Tampilkan postingan dengan label Fikih Muamalat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fikih Muamalat. Tampilkan semua postingan

Selasa, 28 Mei 2013

AKUNTANSI DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM ISLAM

Logo_UIN_Maulana_Malik_Ibrahim_Malang

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Akuntansi merupakan serangkaian proses yang memiliki tujuan utama yaitu menyajikan informasi keuangan dalam periode tertentu yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dalam pengambilan keputusan maupun informasi untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Sebagaimana laporan keuangan atau akuntansi yang kita ketahui merupakan laporan keuangan secara umum. Maka dari itu penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana laporan keuangan atau akuntansi menurut pandangan islam dan beberapa hadits atau ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hal tersebut.

1.2. Fokus Pembahasan

1.2.1. Pengertian dan sejarah singkat akuntansi dalam Islam

1.2.2. Landasan hukum akuntansi syariah

1.2.3. Prinsip-prinsip akuntansi syariah

1.2.4. Tujuan dari keberadaan akuntansi syariah

1.2.5. Perbandingan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah

1.2.6. Konsep lembaga keuangan dalam Islam

1.2.7. Keberadaan lembaga keuangan di zaman Rasulullah SAW

1.2.8. Lembaga keuangan syariah modern

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Sejarah Singkat Akuntansi dalam Islam

Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sementara itu, Accounting Principles Board mendefinisikan: akuntansi ialah kegiatan yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, dan mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Akuntansi dalam bahasa Arab disebut muhasabah. Kata muhasabah berasal dari kata kerja hasaba, dapat pula diucapkan dengan hisab, haibah, muhasabah, dan hisaba. Kata kerja hasabah termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya ialah menghitung semua amalnya untuk dibalas sesuai dengan amalnya tersebut. Arti kata muhasabah secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya.[1] Sebagaiana terdapat dalam firman Allah dalam surat Ath-Thalaaq 8:

ûÉiïr'x.ur `ÏiB >ptƒös% ôMtGtã ô`tã ͐öDr& $pkÍh5u‘ ¾Ï&Î#ß™â‘ur $yg»uZö6y™$yÛsù $\/$|¡Ïm #Y‰ƒÏ‰x© $yg»oYö/¤‹tãur $\/#x‹tã #[õ3œR ÇÑÈ

“Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan[2]”.

Akar kata hasabah adalah hisaba, yaitu menghitung dengan saksama atau teliti yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku, seperti terdapat dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Insyiqaaq ayat 7-8:

$¨Br'sù ô`tB š†ÎAré& ¼çmt7»tGÏ. ¾ÏmÏYŠÏJu‹Î/ ÇÐÈ t$öq|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #ZŽÅ¡o„ ÇÑÈ

“Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, Maka Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.”

Kata juga mempunyai arti lain dalam bahasa, yaitu merupakan akar dari kata kerja hasaba, yang berarti mengkalkulasikan dan mendata. Menghisab sesuatu juga bisa berarti mendata, menyusun, dan mengkalkulasi sehingga dapat juga mengatakan hasaba, hasban, hisabatan dan hisaban sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Israa ayat 12:

$uZù=yèy_ur Ÿ@ø‹©9$# u‘$pk¨]9$#ur Èû÷ütGtƒ#uä ( !$tRöqysyJsù sptƒ#uä È@ø‹©9$# !$uZù=yèy_ur sptƒ#uä Í‘$pk¨]9$# ZouŽÅÇö7ãB (#qäótGö;tGÏj9 WxôÒsù `ÏiB óOä3În/§‘ (#qßJn=÷ètGÏ9ur yŠy‰tã tûüÏZÅb¡9$# z>$|¡Ïtø:$#ur 4 ¨@à2ur &äóÓx« çm»oYù=¢Ásù WxŠÅÁøÿs? ÇÊËÈ

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”

Sejarah akuntansi syariah telah ada sejak di turunkannya Al-Quran pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan buku sebagai dasar akuntansi pada tahun 1494 M.

Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasululloh dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang telah memiliki Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara Negara dan penjamin kesejahteraan sosial. