Proses Bisnis dan Pertimbangan Lainnya, serta Laporan atas Pemrosesan Transaksi oleh Organisasi Jasa

C. Proses Bisnis

1. Penjualan, piutang, dan penerimaan kas

Aktivitas pengendalian-Penjualan dan Piutang

Aktivitas pengendalian sistem penjualan kredit diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya salah saji dalam transaksi-transaksi yang terkait dengan pendapatan. Umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dalam audit siklus pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan:

1. Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review sesungguhnya dari transaksi penjualan kredit dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya.
2. Pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi penjualan adalah sah, diotoriasi semestinya, dan diolah dengan lengkap dan akurat.
3. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dijual, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki.
4. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi penjualan kredit, pencatatan transaksi penjualan kredit, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yagn dijual dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang.

Dokumen dan catatan:

1. Order pelanggan. Permintaan untuk membeli barang dagangan dari pembeli diterima perusahaan langsung dari pembeli atau melalui pegawai bagian penjualan.
2. Order penjualan. Formulir yang digunakan sebagai dasar pemrosesan transaksi dan mengolah pesanan dari pembeli oleh pihak penjual.
3. Dokumen pengiriman. Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan detail dan tanggal setiap pengiriman.
4. Faktur penjualan. Dokumen ini berisi keterangan atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu penjualan, seperti jumlah yang harus dibayar pembeli, termin, dan tanggal penjualan.
5. Daftar harga. Suatu daftar atau file induk komputer yang berisi harga resmi yang ditetapkan untuk semua barang yang ditawarkan perusahaan.
6. File transaksi penjualan. Suatu file komputer yang berisi transaksi-transaksi penjualan yang telah dilaksanakan.
7. Jurnal penjualan. Jurnal yang berisi daftar semua transaksi penjualan yang telah dilaksanakan.
8. File induk pelanggan. Berisi informasi untuk pengiriman dan penagihan ke masing-masing pelanggan, serta batas kredit masing-masing pelanggan.
9. File induk piutang usaha. Berisi informasi tentang transaksi penjualan dengan masing-masing pelanggan dan saldo tagihan kepada pelanggan.
10. Laporan piutang bulanan. Laporan ini dikirimkan ke setiap pelanggan secara bulanan.

Fungsi penjualan kredit:

Pemahaman fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan kredit sangat berguna untuk memahami bagaimana silkus ini dilaksanakan. Fungsi yang terlibat dalam pengolahan transaksi penjualan kredit meliputi:

Fungsi penerima order pelanggan

Fungsi ini bertugas untuk menerima order pelanggan. Fungsi ini harus mengecek layak tidaknya order tersebut diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen. Pengecekan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melacak ada tidaknya nama pelanggan dalam daftar pelanggan atau dalam master file piutang dagang.

Fungsi persetujuan kredit

Fungsi ini dipegang oleh departemen kredit yang bertugas untuk menentukan layak tidaknya suatu penjualan kredit dilakukan sesuai kebijakan kredit dari manajemen. Disamping itu, limit kredit yang diberikan atas setiap pelanggan harus diperhatikan. Persetujuan kredit dapat dinyatakan melalui penandatanganan bagian kredit atas order penjualan.

Fungsi pengiriman barang dagang

Fungsi ini harus dipisahkan dari ketiga fungsi sebelumnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah pengiriman barang tanpa otorisasi. Fungsi pengiriman juga mengisi dan menyiapkan dokumen pengiriman. Dokumen ini akan dipakai sebagai bukti bahwa barang benar-benar telah dikirim.

Fungsi penagihan pada pelanggan

Fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan bernomor urut kepada pelanggan. Penagihan ini harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Fungsi pencatatan penjualan

Pencatatan yang tepat atas transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan maupun buku pembantu piutang dagang, merupakan salah satu bagian penting dalam proses akuntansi. Kesalahan dalam penjurnalan ini dapat mengakibatkan kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi.

Aktivitas pengendalian-Transaksi Penerimaan Kas

Umumnya, aktivitas pengendalian yang relevan dalam audit siklus penjualan dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan:

5. Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review sesungguhnya dari transaksi penjualan dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya.
6. Pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi penjualan adalah sah, diotoriasi semestinya, dan diolah dengan lengkap dan akurat.
7. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dijual, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki.
8. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi penjualan, pencatatan transaksi penjualan, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yagn dijual dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang.

Aktivitas pengendalian sistem penjualan diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya salah saji material yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian yang ada. Aktivitas pengendalian dapat dilakukan untuk menghindari:

1. Penerimaan kas telah disetor ke bank tetapi belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas.
2. Penerimaan kas telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas tetapi belum disetor  ke bank.
3. Penerimaan kas telah salah diposting.
4. Penerimaan kas dicatat dalam jurnal dengan jumlah yang salah.
5. Pencatatan penerimaan kas dilakukan pada periode akuntansi yang salah.

Dokumen dan catatan

1. Remittance advice, yaitu dokumen yang dikirim ke pelanggan bersama dengan faktur penjualan, untuk dikembalikan bersama pembayaran.
2. Prelist, yaitu daftar penerimaan kas yang diterima melalui pos.
3. Kertas perhitungan kas, yaitu daftar kas dan cek dalam register kas.
4. Laporan ringkasan kas harian, yaitu laporan yang menunjukkan total jumlah kas yang diterima kasir melalui kasa atau melalui pos.
5. Slip setoran ke bank, yaitu slip yang dibuat oleh petugas penyetor dan dicap oleh bank.
6. File transaksi penerimaan kas, yaitu file komputer yang digunakan untuk menyimpan data transaksi penerimaan kas yang tervalidasi.
7. Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang merinci penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan piutang.

Fungsi-fungsi

Ada tiga fungsi yang terkait dalam transaksi penerimaan kas, yaitu:

Penerimaan kas

Risiko utama yang terdapat dalam transaksi ini adalah pencurian kas sebelum maupun sesudah pencatatan penerimaan kas. Risiko lainnya adalah kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengolahan selanjutnya atas kas yang diterima.

Penerimaan kas dapat dilakukan melalui kasa perusahaan maupun melalui pos. Dalam penerimaan kas di kasa, penggunaan register kas atau terminal di tempat penjualan merupakan suatu keharusan. Dengan peralatan tersebut akan diperoleh informasi seperti jumlah penjualan tunai dan kas yang dibayarkan, bukti penerimaan tercetak untuk diberikan kepada pembeli dan catatan intern transaksi dalam file komputer yang terkunci dalam register kas, kontrol tercetak tentang jumlah penerimaan kas harian yang diproses oleh peralatan tersebut.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penggelapan atas kas yang diterima melalui pos, kebanyakan perusahaan meminta pelanggan untuk membayar dengan menggunakan cek. Perusahaan-perusahaan besar yang banyak menerima pembayaran melalui pos biasanya menerapkan sistem kontak pos di kantor pos yang ditangani langsung oleh bank perusahaan.

Penyetoran kas ke bank

Pegendalian fisik kas yang baik mengharuskan bahwa semua penerimaan kas disetorkan ke bank seutuhnya setiap hari. Utuh berarti bahwa semua kas yang diterima harus disetorkan seutuhnya ke bank, atau dengan kata lain jumlah yang disetor ke bank harus sama dengan jumlah kas yang diterima pada hari yang bersangkutan. Pengendalian ini akan mengurangi risiko tidak dilakukannya pencatatan.

Pencatatan penerimaan kas

Fungsi ini meliputi penjurnalan penerimaan kas melalui kasa maupun pos, dan melakukan posting penerimaan ke rekening pelanggan yang bersangkutan atas penerimaan melalui pos. Pengendalian fungsi ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bahwa hanya penerimaan yang valid dan semua penerimaan aktual yang dicatat pada jumlah tepat.

2. Pembelian, hutang dagang, dan pembayaran kas

Aktivitas Pengendalian-Pembelian dan Utang Dagang

Dokumen dan catatan

1. Permintaan pembelian, merupakan dokumen permintaan yang dibuat oleh karyawan berwenang, dan dikirimkan kepada departemen pembelian untuk membeli barang dan jasa.
2. Order pembelian, yaitu dokumen yang dibuat dan dikirimkan departemen pembelian kepada perusahaan lain yang menyatakan bahwa perusahaan ingin membeli barang dan jasa yang dimaksud.
3. Laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat atas setiap barang yang diterma dari pemasok. Berdasarkan dokumen ini, perusahaan mengakui adanya utang dagang.
4. Faktur dari pemasok, dokumen ini berisi data deskripsi dan kuantitas barang yang diterima, harga termasuk biaya pengangkutan dan asuransi, termin potongan harga, dan tanggal penagihan.
5. Voucher, yaitu dokumen yang mengindikasikan nama pemasok, jumlah terutang, dan tanggal pembayaran atas pembelian yang telah diterima.
6. Ringkasan voucher, dokumen ini digunakan untuk melaporkan total voucher yang diolah dalam suatu kelompok atau batch, atau yang diolah selama satu hari tersebut.
7. Register voucher, yaitu suatu jurnal untk mencatat utang yang timbul dari pembelian.
8. Laporan pelanggan bulanan dari pemasok, yaitu dokumen atau laporan yang berasal dari pemasok yang menyatakan saldo awal utang dagang perusahaan, transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut lengkap dengan tanggal dan jumlah setiap transaksi, pembayaran kas yang diterima, dan saldo akhir utang dagang.
9. Buku pembantu utang dagang, yaitu buku pembantu untuk mencatat pembelian nidividual, pengeluaran kas atau pembayaran, dan total saldo untuk masing-masing pemasok.
10. Arsip voucher belum dibayar. Pada arsip voucher ini, utang dagang dikelola berdasarkan tanggal kapan utang harus dilunasi.
11. Arsip voucher yang sudah dibayar. Arsip ini digunakan untuk menampung voucher yang sudah dibayar.

Fungsi yang terkait

Fungsi permintaan barang atau jasa

Permintaan pembelian dapat dilakukan oleh bagian gudang untuk menambah jumlah persediaan. Permintaan pembelian tersebut dilakukan dengan mengisi formulir permintaan pembelian yang biasanya tidak bernomor urut karena permintaan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai departemen. Setiap permintaan harus ditandatangani oleh supervisor yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran pengeluaran.

Fungsi penyiapan order pembelian

Departemen pembelian melakukan pembelian berdasar permintaan pembelian yang telah diororisasi secara tepat. Pembelian dilakukan dengan membuat order pembelian. Lembar order pembelian yang asli dikirim kepada pemasok, sedangkan tembusannya dikirim ke departemen penerima barang yang dibeli tersebut, bagian gudang, dan bagian utang.

Fungsi penerimaan barang

Bagian penerimaan barang menerima tembusan order pembelian dari bagian pembelian. Saat barang tiba, karyawan bagian ini melakukan inspeksi dan menghitung barang, serta membandingkannya dengan order pembelian, setelah itu membuat laporan penerimaan barang. Lembar laporan asli dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan penyerahan barang tersebut.

Fungsi penyimpanan barang

Fungsi ini harus dipegang oleh bagian gudang. Peyimpanan harus dilakukan dalam gudang yang terkunci dengan pengendalian dan pembatasan akses yang memadai.

Fungsi penyiapan voucher pembayaran

Fungsi ini dipegang oleh departemen atau bagian utang. Bagian ini berfungsi untuk menentukan apakah utang yang diklaim benar-benar menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar.

Fungsi pencatatan utang

Pada sistem manual, tembusan voucher yang belum dibayar yang disetujui, dikirim bersama ringkasan voucherharian kepada departemen akunting untuk dicatat dalam register voucher dan buku besar. Supervisor akunting harus memonitor apakah pencatatan telah dilakukan secara tepat waktu.

Aktivitas Pengendalian-Pembayaran Kas

Pengendalian yang dapat dilakukan untuk prosedur ini adalah:

1. Penggunaan cek bernomor urut.
2. Penandatangan cek harus mengawasi atau mengendalikan pengiriman atau penyerahan cek kepada pemasok.
3. Cek yang diserahkan harus berisi jumlah rupiah yang sesuai, dan harus dicegah penandatanganan dan penyerahan cek yang tidak menyebutkan jumlah rupiah.
4. Pengecekan independen terhadap persetujuan total cek yang dikeluarkan dengan sekumpulan voucher yang diproses untuk pembayaran.
5. Penandatangan cek yang berwenang harus memastikan bahwa tiap cek sesuai dengan voucher.
6. Pengecekan independen oleh supervisor akunting atas kesesuaian jumlah yang dijurnal dan diposting, dengan ringkasan cek yang diterima dari bagian keuangan.
7. Pengecekan independen atas ketepatan pencatatan dengan cara membandingkan secara periodik tanggal jurnal pengeluaran kas dengan tanggal pada tembusan cek.
8. Pelaksanaan rekonsiliasi bank soal independen.

Dokumen dan catatan

1. Cek, yaitu suatu formulir yang dapat digunakan perusahaan untuk memerintahkan bank membayar sejumlah uang kepada nama yang tercantum pada cek atau pembawa cek.
2. Ringkasan cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk melaporkan total jumlah cek yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam suatu kelompok cek tertentu.
3. File transaksi pengeluaran kas, yaitu file komputer yang berisi informasi pengeluaran kas termasuk pembayaran kepada pemasok.
4. Jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk merekam pengeluaran kas melalui cek kepada pemasok atau pihak lain.

Fungsi yang terkait

Fungsi pembayaran utang

Bagian atau departemen utang pada umumnya bertanggungjawab untuk menentukan atau memastikan bahwa voucher yang belum dibayar, diproses sebagaimana mestinya. Pembayaran harus dilakukan pada tanggal batas waktu pembayaran. Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan potongan harga seoptimal mungkin. Semua pembayaran harus menggunakan cek.

Fungsi pencatatan pengeluaran kas

Pada sistem manual, personel akunting menjurnal pengeluaran kas atas cek yang dikeluarkan. Personel tersebut tidak boleh terlibat atau berpartisipasi dalam transaksi pembelian, dan penyiapan serta pengeluaran cek.

3. Persediaan dan produksi

Siklus produksi sangat erat kaintannya dengan persediaan. Produksi dimulai dengan perencanaan produksi. Berdasarkan perencanaan produksi, perusahaan menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan pembantu. Setelah itu, produksi dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan baku dan pembantu tersebut. Bila produksi dijalankan, terjadi pengurangan persediaan bahan baku dan pembantu. Proses produksi menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi.

Dokumen dan catatan

1. Order produksi, yaitu dokumen yang dipakai untuk menyatakan kuantitas dan jenis barang yang diminta untuk diproduksi, baik dalam proses produksi sistem pesanan atau produksi massal.
2. Laporan permintaan material, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyatakan permintaan bagian produksi kepada bagian gudang untuk memberikan material yang diperlukan dalam proses produksi.
3. Slip pengeluaran material, yaitu dokumen yang digunakan oleh departemen produksi untuk meminta bagian gudang bahan baku mengeluarkan dan memberikan material yang dimaksud.
4. Time ticket, yaitu formulir atau kartu yang digunakan oleh tenaga kerja untuk mencatat waktu yang dipakai atas pekerjaan tertentu.
5. Move ticket, yaitu suatu formulir untuk mengotorisasi dan mencatat perpindahan barang dalam proses antar berbagai departemen produksi, dan perpindahan barang dalam proses ke produk jadi.
6. Laporan aktivitas produksi harian, yaitu laporan yang berisi keterangan mengenai bahan baku dan tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi selama satu hari.
7. Laporan produksi yang diselesaikan, yaitu laporan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan telah diselesaikan atas suatu order produksi.
8. Buku pembantu persediaan atau file master persediaan, yang berisi informasi mengenai jumlah unit dan harga pokok setiap penambahan dan pengurangan rekening persediaan.

Fungsi yang terkait

Pelaksanaan fungsi-fungsi terkait dalam siklus persediaan dan produksi melibatkan beberapa departemen seperti departemen perencanaan dan pengendalian produksi, departemen produksi, bagian gudang bahan baku, bagian gudang barang jadi, bagian pencatat waktu, departemen EDP, departemen akuntansi biaya, dan akuntansi keuangan.

Perencanaan dan pengendalian produksi

Fungsi ini merencanakan produksi berdasarkan order yang diterima dari pelanggan. Pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, fungsi ini merencanakan produksi berdasarkan hasil analisis proyeksi penjualan, dan membandingkannya dengan jumlah persediaan produk jadi yang ada.

Otorisasi departemen perencanaan dan pengendalian produksi dilakukan dengan penggunaan dokumen order produksi bernomor urut. Setelah itu, fungsi ini mengisi laporan permintaan material yang berisi data mengenai material apa saja dan berapa kuantitasnya yang diperlukan. Apabila perusahaan perlu memesan material dari pemasok terlebih dahulu, maka tembusan laporan ini dikirimkan ke bagian pembelian.

Pengeluaran bahan baku

Bagian gudang bahan baku bertanggungjawab untuk menyimpan material. Bagian ini mengeluarkan material berdasarkan slip pengeluaran material dan departemen produksi. Bagian gudang menyimpan dokumen ini sebagai bukti bahwa material yang dimaksud telah dikeluarkan dan telah diterima oleh departemen produksi. Setiap slip harus ditandatangai oleh supervisor atau karyawan departemen produksi yang berwenang.

Pengolahan bahan baku menjadi produk jadi

Fungsi ini perlu mendokumentasikan tenaga kerja dan bahan baku yang dipergunakan dalam setiap produksi. Bagian pencatatan waktu harus mengawasi pengisian time ticket. Pengendalian yang dapat diterapkan adalah penandatanganan atau persetujuan supervisor atas setiap pengisian time ticket. Bagian pencatat waktu perlu merekonsiliasi time ticket dengan data dalam kartu jam kerja setiap karyawan.

Perlindungan persediaan pemanufakturan

            Perlindungan persediaan barang dalam proses dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan move ticket yang berdasarkan nomor urut. Formulir tersebut digunakan untuk mengendalikan perpindahan barang dalam proses dari satu departemen ke departemen lain.

Penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan

Pembebanan berbagai biaya pemanufakturan ke barang dalam proses dapat dilakukan atas dasar biaya sesungguhnya ataupun biaya standar. Manajemen perlu menyetujui penggunaan biaya standar. Departemen akuntansi biaya perlu mengelola seluruh pembebanan biaya pemaknufakturan tersebut. Departemen ini juga harus melaporkan secara tepat waktu mengenai seluruh penyimpangan biaya yang ada kepada manajemen terkait.

Penjagaan ketepatan saldo persediaan

Fungsi ini melakukan dua kegiatan pokok, yaitu:

• Melakukan pemeriksaan independen secara periodik kesesuaian file master persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi, dengan rekening yang relevan dalam buku besar.
• Membandingkan kuantitas yang dinyatakan dalam file master persediaan tersebut dengan jumlah persediaan yang tercantum dalam perhitungan independen secara periodik atas persediaan di gudang.

4. Personel dan penggajian

Siklus personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif dan tenaga kerja. Kompensasi tersebut meliputi gaji, upah per jam dan insentif lembur, komisi, bonus, dan berbagai bentuk tunjangan karyawan.

Untuk memperoleh kecukupan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, fungsi personalia dapat dipisahkan dengan penyiapan gaji dan keduanya dipisahkan dengan fungsi pengeluaran kas dari departemen operasi. Pelaksanaan pemeriksaan independen diperlukan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas yang terkait dengan siklus personalia ini seperti misalnya pemeriksaan terhadap penggunaan mesin clock card, apakah sudah diawasi dengan baik.

Dokumen dan catatan

1. Otorisasi personil, yaitu memo yang dikeluarkan departemen personalia untuk merekrut karyawan baru atau mengubah jabatan karyawan lama.
2. Clock card atau time card, yaitu dokumen yang mengindikasikan waktu seorang karyawan mulai dan berhenti bekerja, dan jumlah jam karyawan tersebut bekerja.
3. Time ticket, yaitu formulir atau kartu yang digunakan oleh tenaga kerja untuk mencatat waktu yang dipakai atas pekerjaan tertentu. Formulir ini sangat berguna dalam penghitungan harga pokok produksi suatu produk.
4. Register gaji atau upah, yaitu laporan yang menunjukkan nama kayawan, penerimaan bruto, berbagai pengurangan gaji, dan pembayaran bersih untuk setiap periode pembayaran.
5. Cek gaji atau upah, yaitu cek yang ditulis dan diberikan kepada tenaga kerja atas jasa yang diberikan.
6. Ringkasan distribusi biaya gaji dan upah tenaga kerja, yaitu laporan yang menunjukkan klasifikasi pembayaran gaji dan upah untuk setiap periode pembayaran.
7. Rekening di bank yang khusus dipakai untuk membayar gaji dan upah, yaitu rekening yang digunakan khusus untuk membayar gaji dan upah.
8. Catatan personalia, meliputi data tentang tanggal pengangkatan seorang karyawan, investigasi personalia, tarif gaji, pengurangan gaji yang terotorisasi, penilaian kinerja, dan penghentian atau pemutusan hubungan kerja.
9. Dokumen atau otorisasi pengurangan gaji, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi berbagai pengurangan atau pemotongan gaji seperti pajak penghasilan karyawan, dana-dana tertentu misalnya iuran koperasi karyawan, asuransi, dan sebagainya.
10. Formulir otorisasi penentuan tarif gaji dan upah, yaitu formulir yang digunakan untuk mengotorisasi tarif gaji dan upah karyawan.
11. Jurnal gaji dan upah, yaitu jurnal yang digunakan untuk pencatatan gaji dan upah.

Fungsi yang terkait

Fungsi penerimaan karyawan baru

Fungsi ini bertugas untuk menentukan layak tidaknya seseorang diterima sebagai karyawan baru perusahaan. Fungsi ini harus mengecek kelayakan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan manajemen. Fungsi ini dipegang oleh departemen personalia. Pengendalian yang diterapkan pada fungsi ini adalah:

• Pemisahan tugas, terutama antara pengotorisasi cek gaji dan upah dengan fungsi pencatatan.
• Memberi seleksi ketat dan perhatian yang memadai atas kompetensi dan kejujuran tenaga kerja baru.
• Pembatasan akses ke time card, serta catatan gaji dan upah.

Pengendalian atas penerimaan karyawan baru dapat mengurangi risiko pembayaran gaji dan upah kepada karyawan fiktif.

Fungsi pengotorisasian pengubahan gaji dan upah

Fungsi ini dipegang oleh departemen personalia. Supervisor karyawan atau atasan karyawan tersebut dapat mengusulkan kerubahan tarif gaji dan upah atau kenaikan jabatan. Fungsi ini bertugas untuk menentukan layak tidaknya usul tersebut diterima. Pengendalian yang diterapkan dalam fungsi ini adalah:

• Pemisahan tugas dengan fungsi lain terutama fungsi pengotorisasian cek gaji dan upah dan fungsi pencatatan.
• Pembatasan akses ke time card, file komputer yang berkaitan dengan gaji dan upah, serta catatan gaji dan upah.

Pengendalian atas pengubahan gaji dan upah dapat meningkatkan keyakinan atas ketepatan penentuan jumlah rupiah gaji dan upah.

Fungsi pelaksanaan absensi dan data waktu kerja

Pada perusahaan besar, fungsi ini dipegang oleh departemen timekeeping(pencatat waktu). Personel keamanan dapat mengawasi absensi dan pemasukan kartu kerja oleh karyawan ke mesin pencatat waktu. Pengendalian yang diterapkan dalam fungsi ini adalah:

• Pemisahan tugas pengisi data jumlah gaji yang harus dibayar dengan tanggung jawab pencatat dan penandatanganan serta pendistribusian cek.
• Penggunaan cek yang bernomor urut dan pencatatan cek atau penjurnalan gaji dan upah atas dasar tme based.
• Penggunaan time clock atau sejenisnya untuk mencegah pembayaran atas jasa fiktif.
• Rekonsiliasi jumlah jam dalam gaji dan upah dengan catatan produksi independen.

