayaran bersih.

f. Arsip untuk Penggajian (Payroll Master File). Arsip komputer ini berisikan semua catatan entitad yag terkait dengan penggajian, termasuk informasi dari tiap nkaryawan seperti nama, nomor jaminan sosial, tingkat gaji, dan otorisasi porongan.

g. Laporan Perubahan Arsip Induk Penggajian (Payroll Master File Changes Report). Berisi catatan perubahan yang dilakukan terhadap arsip induk penggajian.

h. Laporan Penggajian Berkala (Periodic Payroll Report) digunakan untuk memonitor varians beban gaji.

i. Berbagai Laporan dan Formulir Pajak (Various Tax Report and Forms). Kebanyakan perusahaan diminta untuk menyiapkan berbagai laporan pajak atas gaji baik bagi pemerintah federal maupun negara bagian.

Fungsi-fungsi Utama

Tujuan utama proses manajemen sumber daya manusia adalah untuk mencatat produksi dan jenis lain biaya gaji di dalam akun, memastikan bahwa biaya gaji adalah untuk kegiatan perusahaan yang sah, dan kewajiban yang masih harus dibayar untuk gaji dan upah, pajak atas gaji, dan berbagai program imbalan kerja bagi karyawan.

Personalia (Personnel). Fungsi personalia bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasi termasuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan tingkat upah dan gaji, serta menetapkan dan mengawasi program imbalan kerja.

Supervisi (Supervision) bertanggung jawab untuk mereview dan menyetujui kehadiran karyawan dan informasi waktu,mengawasi penjadwalan karyawan,produktivitas dan varians biaya gaji.

Pencatatan Waktu (Timekeeping) menyiapkan informasi  waktu karyawan bagi pemrosesan penggajian dan bertanggung jawab untuk pemberian kode biaya gaji pada akun yang tepat.

Pemrosesan Penggajian (Payroll Processing) bertanggung jawab untuk meghiung gaji kotor, potongan, dan gaji bersih,serta bertanggung jawab untuk pencatatan dan pembuatan ikhtisar pembayaran dan memverifikasi distribusi akun.

Pengeluaran Uang (Disbursement) bertanggung jawab membayar gaji karyawan dan imbalan kerja lainnya, serta mengawasi persiapan dan distribusi cek gaji.

Buku Besar (General Ledger) bertanggung jawab bagi ketepatan akumulasi, klasifikasi, dan pembuatan ikhtisar yang tepat dari penggajian di buku besar.

Pemisahan Tugas Kunci

Pemisahan tugas yang tepat adalah satu dari prosedur pengendalian yang paling penting di tiap sistem akuntansi. Tugas harus diberikan kepada individu dengan berbagai cara agar tidak ada individu yang dapat mengendalikan semua fase pemrosesan transaksi, yang memungkinkan salah saji tidak terdeteksi. Individu yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan pencatatan waktu harus dipisahkan dari fungsi personalia, pemrosesan gaji, dan buku besar.

2. PENENTUAN RISIKO BAWAAN

Pada umumnya, sedikit faktor risiko bawaan secara langsung memengaruhi proses manajemen sumber daya manusia dan akun yang terkait dengannya bagi non pejabat. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan auditor adalah pengaruh kondisi ekonomi pada biaya gaji, persediaan tenaga kerja ahli, dan frekuensi perputaran (tingkat keluar masuk) karyawan. Sebagai tambahan, kehadiran kontrak dan peraturan tenaga kerja seperti UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat juga memengaruhi penentuan auditor atas risiko bawaan. Auditor biasanya menetapkan risiko bawaan pada tingkat yang rendah untuk sistem penggajian dan akun-akun terkait. Namun, kemungkinan pejabat dapat memiliki motif dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari jabatan tingkat tingginya dalam bentuk kompensasi yang berlebihan.

TABEL 12-3	Pemisahan Tugas Kunci pada Proses Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kemungkinan Kekeliruan  atau Kecurangan
Pemisahan Tugas		Kemungkinan Kekeliruan atau Kecurangan yang Timbul dari Konflik Penugasan
Fungsi supervisi harus dipisahkan dari fungsi catatan karyawan dan pemrosesan gaji.		Jika satu individu bertanggung jawab untuk supervisi, catatan personalia, dan fungsi pemrosesan gaji, karyawan fiktif dapat muncul dalam catatan gaji atau pembayaran yang tidak terotorisasi dapat dibuat.  Hal  ini dapat berakibat dalam pembayaran yang tidak terotorisasi kepada karyawan yang telah ada atau pembayaran kepada karyawan fiktif.
Fungsi pengeluaran uang harus dipisahkan dari fungsi catatan karyawan, supervisi, dan pemrosesan gaji.		Jika satu individu bertanggung jawab untuk fungsi pengeluaran uang dan juga telah memiliki otorisasi untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menyetujui laporan waktu, atau membuat cek gaji, maka dapat dikeluarkan cek gaji yang tidak diotorisasi.
Fungsi pemrosesan gaji harus dipisahkan dari fungsi buku besar.		Jika satu individu bertanggung jawab untuk pemrosesan transaksi gaji dan juga untuk buku besar, individu tersebut dapat menutupi adanya penyimpangan yang biasanya dapat terdeteksi oleh review independen atas jurnal akuntansi yang dimasukkan ke dalam buku besar.

3. PENENTUAN RISIKO PENGENDALIAN

Tiga langkah utama yang terlibat dalam menetapkan risiko pengendalian bagi proses manajemen sumber daya manusia,yaitu:

a. Memahami dan Mendokumentasikan Pengendalian Internal (reliarce).

Tingkat pemahaman dari lima komponen pengendalian internal harus serupa dengan yang didapat dari proses lain. Pemahaman auditor atas proses manajemen sumber daya manusia biasanya didapat dari pelaksanaan penelusuran (walkthrough) atas sistem untuk mengumpulkan bukti mengenai berbagai fungsi yang terlibat dalam pemrosesan transaksi melalui sistem. Untuk audit lebih lanjut, proses ini hanya melibatkan pemutakhiran dokumentasi tahun lalu atas sistem penggajian dengan mencatat adanya perubahan yang telah terjadi. Untuk penugasan baru, atau jika sistem telah mengalami perubahan besar,lebih banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal. Pemahaman auditor atas pengendalian internal bagi sistem penggajian harus didokumentasikan dalam kertas kerja dengan menggunakan bagan alir, kuesioner pengendalian internal, dan memorandum.

Dua faktor yang yang harus dipertimbangkan dalam sistem penggajian. Pertama, struktur organisasi entitas,praktik personalianya, dan metodenya dalam membagi otoritas dan tanggung jawab harus diperiksa. Kedua, entitas harus  memiliki keebijakan yang jelas bagi pengangkatan, pelatihan,  promosi dan pemberian kompensasi bagi karyawan, serta meliputi otoritas dan tanggung jawab khusus untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, untuk menetapkan tingkat upah dan membuat perubahan gaji, serta untuk menetapkan tunjangan-tunjangan.

b. Merencanakan dan Melaksanakan Pengujian Pengendalian 

Auditor harus mengidentifikasikan prosedur pengendalian yang memastikan bahwa salah saji material telah dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. Auditor dapat memutuskan untuk mengandalkan pada prosedur pengendalian ini untuk mengurangi risiko pengendalian bagi asersi klasifikasi.

c. Menetapkan dan medokumentasikan risiko pengendalian

Auditor menetapkan tingkat risiko pengendalian dan mendokumentasikan penentuan tersebut. Dokumentasi yang mendukung tingkat yang telah dicapai dari risiko pengendalian bagi sistem penggajian dapat termasuk bagia alir, hasil dari pengujian pengendalian,dan memorandum yang menunjukkan kesimpulan menyeluruh mengenai risiko pengendalian.

4. PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN PENGENDALIAN TRANSAKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TRANSAKSI TERKAIT

Keterjadian Transaksi Penggajian

Auditor ingin memberikan assurance bahwa pembayaran untuk jasa yang terkait dengan penggajian telah dilakukan kepada karyawan yang sah atas waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Oleh karena itu, klien memerlukan prosedur pengendalian yang mencegah pembayaran kepada karyawan fiktif dan kepada karyawan sah yang tidak bekerja. Pengendalian juga harus memastikan bahwa pembayaran gaji dihentikan sesaat setelah seorang karyawan diberhentikan. Pemisahan tugas yang memadai di antara departemen operasi dan pendukung dan pengelolaan arsip personalia yang memadai dapat mencegah terjadinya salah saji seperti itu. Review dan persetujuan yang tepat dari kartu jam kerja oleh penyelia harus mencegah karyawan yang sah menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilakukan. Terakhir ketika transaksi penggajian diproses oleh sistem TI, cek gaji jangan disiapkan kecuali jika transaksi karyawan memiliki nomor karyawan yang sah. Review dan pengamatan adalah pengujian pengendalian yang utama yang digunakan auditor untuk memeriksa prosedur pengendalian.

Otorisasi Transaksi Penggajian

Klien harus memiliki prosedur otorisasi untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan, menetapkan tingkat pembayaran, memotong gaji, memberi tunjangan, dan menerbitkan cek gaji. Cek gaji tidak bisa diterbitkan kecuali jika kartu jam kerja karyawan telah disetujui dan bahwa karyawan memiliki nomor karyawan yang sah pada arsip induk penggajian.

Akurasi Transaksi Penggajian

Perhatian utama yang terkait dengan asersi akurasi adalah bahwa gaji kotor karyawan dan potongan gaji salah dihitung. Klien harus memiliki prosedur verifikasi untuk memastikan perhitungan gaji dan tunjangan yang benar. Auditor dapat me-review prosedur verifikasi klien sebagai pengujian pengendalian. Ketika digunakan TI untuk memproses gaji, auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan computer (computer assisted audit techniques-CAAT) untuk menguji logika program untuk perhitungan yang benar.

Klasifikasi Transaksi Penggajian

Prosedur pengendalian harus memastikan bahwa akun gaji yang tepat telah dibebankan. Jika beban gaji dibebankan kepada akun yang salah, laporan keuangan dapat disalahsajikan. Penggunaan bagan akun yang memadai, anggaran yang membandingkan biaya gaji aktual terhadap biaya gaji yang dianggarkan menurut tiap kategori kerja dapat memberikan pengendalian atas klasifikasi yang tepat dari gaji. Sebagai tambahan, fungsi pencatatan waktu harus me-review kategori gaji yang diberikan oleh departemen operasi. Auditor dapat me-review dan menguji prosedur pengendalian klien untuk mengklasifikasikan biaya gaji.

