downloaload materi Analisis Proyek Publik

•       TINJAUAN UMUM

•       PENGAWASAN

•        Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik.

•        Menekankan langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan.

•        Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

•        Pengawasan mengandung makna penegakan hukum dan disiplin.

•       RENSTRA PEMBANGUNAN

•       TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA

•       BAHAN BACAAN
(Referensi)

•       REFERENSI

•         Agustino, L. 2006. Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Anfabeta.

•         Anderson, James E. 1979. Public Policy Making, Second Edition. United State pf America: Holt, Rinehart, and Winston.

•         Danim, S. 2000. Pengantar Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi aksara

•         Dunn, William,N, 1984, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta, Hanindita

•         Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Fourth Edition. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs.

•         Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C : Congressional Quarterly Press.

•         Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan, Malang, IKIP.

•         Ilham, Eko, 2006, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Malang, Agritek - Yayasan Pembangunan Nasional

•         Islamy, Irfan M. 1997. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

•         Jone, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, Rajawali.

•         Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation In The Third World,Princeton, New Jersey : Princeton University Press.

•         Lubis, Ibrahim. 1985. Pengendalian dan Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia

•         Mahsun, Mohamad,2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, FE-UGM, BPFE.

•         Muljadi, Arief,2006, Manajemen Strategik: Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Jakarta, Prestasi Pustaka Publishing.

•         Nasir, M.Safar,dkk, 2003, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta, UAD Press – Fakultas UAD.

•         Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi,Jakarta, Gramedia.

•         Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang: Model Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Komputindo.

•         Parsons, Wayne. 2008. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analis Kebijakan,(Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta : Kencana.

•         ---------------,1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc. USA.

•         Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1982,Bureaucracy and Policy Implementation. Georgetown-Ontario : The Dorsey Press.

•         Saffell, David C and Basehart, Harry. 2001. State and Local Government Politics and Public Policies. New York : McGraw hill companies, Inc.

•         Soenarko. 2005. Public Policy, Surabaya : Unair Press

•         Soeprapto, Riyadi, 2000, Perencanaan Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, UM Press

•         ----------------------, 2000, Evaluasi Kebijakan Publik Suatu Pendekatan, Malang, UM Press

•         Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press.

•         ---------------, 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi aksara

•         --------------, 1999. Analisis Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya. Malang, Danar Wijaya – Brawijaya University Press.

•         -------------, 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, FIA Unibraw - IKIP

•         Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

•        Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

•        Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

•        Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

•        Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

•     PENDAHULUAN
(Introduction)

•       ORLA, ORBA = Kebijakan Rezim
ORDE REFORMASI = Kebijakan Publik/Negara

•       Jadi, Ilmu Kebijakan Publik di Indonesia sangat menantang sebagai sesuatu yang baru dan langka (Challenging)

•       TERMINOLOGI

•        Policy = kebijakan, bukan kebijaksanaan

•        Public Policy = kebijakan publik,  bukan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara

•        Public = bukan negara, tapi domain state, society, dan private (governance)

•        Public = aliran anglo saxon Amerika

•        State, Government = aliran kontinental (eropa, Belanda, Inggris), tata negara, tata pemerintah, tata negara, tertib administrasi

•    Thomas R. Dye (1972)

•        “Anything a government chooses to do or not to do.”

•        Kebijakan publik melihat berbagai aspek dari perilaku atau tindakan yang dilakukan Pemerintah. Lembaga/institusi pembuat kebijakan publik adalah Pemerintah, artinya stakeholders lainnya bukan merupakan pembuat kebijakan publik.

•        Kebijakan publik mengacu pada apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. How if government to do nothing or status quo?

•    William I. Jenkins (1978)

•        “Public policy as a set of interrelated-decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals.”

•        Jenkins melihat kebijakan publik sebagai suatu “proses”, artinya terdapat rangkaian kebijakan sebelumnya yang dijadikan landasannya (interrelated decisions).

•        Public policy-making as a goal-oriented behaviour (to evaluate public policy).