Fungsi pelaksana gaji dan upah

Fungsi ini dipegang oleh departemen gaji dan upah serta EDP. Departemen ini mengolah data jam kerja karyawan untuk menentukan gaji dan upah setiap karyawan sesuai tarif yang ditentukan.

Fungsi pencatatan gaji dan upah

Fungsi ini dipegang oleh bagian akunting. Pengendalian yang dilakukan fungsi ini berupa pencatatan biaya gaji dan upah berdasar salinan cek gaji dan upah yang didukung dengan voucher gaji dan upah.

Fungsi pembayaran gaji dan upah

Fungsi ini biasanya dipegang oleh bendahara kantor. Penandatanganan dan distribusi cek harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencurian dan manipulasi. Pengendalian fungsi yang dapat diterapkan adalah:

• Pemisahan fungsi dan tanggung jawab fungsi ini dengan fungsi lain.
• Penggunaan imprest payroll account untuk mencegah pembayaran gaji dan upah tanpa otorisasi.

Fungsi penyiapan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan

Sesuai dengan perundang-undangan pajak penghasilan, perusahaan harus memotong gaji dan upah karyawannya.

5. Pendanaan

Siklus pendanaan berkaitan dengan transaksi mengenai penghimpunan dana dari pihak ketiga baik sebagai setoran modal melalui penjualan saham maupun sebagai utang jangka panjang misalnya dengan pengeluaran obligasi perusahaan.

Dokumen dan catatan

Dokumen dan catatan yang dipakai meliputi:

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Bond indenture
4. Broker’s advice
5. Buku jurnal
6. Buku pembantu modal saham
7. Buku pembantu obligasi
8. Sertifikat penghentian obligasi, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa suatu sertifikat obligasi telah dilenyapkan karena telah dilunasi.
9. Surat perjanjian utang jangka panjang.

Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait meliputi:

Pengeluaran obligasi atau saham

Wewenang dan tanggung jawab pengeluaran obligasi dan saham harus ada pada dewan komisaris atau manajer puncak. Otorisasi direksi diperlukan dalam setiap pengeluaran obligasi atau saham. Pada umumnya, tanda tangan manajer puncak atau direksi diperlukan untuk persetujuan kontrak utang jangka panjang. Penerimaan kas yang diperoleh dari penjualan obligasi atau saham harus secepatnya disetorkan.

Pembayaran bunga obligasi dan dividen kas

Pembayaran bunga angsuran utang secara periodik harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus pendanaan. Otorisasi direksi atau manajemen harus ada dalam setiap pembayaran bunga atau dividen. Pembayaran bunga obligasi dan dividen harus diberikan kepada pihak yang berhak yaitu pemegang atau pemilik saham dan obligasi. Untuk setiap pembayaran bunga atau dividen, perusahaan harus meminta bukti bahwa pembayaran telah diterima.

Penarikan kembali obligasi dan saham

Penarikan kembali obligasi dapat dilakukan pada saat jatuh tempo ataupun pada saat belum jatuh tempo. Sedangkan saham hanya dapat ditarik kembali apabila perusahaan pembeli membeli kembali sahamnya yang telah beredar. Setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan otorisasi direksi.

Pencatatan berbagai transaksi pendanaan

Staf akuntansi internal perusahaan harus dicatat pada jumlah atau harga penjualan. Transaksi pendanaan harus tepat dicatat pada jumlah, kasifikasi, dan periode akuntansi.

Penjagaan ketepatan saldo dalam buku besar pemegang obligasi, dan pemegang saham

Saldo yang tercatat dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham harus sesuai dengan saldo dalam buku besar. Oleh karena itu, saldo dalam buku pembantu harus dibandingkan secara periodik dengan saldo dalam buku besar. Pelaksanaan verifikasi kesesuaian saldo ini harus dilakukan oleh karyawan yang independen terhadap fungsi pencatatan transaksi pendanaan.

6. Investasi

Siklus investasi suatu entitas berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Surat berharga tersebut dapat berupa sertifikat deposito, saham biasa, saham preferen, obligasi pemerintah, maupun obligasi perusahaan.

Dokumen dan catatan

Dokumen dan catatan yang dipakai meliputi:

1. Sertifikat saham, yaitu dokumen yang mempresentasikan kepemilikan pemegang sertifikat tersebut atas sejumlah lembar saham perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.
2. Sertifikat obligasi, yaitu dokumen yang menyatakan jumlah obligasi yang dimiliki oleh pemegang obligasi.
3. Bond indenture, yaitu dokumen kontrak yang menyatakan jangka waktu atau tanggal berapa jatuh temponya obligasi.
4. Broker’s advice, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh broker yang menyatakan harga pertukaran transaksi investasi.
5. Buku jurnal, setiap transaksi maupun kejadian yang mempengaruhi saldo investasi dan pendapatan atau rugi investasi harus dicatat dalam buku jurnal.
6. Buku pembantu investasi, dokumen ini perlu diselenggarakan terutama bagi perusahaan yang melakukan portofolio investasi.

Fungsi

Fungsi yang terkait meliputi:

Pembelian surat berharga

Pembelian surat berharga pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar. Oleh karena itu, pengendalian keputusan dan pelaksanaan pembelian surat berharga harus memadai. Pembelian harus sesuai dengan otorisasi manajemen.

Penerimaan pendapatan periodik

Pendapatan periodik investasi dapat dapat berupa dividen maupun bunga. Kas yang diterima atas pendapatan periodik tersebut harus disetorkan sesegera mungkin setelah kas diterima.

Penjualan surat berharga

Penjualan surat berharga pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar. Oleh karena itu, pengendalian keputusan dan pelaksanaan penjualan surat berharga harus memadai. Pembelian harus sesuai dengan otorisasi manajemen. Disamping itu, kas yang diterima atas penjualan surat berharga tersebut harus disetorkan sesegera mungkin setelah kas diterima.

Pencatatan transaksi

Seorang karyawan yang independen terhadap fungsi pemegang surat berharga harus menjaga catatan rinci atas transaksi surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Catatan rinci tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan surat berharga yang semestinya ada di pemegang surat berharga.

Pengamanan atau penyimpanan surat berharga

Surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan dapat dipegang atau disimpan oleh manajemen perusahaan klien atau dikelola oleh pihak ketiga seperti stock brokerage firm. Apabila disimpan di dalam perusahaan, minimal dua orang karyawan harus bertanggungjawab atas keberadaan surat berharga tersebut untuk mencegah penjualan tanpa otorisasi.

Penjagaan ketepatan buku pembantu investasi

Saldo investasi tercatat harus dibandingkan dengan surat berharga yang disimpan di dalam perusahaan maupun dikelola pihak ketiga. Pelaksanaan pembandingan tersebut harus dilakukan dalam interval waktu yang memadai.

D. Pertimbangan Lainnya

1. Komunikasi dengan komite audit

Komite audit atau pihak yang secara formal ditunjuk untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang bertanggung jawab kepada badan yang setara dengan komite audit (seperti komite keuangan atau komite anggaran) dan (2) semua perikatan dengan Bapepam. Komunikasi dapat berbentuk lisan atu tertulis. Jika informasi dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dengan catatan atau memo memadai dalam kertas kerja. Bila auditor berkomunikasi dalam bentuk lisan, laporan harus menunjukan bahwa hal itu hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh komite audit atau dewan komisaris dan jika diperlukan oleh manajemen.

Mungkin sudah semestinya jika manajemen melakukan komunikasi dengan komite audit tentang masalah tertentu. Dalam keadaan tersebut, auditor harus puas bahwa komunikasi telah benar-benar terjadi. Umumnya, tidaklah perlu untuk mengulangi komunikasi masalah yang selalu terjadi berulang setiap tahun. Namun, secara berkala auditor harus mempertimbangkan apakah semestinya dan tepat waktu untuk melaporkan masalah tersebut, dengan adanya perubahan komite audit atau hanya karena berlalunya waktu.

Masalah yang dikomunikasikan:

Tanggung Jawab Auditor Berdasarkan Standar Auditing yang Ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia

Agar komite audit memahami sifat keyakinan yang diberikan oleh suatu audit, auditor harus mengkomunikasikan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya mengenai masalah-masalah tersebut berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Juga penting bagi komite audit untuk memahami bahwa standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia didesain untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, atas laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Siginifikan

Auditor harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi atau pelaksanaannya. Auditor juga harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang metode yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan transaksi signifikan yang tidak biasa dan dampak kebijakan akuntansi signifikan untuk isu akuntansi yang baru atau kontroversial yang belum ada panduan atau kesepakatan mengenai perlakuan akuntansinya dari badan berwenang.

Pertimbangan Manajemen dan Estimasi Akuntansi

Estimasi akuntansi merupakan bagian terpadu dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan didasarkan atas pertimbangan kini manajemen. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman tentang peristiwa sekarang dan masa lalau serta asumsi tentang peristiwa masa yang akan datang. Auditor harus menentukan komite audit mendapatkan informasi tentang proses yang digunakan oleh manajemen dalam merumuskan estimasi akuntansi yang sangat sensitif tersebut dan tentang dasar yang dipakai oleh auditor dalam menyimpulkan kewajaran estimasi tersebut.

Penyesuaian Audit Signifikan

Auditor harus memberikan informasi kepada auditee tentang penyesuaian yang timbul dari audit yang menurut pertimbangannya dapat berdampak signifikan atas proses pelaporan entitaas, baik secara individu atau secara bersama-sama. Masalah yang menjadi dasar penyesuaian yang disusulkan oleh auditor, namun tidak dicatat oleh entitas dapat secara potensial menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan masa yang akan datang, meskipun auditor berkesimpulan bahwa penyesuaian tersebut tidak material bagi laporan keuangan sekarang.

Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan

Komite audit seringkali mempertimbangkan informasi yang disusun oleh manajemen yang menyertai laporan keuangan entitas. Perusahaan tertentu yang menyerahkan laporan kepada Bapepam diharuskan untuk menyajikan informasi “Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen” terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha dalam laporan tahunan kepada pemegang saham. Auditor harus membicarakan dengan komite audit mengenai tanggung jawabnya atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, dan prosedur yang telah dilaksanakan, serta hasilnya.

Ketidaksepakatan dengan Manajemen

Ketidaksepakatan dengan manajemen dapat terjadi sehubungan dengan penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi dan peristiwa khusus entitas serta basis yang digunakan oleh manajemen untuk membuat estimasi akuntansi. Ketidaksepakatan dapat juga timbul berkaitan dengan lingkup audit, pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan entitas, serta kata-kata yang digunakan oleh auditor dalam laporan auditnya. Auditor harus membahas dengan komite audit setiap ketidaksepakatannya dengan manajemen, baik yang dapat diselesaikan dengan memuaskan maupun yang tidak, tentang masalah-masalah yang secara individual maupun bersama-sama signifikan terhadap laporan keuangan entitas atau laporan auditor.

Konsultasi dengan Akuntan Lain

Dalam beberapa hal, manajemen dapat memutuskan untuk berkonsultasi dengan akuntan lain tentang masalah auditing dan akuntansi. Bila auditor mengetahui bahwa konsultasi semacam ini terjadi, ia harus membahas dengan komite audit mengenai pandangannya terhadap masalah signifikan yang dikonsultasikan oleh manajemen.

Isu Utama yang Dibicarakan dengan Manajemen sebelum Keputusan Mempertahankan Auditor

Auditor harus membahas dengan komite audit mengenai isu utama yang telah dibahas dengan manajemen yang berkaitan dengan usaha mula-mula atau usaha selanjutnya untuk tetap mempertahankan penggunaan jasa auditor tersebut termasuk, diantarannya, pembahasan mengenai penerapan prinsip akuntansi dan standar auditing.