5. AUDIT HUTANG GAJI DAN AKUN TERKAIT, PROSEDUR ANALITIS SUBSTANTIF, DAN PROSEDUR ALTERNATIF 

Audit Akun Yang Terkait Dengan Penggajian

Dua kategori dari prosedur substantif untuk audit beban gaji dan kewajiban yang terkait dengan gaji yaitu: 1). prosedur analitis substantif dan 2). Pengujian terinci dari kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Auditor dapat menguji asersi yang terkait dengan transaksi dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian internal. Jika pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif auditor mungkin perlu untuk menguji transaksi pada tanggal saldo akun diuji.

Jika hasil dari pengujian pengendalian untuk sistem gaji mendukung tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, auditor melaksanakan prosedur substantif dari akun yang terkait penggajian pada tingkat yang telah ditentukan. EarthWear sebagai contoh, memiliki paket prosedur pengendalian yang kuat untuk memproses transaksi penggajian. Jika auditor menguji pengendalian EarthWear menunjukkan bahwa pengendalian beroperasi dengan efektif, maka tidak ada penyesuaian atas risiko deteksi yang diperlukan. Tetapi, jika hasil dari pengujian pengendalian tidak mendukung tingkat yang direncanakan dari risiko pengendalian bagi sistem penggajian EarthWear, risiko deteksi harus ditetapkan lebih rendah. Hal ini menyebabkan sifat dan luas dari pengujian substantive atas akun yang terkait dengan penggajian perlu ditingkatkan.

Tabel 12-6

Asersi atas Kelompok Transaksi, Peristiwa, Saldo Akun, dan Pengungkapan untuk Beban Gaji dan Akun yang Terkait dengan Gaji

Asersi atas Kelompok Transaksi dan Peristiwa: ·      Keterjadian. Transaksi penggajian dan peristiwa adalah sah. ·      Kelengkapan. Semua transaksi penggajian dan peristiwa telah dicatat. ·      Otorisasi. Semua transaksi penggajian dan peristiwa telah diotorisasi dengan benar. ·      Akurasi. Transaksi penggajian telah dihitung dengan tepat, dan beban gaji telah diakumulasi dengan tepat dari jurnal dan buku besar. ·      Pisah batas. Beban gaji dan akrual yang terkait dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. ·      Klasifikasi. Beban gaji dan akrual terkait telah dicatat pada akun yang benar. Asersi atas Penyajian dan Pengungkapan:                                                                                    ·      Keberadaan. Beban gaji adalah beban yang sah dan akrual yang terkait adalah kewajiban yang sah. ·      Hak dan kewajiban. Akrual yang terkait dengan gaji adalah kewajiban entitas. ·      Kelengkapan. Semua beban gaji dan akrual yang terkait telah dicatat. ·      Penilaian dan alokasi. Beban gaji dan akrual yang terkait termasuk dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, dan penyesuaian penilaian atau alokasi yang dihasilkan dicatat dengan tepat. Asersi atas Penyajian dan Pengungkapan: ·      Keterjadian serta hak dan kewajiban. Semua peristiwa, transaksi, dan masalah lain yang diungkapkan yang berkaitan dengan beban gaji dan akrual terkait telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. ·      Kelengkapan. Semua pengungkapan yang terkait dengan beban gaji dan akrual yang terkait yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan telah dimasukkan. ·      Klasifikasi dan kemampuan untuk dapat dipahami. Informasi keuangan terkait dengan beban gaji dan akrual terkait telah disajikan dan digambarkan dengan benar, dan pengungkapan telah diungkapkan dengan jelas. ·      Akurasi dan penilaian. Keuangan dan informasi lain terkait dengan beban gaji dan akrual terkait diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.

Prosedur Analitis Substantif

Prosedur analitis substantive dapat menjadi pengujian yang berguna untuk memeriksa kewajaran beban gaji dan akun akrual yang terkait dengan gaji. Ketika dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan, prosedur analitis awal dapat secara efektif mengidentifikasi akun beban gaji dan akun akrual yang mungkin disalahsajikan. Tabel 12-7 memperlihatkan contoh dari prosedur analitis substantif yang dapat digunakan untuk mengaudit gaji. Contoh pertama, auditor dapat membandingkan  biaya gaji yang dianggarkan dengan biaya gaji akrual. Varians karena perbedaan kuantitas dan upah harus tampak dalam sistem akuntansi biaya klien. Jika varians tidak material, auditor memiliki sejumlah bukti bahwa biaya gaji adalah wajar. Sebaliknya jika varian material, auditor harus menyelidiki penyebab potensial dari dari selisih ini. Prosedur analitis substantif ini juga membantu auditor dalam menetukan penilaian yang tepat atas persediaan ketika biaya standar digunakan untuk menilai persediaan.

Prosedur Analitis Substantif untuk Audit Akun Gaji dan Akrual Gaji yang Terkait
Prosedur Analitis Substantif	Kemungkinan Salah Saji yang Terdeteksi
Akun Beban Gaji
Bandingkan saldo tahun berjalan dalam berbagai akun beban gaji dengan saldo tahun lalu setelah penyesuaian untuk perubahan pembayaran dan jumlah karyawan.	Lebih atau kurang saji beban gaji.
Bandingkan biaya gaji sebagai persentase dari penjualan dengan hasil tahun lalu dan data industri.	Lebih atau kurang saji beban gaji.
Bandingkan tingkat utilitas tenaga kerja dan statistik dengan data industri.	Lebih atau kurang saji beban gaji.
Bandingkan beban gaji yang dianggarkan dengan beban gaji aktual.	Lebih atau kurang saji beban gaji.
Estimasikan komisi penjualan dengan menerapkan rumus komisi terhadap total penjualan yang dicatat.	Lebih atau kurang saji komisi penjualan.
Akun Akrual yang Terkait dengan Gaji
Bandingkan saldo tahun berjalan dalam akun yang terkait dengan gaji dan saldo tahun lalu setelah menyesuaikan dengan perubahan kondisi.	Lebih atau kurang saji kewajiban yang masih harus dibayar.
Uji kewajaran dari saldo akrual.	Lebih atau kurang saji kewajiban yang masih harus dibayar.

Tujuan yang hendak dicapai dari pengujian terinci atas transaksi adalah untuk mendeteksi salah saji moneter dalam transaksi individu yang diproses melalui aplikasi penggajian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengujian terinci atas transaksi sering dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengujian pengendalian.

Akun Beban Gaji

Transaksi penggajian mempengaruhi banyak akun beban, termasuk biaya manufaktur langsung dan tidak langsung, gaji umum dan administrasi, gaji penjualan, komisi, dan beban pajak penggajian. Jika pengendalian internal entitas dapat diandalkan, auditor biasanya tidak perlu melakukan pengujian terinci atas akun beban gaji ini.

Utang Gaji yang Masih Harus Dibayar

Beberapa contoh utang gaji yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

• Akrual upah dan gaji.

• Akrual pajak penghasilan.

• Akrual komisi.

• Akrual bonus.

• Akrual tunjangan seperti tunjangan liburan dan sakit.

Dalam mengaudit kewajiban akrual gaji, auditor berkepentingan terutama dengan lima asersi audit: asersi keberadaan, kelengkapan, penilaian, pisah batas, dan penyajian dan kelengkapan pengungkapan. Ketika risiko pengendalian rendah atau jumlah dalam akun relatif kecil, auditor dapat memverifikasi utang gaji menggunakan prosedur analitis. Untuk akun utang gaji yang masih harus dibayar dimana risiko pengendalian tinggi atau yang jumlahnya material, auditor dapat memperoleh skedul analisis akun yang terinci.

Pisah Batas (Cutoff). Auditor juga ingin memutuskan apakah semua kewajiban yang terkait dengan gaji dicatat di periode yang tepat. Suatu pemeriksaan atas dokumen pendukung untuk akrual ini memberikan bukti atas periode yang tepat untuk mencatat beban atau kewajiban.

Keberadaan dan Penilaian (Existence and Valuation). Asersi keberadaan dan penilaian dapat secara umum diuji pada waktu yang bersamaan. Pertimbangan auditor adalah apakah kewajiban yang dicatat adalah kewajiban yang sah dari entitas dan apakah kewajiban tersbut telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat.

Kelengkapan (Completeness). Auditor ingin meyakinkan bahwa semua kewajiban yang terkait dengan kewajiban telah dicatat. Auditor harus waspada terhadap pajak normal yang terkait dengan pendapatan yang dibayar oleh entitas dan oleh karena itu harus dapat menetukan apakah akrual telah dibuat untuk pajak penghasilan dapat memberikan bukti bahwa semua kewajiban yang terkait dengan penggajian telah dicatat. 

Penyajian dan Asersi Kelengkapan Pengungkapan (Presentation and Disclosure Completeness Assertion). Auditor harus memastikan bahwa semua pengungkapan laporan keuangan yang diperlukan untuk proses manajemen sumber daya manusia telah dibuat.

Evaluasi Temuan Audit-Akun Yang Terkait Dengan Penggajian

Ketika auditor telah menyelesaikan prosedur substantif yang telah direncanakan dari akun yang terkait dengan gaji, semua salah saji yang terindentifikasi harus dijumlahkan. Kemungkinan salah saji dibandingkan dengan salah saji yang dapat diterima yang dialokasikan ke akun yang terkait penggajian. Jika kemungkinan salah saji kurang dari salah saji yang dapat diterima, auditor dapat menerima bahwa akun telah disajikan secara wajar. Sebaliknya, jika kemungkinan salah saji melebihi salah saji yang dapat diterima, auditor harus menyimpulkan bahwa akun tidak disajikan dengan wajar.

Auditor harus menganalisis salah saji yang ditemukan melalui penerapan prosedur substantif karena salah saji ini dapat memberikan bukti tambahan pada risiko pengendalian bagi sistem penggajian. Jika auditor menyimpulkan bahwa risiko audit sangat tinggi, tambahan prosedur audit harus dilaksanakan, atau auditor harus dipuaskan bahwa klien telah menyesuaikan akun laporan keuangan yang terkait dengan penggajian sampai pada tingkat yang dapat diterima.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Audit Proses Pembelian

I. PENGAKUAN DAN PROSES PEMBELIAN

Pada bab ini akan membahas audit proses pembelian untuk audit atas laporan keuangan, konsep yang dicakup dengan review konsep pengakuan beban dan kewajiban dengan penekanan khusus pada kategori beban. Fokus utama dari bab ini adalah audit proses pembelian untuk audit atas laporan keuangan

Pengakuan Beban dan Kewajiban 

Beban adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan dating yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban saat ini dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan menstransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang terjadi di masa lalu. 