•       BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK

•               Regulatory: mengatur perilaku orang dan masyarakat

•               Ekstraktif : bagaimana menarik sumber-sumber material dan non-material untuk kepentingan negara (menyedot dan mengelola yang menguntungkan negara)

•               Distributive: melakukan distribusi atau memberikan akses terhadap sumberdaya tertentu

•               Redistributive: mendistribusikan kembali kekayaan yang ada

•               Constituent: ditujukan untuk melindungi negara

•       PERUMUSAN MASALAH
SEBAGAI INTI KEBIJAKAN PUBLIK

•       Inti kebijakan publik terletak pada pengenalan atau kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan masalah kebijakan

•       Apa yang dipertimbangkan sebagai masalah dan bagaimana suatu masalah didefinisikan tergantung pada bagaimana para pembuat kebijakan berusaha menunjukkan suatu isue atau peristiwa

CONTOH :

•         MENGENAL PERISTIWA/FENOMENA TTT (tentang kehidupan/kemiskinan di jalanan)

•         ISU : adanya dampak dari peristiwa/fenomena (banyak orang yang tidur dijalanan sebagai akibat bencana alam, gepeng, anak jalanan)

•         MASALAH : Mereka tidak memiliki rumah/  tempat tinggal/ rumah singgah

•         AGENDA KEBIJAKAN: Bangun rumah susun/ tempat tinggal/ rumah singgah sebanyak mungkin

•         Sayangnya, banyak orang setuju dengan isu-nya, tetapi sejauhmana ketepatan azas efektif, efesien, dan kemanfaatan kedepan (sustainable development) --- Ini juga masalah kebijakan publik

Peristiwa/Fenomena

         Problem khusus                                                        Problem umum

Isu sebagai Opini Publik

Agenda Pemerintah (Umum, Khusus)

Perumusan Usulan/Rancangan Kebijaksanaan Publik

Pengesahan Kebijaksanaan Publik

Pelaksanaan Kebijaksanaan Publik

Monitoring dan Evaluasi Kebijaksanaan Publik

Efek/Dampak Kebijaksanaan Publik --------Umpan Balik

•     TERMINOLOGI

         EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEGIATAN

FUNGSI MANAJEMEN

•      PENGERTIAN EVALUASI

•        Sebagai metode verifikasi bahwa suatu teori/ide tidak bebas nilai, tetapi masih mengandung asumsi-asumsi yang perlu pembuktian (fakta dan data) dilapangan

•        Berusaha menilai apakah realisasi tujuan (objectives) memberikan konstribusi terhadap tujuan yang lebih luas (goals)

•        Menunjuk pada relevansi atau signifikansi dari sebuah program atau proyek, apakah membuahkan akibat yang dikehendaki atau yang tidak di kehendaki

•       Dampak hanya dapat di ukur melalui evaluasi akhir yang dilaksanakan beberapa tahun sesudah proyek tersebut dinyatakan selesai (multi years program)

•       Evaluasi dampak pada umumnya bersifat model ex-post yaitu dilaksanakan melalui evaluasi eksternal (kecuali pada proyek-proyek yang berdurasi jangka panjang, maka harus tersedia proses implementasi yang panjang pula)

•      EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

•       Adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target (aspek efektifitas kebijakan= hasil : tujuan) atau perbandingan input : output sebagai aspek efesiensi dari kebijakan yang telah ditentukan

•      
ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Wibawa, 1994)

•                 Proses pembuatan kebijakan

•                 Proses Implementasi Kebijakan

•                 Konsekuensi Kebijakan

•                 Efektivitas Dampak Kebijakan

•       STUDI EVALUASI PADA UMUMNYA MEMPERTANYAKAN TENTANG DUA HAL :

                PERTAMA: Siapa yang melaksanakan evaluasi?

                KEDUA: Pada tahap perencanaan pembangunan atau bentuk kebijakan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan?

•       BENTUK KEGIATAN EVALUASI

•       EVALUASI INTERNAL

•       EVALUASI EKSTERNAL

•       EVALUASI INTERNAL

         Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek

•       EVALUASI EKSTERNAL

         Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan desain proyek atau implementasinya

•       MODEL EVALUASI BERDASAR SIAPA DAN KAPAN ?

•       MODEL EVALUASI EX-ANTE atau ASSESMENT

•       MODEL EVALUASI EX-POST

•       EVALUASI AKHIR (TOTAL/ KOMPREHENSIF)

MODEL EVALUASI EX-ANTE/ ASSESMENT:

•       Dilakukan sebelum persiapan dan implementasi proyek dimulai

•       Evaluasi internal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek (identifikasi)

•       Evaluasi eksternal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek

MODEL EVALUASI EX-POST:

•       Dilakukan ketika proyek sedang berjalan (selama persiapan dan implementasi proyek)

•       Dilakukan pada evaluasi akhir (sesudah persiapan rencana berlangsung dan sesudah implementasi rencana berlangsung)

•       Evaluasi internal dilakukan terhadap persiapan dan implementasi proyek (termasuk monitoring)

•       Evaluasi eksternal dilakukan atas implementasi proyek

•       Evaluasi akhir internal dilakukan setelah persiapan rencana dan implementasi rencana

•       Evaluasi akhir eksternal dilakukan setelah persiapan rencana (appraisal) dan implementasi rencana