Kesulitan yang Dijumpai dalam Pelaksanaan Audit

Auditor harus memberikan informasi kepada komite audit bila terdapat kesulitan serius yang dijumpainya dalam berhubungan dengan manjemen mengenai pelaksanaan audit. Hal ini termasuk, diantaranya, penundaan yang tidak beralasan oleh manajemen mengenai saat dimulainya audit atau penyediaan informasi yang diperlukan, dan apakah jadwal waktu yang dibuat oleh manajemen masuk akal dalam keadaan tersebut. Masalah lain yang mungkin dijumpai oleh auditor adalah tidak tersedianya personel klien dan kegagalan personel klien untuk menyelesaikan daftar yang dibuat klien pada waktunya, jika auditor menganggap masalah ini signifikan, ia harus memberitahu komite audit.

2. Pelaporan pengendalian internal

Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang menyangkut pengendalian intern yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit. Secara khusus, ini adalah persoalan yang menarik perhatian auditor, yang menurut pertimbangannya, harus dikomunikasikan kepada komite audit, karena merupakan kekurangan material dalam desain atau operasi pengendalian intern, yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi tersebut dalam mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Kekurangan demikian dapat mencakup aspek lima komponen pengendalian intern, yaitu: (a) lingkungan pengendalian, (b) penaksiran risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) pemantauan. Auditor mungkin juga mengidentifikasi persoalan yang menurut pertimbangannya, bukan merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, namun auditor mungkin memutuskan untuk mengkomunikasikan persoalan demikian bagi kepentingan manajemen dan bagi penerima semestinya laporan audit lainnya.

Tujuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan entitas secara keseluruhan. Auditor tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan. Namun, auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui pertimbangannya atas komponen pengendalian intern, penerapan prosedur audit terhadap saldo akun dan transaksi, atau mungkin dengan cara lain selama pelaksanaan audit. Ditemukan atau tidaknya kondisi yang dapat dilaporkan akan berbeda antara satu perikatan dengan perikatan yang lain, karena dipengaruhi oleh sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta faktor-faktor lainnya, seperti ukuran entitas, kerumitan dan sifat serta keanekaragaman kegiatan usahanya.

Adanya kondisi yang dapat dilaporkan yang menyangkut desain atau operasi pengendalian intern mungkin telah diketahui, dan dalam kenyataannya, mungkin merupakan keputusan yang diambil dengan sadar oleh manajemen - suatu keputusan yang diketahui oleh komite audit - untuk menerima tingkat risiko tersebut karena pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya. Hal ini merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengambil keputusan mengenai biaya yang akan ditanggung serta manfaat yang bersangkutan. Auditor dapat memutuskan bahwa permasalahan tersebut tidak perlu dilaporkan asalkan komite audit telah mengetahui kekurangan tersebut dan memahami risiko yang bersangkutan. Secara berkala, auditor harus mempertimbangkan, apakah karena perubahan dalam manajemen, penerima laporan, atau hanya karena berjalannya waktu, perlu untuk melaporkan permasalahan demikian secara tepat waktu.

Pada waktu menentukan lingkup auditnya, auditor dan kliennya mungkin membicarakan pengendalian intern dan berfungsi atau tidaknya pengendalian tersebut. Klien mungkin meminta auditor untuk waspada terhadap permasalahan tertentu. Auditor sebaiknya juga melaporkan masalah lain, yang menurut penilaiannya, berguna untuk manajemen, walaupun tanpa permintaan khusus untuk itu.

Lingkup yang disepakati bersama antara auditor dan klien untuk melaporkan kondisi yang ditemukan dapat meliputi, misalnya, adanya kondisi yang dikemukakan oleh klien, atau hasil penyelidikan lebih lanjut dari permasalahan yang ditemukan untuk mengidentifikasikan penyebabnya. Dalam lingkup demikian, mungkin auditor diminta untuk mengunjungi lokasi tertentu, menilai prosedur pengendalian tertentu, atau melaksanakan prosedur tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya.

3. Dampak keberadaan fungsi audit internal

Auditor mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang harus dilaksanakan dalam suatu audit atas laporan keuangan entitas. Salah satu faktor adalah eksistensi fungsi audit intern. Auditor intern bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit intern tersebut.

Pekerjaan auditor intern dapat berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup audit, termasuk:

1. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat berusaha memahami pengendalian intern entitas.
2. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor pada saat menetapkan risiko.
3. Prosedur substantif yang dilaksanakan oleh auditor.

Meskipun pekerjaan auditor intern berdampak terhadap prosedur audit, auditor harus melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung laporan auditor. Bukti yang diperoleh auditor dari pengetahuan pribadi langsung termasuk pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi umumnya bersifat lebih meyakinkan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh secara tidak langsung.

Dalam melaksanakan audit, auditor dapat meminta bantuan langsung dari auditor intern. Bantuan langsung berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik diminta oleh auditor dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor. Sebagai contoh, auditor intern dapat membantu auditor dalam memahami pengendalian intern atau dalam melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Bila bantuan langsung disediakan, auditor harus menentukan kompentensi dan objektivitas auditor intern  dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang lingkupnya disesuaikan dengan keadaan. Auditor harus memberitahu auditor intern mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut, tujuan prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern, serta hal-hal yang mungkin berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit, seperti masalah akuntansi dan auditing. Auditor juga harus memberitahu auditor intern bahwa semua masalah akuntansi dan auditing signifikan yang ditemukan oleh auditor intern selama audit tersebut, harus diberitahukan kepada auditor.