Topik-topik berikut yang terkait dengan proses pembelian :

• Jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh

• Jenis-jenis dokumen dan catatan

• Fungsi-fungsi utama

• Pemisahan tugas fungsi

Jenis-jenis Transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh

Tiga jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam proses pendapatan adalah :

• Pembelian barang dan jasa secara tunai atau kredit

• Pembayaran kewajiban yang timbul dari transkasi pembelian

• Retur barang kepada pemasok secara tunai atau kredit

Jenis-jenis dokumen dan catatan

Dokumen dan catatan yang terdapat dalam proses pendapatan :

1. Permintaan Pembelian (Purchase Requisition)

Merupakan dokumen permintaan barang atau jasa dari individual atau departemen yang berwenang dalam perusahaan.

2. Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Dokumen ini mencantumkan deskripsi, kualitas, dan kuantitas, atau informasi lain atas barang atau jasa yang hendak dibeli.

3. Laporan Penerimaan (receiving report)

Dokumen ini mencatat penerimaan barang.

4. Faktur Vendor (Vendor Invoice)

Dokumen ini merupakan tagihan dari vendor. 

5. Voucher

Dokumen ini seringkali digunakan perusahaan untuk mengawasi pembayaran atas perolehan barang dan jasa.

6. Register Voucher/Jurnal pembelian ( voucher register/purchases journal)

Register voucher digunakan untuk mencatat voucher barang dan jasa. 

7. Buku besar pembantu utang usaha (Accounts payable subsidiary ledger)

Jika jurnal pembelian digunakan, buku besar pembantu mencatat transaksi dan saldo utang ke vendor.

8. Laporan vendor (vendor statement)

9. Cek (check)

Dokumen ini, yang ditandatangani oleh pegawai yang berwenang merupakan alat pembayaran barang atas jasa.

10. Jurnal Pengeluaran kas/register cek ( cash disbursements journal/check register)

Jurnal ini mencatat pengeluaran yang dilakukan dengan cek. 

Fungsi – fungsi utama

Tujuan pokok proses pembelian adalah memperoleh barang dan jasa pada harga yang terendah, dengan kualitas dan jasa yang sesuai dengan persyaratan dan menggunakan sumber dana kas untuk membayar barang dan jasa tersebut secara efektif.

1. Permintaan (Requisitioning)

Fungsi pertama pada proses pembelian adalah permintaan barang atau jasa oleh pegawai yang memilikiwewenang dari berbagai departemen atau area fungsional dalam entitas. 

2. Pembelian (Purchasing)

Fungsi pembelian melaksanakan pesanan pembelian yang sudah diotorisasi. 

3. Penerimaan (Receiving)

Fungsi penerimaan bertanggung jawab atas penerimaan, perhitungan, dan pemeriksaan barang yang diterima dari vendor.

4. Pemrosesan Faktur (Invoice Prosessing)

Departemen utang usaha memproses faktur untuk memastikan barang dan jasa yang diterima di catat sebagai aktiva atau beban bersamaan dengan pengakuan kewajiban yang timbul.

5. Pengeluaran (Disbursement)

Fungsi pengeluaran bertanggungjawab untuk menyiapkan dan menandatangani cek yang akan di bayarkan ke vendor.

6. Utang usaha ( Account Payable)

Departemen utang usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh faktur vendor, pengeluaran kas, dan penyesuaian telah di catat dalam catatan utang usaha. 

7. Buku Besar (General Ledger) 

Tujuan utama dari fungsi buku besar sehubungan dengan proses pembelian adalah untuk memastikan bahwa seluruh pembelian, pengeluaran kas dan utang telah diakumulasikan, diklasifikasikan, dan diringkas pada akun-akun yang tepat.

Pemisahan Tugas Kunci

Salah-satu pengendalian yang terpenting dalam system akuntansi adalah pemisahan tugas yang memadai. Oleh karena itu setiap individu yang terlibat dalam fungsi –fungsi permintaan, pembelian dan penerimaan harus terpisah dari fungsi-fungsi pemrosesan faktur, utang usaha, dan buku besar. 

II. PENENTUAN RISIKO BAWAAN

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada persediaan batu bara. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal dart estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta. Faktor ekstern juga mempengaruhi risiko bawaan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi mungkin menyebabkan produk tertentu menjadi usang, sehingga mengakibatkan sediaan cenderung dilaporkan lebih besar.

 Di samping itu, terhadap faktor-faktor tersebut yang khusus menyangkut saldo akun atau golongan transaksi tertentu, faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh saldo akun atau golongan transaksi mungkin mempengaruhi risiko bawaan yang berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Faktor yang terakhir ini mencakup, misalnya kekurangan modal kerja untuk melanjutkan usaha atau penurunan aktivitas industri yang ditandai oleh banyaknya kegagalan usaha. 

III. PENENTUAN  RISIKO PENGENDALIAN

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern.

IV. PROSEDUR PENGENDALAIAN DAN PENGUJIAN PENGENDALIAN TRANSAKSI PEMBELIAN DAN TRANSAKSI TERKAIT

Apabila auditor memahami aktivitas-aktivitas investasi dan sifat bisnis klien, maka aktivitas-aktivitas pembelian klien dapat diperkirakan. Tabel 4.1 menunjukan beberapa contoh prosedur analitis beserta penjelasan tentang problem yang dapat diidentifikasi oleh masing-masing prosedur.

Rasio atau Informasi Keuangan Lain	Rumus	Manfaat dalam Audit
Aliran kas bebas	Aliran kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal	Aliran kas bebas negatif menunjukan kebutuhan akan dan taksiran jumlah pembelian yang diperlukan untuk penurunan kas dan investasi.
Utang berbunga terhadap total aktiva	Utang berbunga: Total aktiva	Menunjukan kewajaran proporsi utang perusahaan yang bisa dibandingkan dengan pengalaman tahun lalu atau data industri.
Ekuitas pemegang saham terhadap total aktiva	Ekuitas pemegang saham: Total aktiva	Menunjukan kewajaran proporsi ekuitas perusahaan yang bisa dibandingkan dengan pengalaman tahun lalu atau data industri.
Pembanding antara persentase laba terhadap aktiva (ROA : return of asset) dengan kenaikan cost utang	Apakah ROA > tambahan cost utang?	Apabila perusahaan mampu untuk menghasilkan persentase tingkat laba bersih yang lebih tinggi daripada kenaikan cost pinjaman, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa perusahaan bisa menggunakan pembelanjaan utang untuk menambah aktiva dan laba perusahaan.
	ROA = [laba bersih + {bunga x (1 - tarif pajak)}] / rata-rata total aktiva.
Laba bersih terhadap ekuitas saham biasa	(laba bersih - dividen preferen): rata-rata ekuitas saham biasa.	Menguji kewajaran ekuitas pemegang saham pada tingkat laba dan struktur keuangan saat ini.
Aliran kas dari operasi terhadap bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari satu tahun	Aliran kas dari operasi: (bagian utang jangka panjang yang harus dilunasi dalam waktu yang tidak lebih dari satu tahun + dividen)	Merupakan pengujian tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio lebih kecil dari 1 memberi petunjuk adanya masalah likuiditas.
Perbandingan laba terhadap bunga	Laba sebelum bunga dan pajak: (biaya bunga +  bunga dikapitalisasi)	Merupakan pengujian tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba guna menutup cost pinjaman. Rasio lebih kecil dari 1 memberi petunjuk bahwa laba perusahaan tidak cukup untuk menutup biaya keuangan.
Biaya bungan terhadap utang bunga	(biaya bunga + bunga dikapitalisasi): rata-rata utang berbungan.	merupakan pengujian kewajaran tentang biaya bungan menurut pembukuan yang seharusnya tidak lebih besar dari rata-rata cost modal pinjaman.

Tabel 4.1: Prosedur analitis yang biasa digunakan dalam siklus pembelian

Prosedur analitis dapat memberi indikasi tentang kebutuhan pembelanjaan perusahaan klien, kemampuan untuk melunasi utang-utangnya serta kewajaran biaya bunga (baik bunga yang diperlakukan sebagai biaya maupun yang dikapitalisasi).

Fungsi-fungsi pembelian dan aktivitas pengendalian yang bersangkutan dengan siklus pembelian adalah sebagai berikut:

? Pemberian otorisasi atas obligasi dan modal saham. Dewan komisaris biasanya memberi otorisasi berdasarkan atas perencanaan stratejik dan aktivitas investasi perusahaan.

? Penerbitan obligasi dan modal saham. Penerbitan dilakukan sesuai dengan otorisasi yang diberikan dewan komisaris dan peraturan hokum yang berlaku dan hasil penerbitan disetorkan ke bank secara utuh; sertifikat obligasi dan saham harus diamankan secra khusus.

? Pembayaran bunga obligasi dan dividen tunai.  Pembayaran dilakukan terhadap penerima yang berhak sesuai dengan otorisasi dewan komisaris dan manajemen.

? Pelunasan dan pembelian kembali obligasi dan modal saham. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan otorisasi dewan komisaris; saham yang dibeli kembali harus diamankan secara fisik.

? Pencatatan transaksi pembelanjaan. Transaksi-transaksi dicatat dengan benar, beik mengenai jumlah, penggolongannya maupun periode akuntansinya sesuai dengan otorisasi dan dokumen pendukung.

Apabila auditor akan menerapkan strategi audit dengan penetapan tingkat risiko pengendalian pada tingkat maksimum atau tinggi maka auditor harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem pengendalian untuk merencanakan audit dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, auditor harus mendapatkan dan mendokumentasikan pemahamannya tentang setiap komponen pengendalian yang akan berpengaruh terhadap siklus pembelian seperti uraian di atas. Dengan pengetahuan itu, auditor harus bisa mengidentifikasi salah saji potensial atas asersi-asersi siklus pembelian, menentukan tingkat risiko deteksi bisa diterima dan merancang pengujian substantif. 