•       HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM EVALUASI DAMPAK PROGRAM DAN PROYEK

•       Masalah biaya, waktu, dan prospek keberhasilan sebagai perbaikan keseluruhan (comprehensive strategy)

•        Masalah pengembangan kelembagaan (institution building) sebagai perbaikan instrumen bagian-2 (incremental strategy)

•       Adanya ukuran atau standar pelaksanaan administrasi publik (public administration performance) dalam konteks masukan (input), pengelolaan (conversion), dan keluaran (output) dengan memperhatikan aspek produktivitas, efesiensi, efektivitas, dan keuntungan ekonomi (profitabilitas)

•       PERSYARATAN PERBAIKAN STRATEGI KOMPREHENSIF DAN INKREMENTAL

                                                           T I M E

L                                     Menguntungkan      Tidak Menguntungkan

E

A    Menguntungkan          Strategi                           Strategi

D                                    Komprehensif               Inkremental

E

R    Tidak                          Strategi                          Tidak ada

S    Menguntungkan          Inkremental                      strategi

H

I

P

KETERANGAN :

•       Strategi komprehensif melibatkan seluruh organ pemerintah dan komponen masyarakat secara lintas sektoral

•       Strategi inkremental tidak melibatkan seluruh organ pemerintah dan komponen masyarakat (pembangunan sektoral)

•       Tidak ada strategi atau sulit membuat strategi, karena :

1.  Dapat terjadi sebelum proses komitmen pembangunan dimulai

2.  Merupakan strategi jangka panjang

3.  Prakarsa atau inisiasi datangnya dari luar

4.  Pendekatannya berupa proyek percobaan (pilot project) dengan bentuk proyek-2 kecil yang perubahannya dapat di identifikasi sebelumnya secara mudah

5.  Negara dalam keadaan sakit/krisis

•       FUNGSI MANAJEMEN
POAC
(George R. Terry)

•       PLANNING (Perencanaan)

•       ORGANIZING ( Pengorganisasian)

•       ACTUATING (Menggerakkan)

•       CONTROLLING (Pengawasan)

•     POSDCORB
(Luther Gullick)

•       PLANNING (Perencanaan)

•       ORGANIZING (Pengorganisasian)

•       STAFFING (Susunan Kepegawaian)

•       DIRECTING (Pengarahan)

•       COORDINATING (Pengkoordinasian)

•       REPORTING (Pelaporan)

•       BUDGETING (Penganggaran)

•       FPOCCC
(Lyndall Urwick)

•       FORECASTING (Peramalan Rasional)

•       PLANNING (Perencanaan)

•       ORGANIZING (Pengorganisasian)

•       COMMANDING ( Pengkomandoan)

•       COORDINATING (Pengkoordinasian)

•       CONTROLLING ( Pengawasan)

•       EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

•       TUJUAN DAN MANFAAT

•       POLICY ANALYSIS

•    Policy Study vs Policy Analysis ?

•        Policy Studies, conducted mainly by academics, relate to meta-policy and are concerned with understanding public policy processes.

•        Policy analyses are in comparison, pursued by government officials or think tanks and are generally directed at designing actual policy

•  Policy Cycle

Y  Agenda setting, refers to the process by which problems come to the attention of government

Y  Policy formulation, refers to the process by which policy option are formulated within government

Y  Decision-making, refers to the process by which government adopt a particular course of action or non-action

Y  Policy implementation, refers to the process by which government put policies into effect

Y  Policy evaluation, refers to the processes by which the result of policies are monitored by both state abd societal actors, the result of which may be re-conceptualization of policy problem and solutions.

•       ANALISIS DAMPAK PROGRAM DAN PROYEK

•       SASARAN MUTU (SMART)

S = Specific, khusus

M = Measurable, dapat diukur/ dievaluasi

A = Achievable, dapat dicapai

R = Realistic, Relevant, berorientasi pada

       pencapaian tujuan dan hasil (ouput,

       outcome)

T = Time Frame, Time Lines, Time Bound, Time

       Schedule, ada batas waktu yang jelas untuk

       pencapaian tujuan (mutu) yang telah

       ditentukan (standar-kan) tersebut

•       MODEL KERANGKA KERJA PEMBERDAYAAN
(Cook and Macaulay, 1997)

•        Akronim ACTORS

•         A = Authority (wewenang)

    C = Confidency and Competence(rasa percaya  

           diri dan kemampuan diri)

    T = Trust (keyakinan, saling percaya)

    O = Oppurtunities (kesempatan, peluang)

    R =  Responsibility ( tanggung jawab)

    S = Support (dukungan)