E. Laporan atas Pemrosesan Transaksi oleh Organisasi Jasa

Bila suatu organisasi pemakai menggunakan suatu organisasi jasa, transaksi yang berdampak terhadap laporan keuangan organisasi pemakai dipengaruhi oleh pengendalian yang paling tidak, secara fisik dan operasional terpisah dari organisasi pemakai. Kaitan antara pengendalian organisasi jasa dengan pengendalian organisasi pemakai terutama tergantung pada sifat jasa yang disediakan oleh organisasi jasa tersebut. Sebagai contoh, bila jasa yang disediakan hanya terbatas pada pencatatan transaksi pemakai dan pengolahan data yang bersangkutan, dan organisasi pemakai tetap bertanggung jawab atas otorisasi transaksi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban, maka terdapat tingkat interaksi yang tinggi antara pengendalian di organisasi jasa dengan pengendalian di organisasi pemakai. Dalam keadaan ini, dimungkinkan bagi organisasi pemakai untuk menerapkan pengendalian intern secara efektif terhadap transaksi tersebut. Bila organisasi jasa melaksanakan transaksi organisasi pemakai dan menyelenggarakan pertanggungjawaban yang bersangkutan, maka terdapat tingkat interaksi yang rendah dan tidak praktis bagi organisasi pemakai untuk melaksanakan pengendalian intern terhadap transaksi tersebut. Baik tingkat interaksi maupun materialitas transaksi yang diolah oleh organisasi jasa merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan signifikan atau tidaknya pengendalian organisasi jasa dalam pengendalian intern organisasi pemakai.

Laporan auditor jasa atas pengendalian yang diterapkan di organisasi jasa harus membantu dalam memberikan pemahaman memadai untuk merencanakan audit di organisasi pemakai. Namun, laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan bukti apa pun tentang efektivitas operasi pengendalian relevan yang akan memungkinkan auditor pemakai mengurangi tingkat risiko pengendalian yang telah ditentukan dibawah maksimum.

Dalam mempertimbangkan apakah laporan auditor jasa memenuhi tujuannya, auditor pemakai harus meminta keterangan tentang reputasi profesional auditor jasa. Jika auditor pemakai yakin bahwa laporan auditor jasa tidak memadai untuk memenuhi tujuannya, auditor pemakai dapat menambah pengetahuannya mengenai prosedur dan kesimpulan auditor jasa dengan membahas dengan auditor jasa tentang lingkup dan hasil pekerjaan auditor jasa tersebut. Bila dipandang perlu, auditor pemakai juga dapat menghubungi organisasi jasa, melalui organisasi pemakai, untuk meminta dilaksanakannya prosedur yang disepakati di organisasi jasa, atau auditor pemakai dapat melaksanakan sendiri prosedur tersebut. Pada waktu menentukan pengendalian organisasi jasa dan bagaimana interaksinya dengan pengendalian intern organisasi pemakai, auditor pemakai dapat mengetahui adanya kondisi yang dapat dilaporkan.

Auditor pemakai dilarang mengacu ke laporan auditor jasa sebagai dasar, sebagian, untuk pendapatnya atas laporan keuangan organisasi pemakai. Laporan auditor jasa digunakan dalam audit, namun auditor jasa tidak bertanggung jawab untuk memeriksa satu pun bagian laporan keuangan untuk tanggal tertentu atau periode tertentu. Oleh karena itu, tidak terdapat pembagian tanggung jawab dalam audit atas laporan keuangan tersebut.

Auditor jasa bertanggung jawab atas representasi dalam laporannya dan atas penerapan secara cermat prosedur yang mendukung representasi tersebut. Meskipun perikatan auditor jasa berbeda dengan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, perikatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan standar umum dan standar pekerjaan lapangan serta standar pelaporan yang relevan. Sebagai hasil prosedur yang dilaksanakan di organisasi jasa, auditor jasa dapat mengetahui unsur tindakan pelanggaran hukum, kecurangan atau kekeliruan yang dikoreksi yang dilakukan oleh manajemen organisasi jasa atau karyawannya yang mungkin berdampak terhadap satu atau lebih organisasi pemakai.

Tipe perikatan yang harus dilaksanakan dan laporan yang harus dibuat harus ditentukan oleh organisasi jasa. Namun, bila keadaan memungkinkan, pembicaraan antara organisasi jasa dengan organisasi pemakai sebaiknya dilakukan untuk menentukan tipe laporan yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemakai. Dua tipe laporan yang dapat diterbitkan oleh auditor jasa, yaitu:

Laporan tentang Pengendalian yang Dioperasikan

Laporan auditor jasa atas deskripsi pengendalian organisasi jasa yang mungkin relevan dengan pengendalian intern organisasi pemakai, tentang apakah pengendalian tersebut didesain memadai untuk mencapai tujuan pengendalian tertentu, dan tentang apakah pengendalian tersebut dioperasikan pada tanggal tertentu. Laporan tersebut bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada auditor pemakai mengenai pengendalian yang diperlukan untuk merencanakan auditnya dan untuk merancang pengujian pengendalian yang efektif dan pengujian substantif di organisasi pemakai, namun laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi auditor pemakai untuk mengurangi penentuan risiko pengendaliannya di bawah maksimum.

Laporan tentang Pengendalian yang Dioperasikan dan Pengujian Efektivitas Operasinya

Laporan auditor jasa atas deskripsi pengendalian organisasi jasa yang mungkin relevan dengan pengendalian intern organisasi pemakai, tentang apakah pengendalian tersebut didesain memadai untuk mencapai tujuan pengendalian tertentu, dan tentang apakah pengendalian tersebut dioperasikan pada tanggal tertentu, serta tentang apakah pengendalian yang diuji dioperasikan cukup efektif untuk memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, bahwa tujuan pengendalian yang berkaitan dapat dicapai dalam periode tertentu. Laporan tersebut bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada auditor pemakai mengenai pengendalian yang diperlukan untuk merencanakan auditnya dan untuk merancang audit dan juga dapat memberikan dasar bagi auditor pemakai untuk mengurangi penentuan risiko pengendaliannya di bawah maksimum.

DAFTAR REFERENSI

Halim, Abdul dan Totok Budi Santoso. 2004. Auditing 2. Yogyakarta: Uni Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

IAPI. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jusup, Al. Haryono. 2002. Auditing, buku 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.