Asersi	Kemungkinan Salah Saji	Prosedur Pengendalian	Pengujian Pengendalian
Keterjadian	Pembelian dicata diterimat, barang atau jasa belum dipesan atau diterima.	Pemisahan tugas Pembelian tidak dicatat tanpa pesanan pembelian dan laboran penerimaan yang disetujui. Memperhitungkan urutan nomor laboran penerimaan dan voucher. Pembatalan dokumen	Amati dan evaluasi pemisahan tugas yang memadai. Uji dsmpel voucher untuk keberadaan pesanan pembelian dan dokumen penerimaan yang diotorisasi; jira aplikasi TI, periksa pengendlaian aplikasi. Review dan Uji prosedur klien atas perhitungan urutan nomor laboran penerimaan dan voucher; jika aplikasi TI, periksa pengendalian aplikasi Periksa voucher yang telah dibayar dan dokumen pendukungnya atas indikasi pembatalan.
Kelengkapan	Pembelian dilakukan tetapi tidak dicatat	Memperhitungkan urutan nomor pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan voucher. Laporan penerimaan sesuai dengan faktur vendor dan dicatat dalam jurnal pembelian	Review dan uji prosedur klien atas perhitungan urutan nomor pesanan, pembelian, laporan penrimaan, dan voucher, jika aplikasi TI periksa pengenalian aplikasi Telusuri sampel laporan penerimaan ke faktur, vendor, dan voucher.
Otorisasi	Pembelian barang atau jasa tidak diotorisasi. Pembelian atas barang dan jasa pada harga atau persyaratan yang tidak diotorisasi.	Persetujuan atas perolehan sesuai dengan otorisasi batas dana. Permintaan pembelian dan pesanan pembelian disetujui. Prosedur penawaran kompetitif dilakukan	Review otorisasi batas dana klien atas perolehan. Periksa permintaan pembelian atau pesanan pembelian atas persetuuan yang pantas; jika aplikasi TI digunakan atas pesanan otomatis, periksa pengendalian aplikasi. Review prosedur penawaran kompetitif lain.

Tabel 4.2: Ringkasan Asersi, Kemungkinan Salah Saji, Prosedur Pengendalian, dan Pengujian Pengendalian untuk Transaksi Pembelian

Asersi	Kemungkinan Salah Saji	Prosedur Pengendalian	Pengujian Pengendalian
Akurasi	Gaktur vendor tidak diberi harga yang tepat atu ada kesalahan perhitungan. Transaksi pembelian tidak dibukukan ke jurnal pembelian atau catatan pembantu utang usaha Nilai dalam jurnal pembelian tidak dibukukan dengan benar ke buku besar	Akurasi matematis atas faktur vendor diverifikasi Pesanan pembelian sesuai dengan laporan penerimaan dan faktur vendor atas produk, kuantitas, dan harga Voucher direkonsiliasi ke daftar utang usaha harian Pembukuan harian ke jurnal pembelian direkonsiliasi dengan pembukuan ke catatan pembantu utang usaha Register voucher atau catatan pembantu utang usaha direkonsiliasi ke akun pengendali buku besar Voucher direkonsiliasi dengan daftar utang usaha harian	Hitung kembali akurasi matematis faktur vendor Cocokkan informsi pada sampel paket voucher atas produk, kuantitas, dan harga Periksa rekonsiliasi voucher  dengan laporan utang usaha harian; jika aplikasi TI, periksa pengendlaian aplikasi Periksa rekonsiliasi ayat-ayat dalam jurnal pembelian dengan ayat-ayat dalam catatn pembantu utang usaha; jika aplikasi TI, periksa pengendalian aplikasi Review  rekonsiliasi catatn pembantu dnegan akun pengendali buku besa; jika aplikasi TI, periksa pengendalian aplikasi Uji sampel rekonsiliasi harian
Pisah Batas	Transaksi pembelian dicatat pada periode yang salah	Seluruh dokumen penerimaan dikirm ke departemen utang uaha secara harian Keberadaan prosedur yang mensyaratkan pencatatan pembelian dengan segera setelah barang atau jasa diterima	Bandingkan tanggal pada dokumen penerimaan dengan tanggal pada voucher-nya. Bandingkan tangal pada voucher dengan tanggal pencatatan transaksi tersebut di jurnal pembelian.
Klasifikasi	Transaksi pembelian tidak dikalsifikasikan dengnan benar	Bagan akun Persetujuan independen dan review akun yang dibebani oleh perusahaan	Review  jurnal pembelian dan buku besar atas kebenarannya Periksa sampel voucher untuk ketepatan  klasifikasi.

Tabel 4.3: Ringkasan Asersi, Kemungkinan Salah Saji, Prosedur Pengendalian, dan Pengujian Pengendalian untuk Transaksi Pembelian (Terakhir).

Asersi	Kemungkinan Salah Saji	Prosedur Pengendalian	Pengujian Pengendalian
Keterjadian	Pengungkapan kas dicatat tetapi tidak dilakukan	Pemisahan tugas Laporan vendor di-review  secara independen dan direkonsiliasi ke catatan utang rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank dibuat untuk di-review setiap bulan	Amati dan evaluasi kememadaian pemisahan tugas Review prosedur klien atas rekonsiliasi laporan investor Review klien rekonsiliasi bank bulan untuk indikasi penelaahan independen
Kelengkapan	Pengeluaran kas dilakukan tetapi tidak dicatat	Sama dengan di atas Memperhitungkan urutan nomor cek Pengeluaran kas harian direkonsiliasi dengan pembukuan di catatan pembantu utang usaha	Sama dengan di atas Review  dan uji prosedur klien atas urutan nomor cek; jika aplikasi TI, uji pengendalian aplikasi Review prosedur rekonsiliasi harian pengeluaran kas dengna pembukuan di catatan pembantu utang usaha; jika aplikasi TI, uji pengendalian aplikasi
Otorisasi	Pengeluaran kas tidak diotorisasi	Pemisahan tugas Cek disiapkan hanya setelah seluruh dokumen sumber telah disetujui secara independen	Evaluasi pemisahan tugas Periksa indikasi persetujuan dalma paket voucher

Tabel 4.4: Ringkasan Asersi, Kemungkinan Salah Saji, Prosedur Pengendalian, dan Pengujian Pengendalian atas Transaksi Pengeluaran Kas

V. AUDIT HUTANG USAHA DAN AKUN TERKAIT 

Hutang usaha biasanya merupakan kewajiban lancar terbesar dalam laporan keuangan dan merupakan laporan yang signifikan dalam mengevaluasi solvabilitas jangka pendek suatu perusahaan. Utang usaha juga sangat dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan oleh karenanya rentan terhadap salah saji. Audit terhadap utang biasanya lebih ditekankan pada asersi kelengkapan dan kurang pada asersi keberadaan atau keterjadian, karena bila manajemen berniat untuk memanipulasi utang, maka ia cenderung akan melaporkan utang dalam jumlah yang lebih kecil dari pada utang dari jumlah yang sesungguhnya agar laporan keuangan nampak lebih baik.

Prosedur Analitis Substantif

Tingkat risiko deteksi bisa diterima untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan dicapai dengan menggabungkan bukti yang diperoleh dari pengujian substantif yang dirancang dengan tepat, termasuk prosedur analitis dan pengujian detil. 

Semua pengujian audit selalu diawali dengan usaha mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan prosedur awal bidang usaha klien. Lakukan prosedur-prosedur awal terhadap saldo utang usaha dan catatan-catatan yang akan diuji, kemudian telusuri saldo awal utang usaha ke kertas kerja tahun lalu, review kegiatan dalam rekening buku besar utang usaha dan selidki semua ayat jurnal yang dibukukan ke rekening tersebut, dapatkan daftar utang usaha per tanggal neraca dan periksa apakah cocok dengan catatan akuntansi yang mendasarinya.

Tujuan auditor melakukan prosedur analitis adalah untuk menaksir saldo utang usaha dan untuk menetapkan hubungan antara hutang dagang dengan rekening-rekening kunci lainnya seperti pembelian atau persediaan. Beberapa prosedur analitis yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti atas utang usaha adalah prosedur analitis rasio jumlah dari utang usaha, prosedur analitis rasio harga pokok penjualan berbanding utang usaha serta prosedur analitis rasio persentase utang dari total utang. Suatu penurunan tidak normal pada kecepatan perputaran utang usaha atau kenaikan tak terduga dalam rasio lancar bisa menjadi indicator terjadinya kurang saji pada utang dagang. Prosedur analitis yang dilakukan pada tahap akhir penugasan adalah untuk menjamin bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian detil adalah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Konfirmasi Utang Usaha

Berbeda dengan konfirmasi piutang usaha, pengiriman konfirmasi dalam audit terhadap utang usaha tidak memupakan prosedur yang harus dilakukan auditor. Prosedur ini bersifat opsional karena (1) konfirmasi tidak dapat menjamin bahwa utang yang tidak dicatat akan dapat dideteksi dan (2) bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan dari penjualan biasanya sudah tersedia untuk sebagian besar utang. Konfirmasi utang usaha dianjurkan bila risiko deteksi rendah dan apabila terdapat saldo utang individual yang besar jumlahnya atau perusahaan mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya. Auditor harus mengawasi pembuatan dan pengiriman konfirmasi dan harus menerima jawaban secara langsung dari responden.

Apabila prosedur konfirmasi akan dijalankan, maka dalam memilih sampel yang akan dikirim konfirmasi, auditor harus mengikutsertakan utang-utang bersaldo nol atau besaldo kecil, karena klien cenderung untuk melakukan kurang saji dan hal itu besar kemungkinan telah dilakukan pada pada utang yang dalam laporan terlibat yang bersaldo nol atau kecil. Selain itu, konfirmasi juga hendaknya dikirim kepada pemasok-pemasok d\besar yang (1) digunakan tahun lalu, tetapi tidak nampak pada tahun ini (2) tidak mengirim laporan bulanan. Dalam konfirmasi utang usaha, auditor menghendaki agar kreditur yang menyebutkan jumlah terutang karena jumlah itu akan direkonsiliasi dengan jumlah menurut catatan klien. Perlu diperhatikan pula bahwa auditor meminta informasi mengenai komitmen pembelian dari klien dan jaminan atas uang.

Prosedur Alternatif

Dokumen-dokumen pendukung utang yang telah dicatat, tetapi masih belum dibayar sampai tanggal terakhir pekerjaan lapangan juga harus diperiksa dengan pengujian. Hal ini juga bisa membawa pada pembuktian akan adanya kewajiban tetapi tidak dicatat pada tanggal neraca. Prosedur-prosedur yang bisa membawa pada pembuktian adanya utang tidak dicatat meliputi (1) menyelidiki order pembelian yang tidak lengkap dokumen pendukung lainnya, laporan penerimaan dan faktur dari penjual per tanggal neraca (2) mengajukan pertanyaan pada personil akuntansi dan pembelian tentang utang yang tidak dicatat (3) mereview anggaran aktiva tetap, perintah kerja dan kontrak pembangunan untuk mencari bukti adanya utang tidak dicatat. 

»»  Baca Lebih Lanjut...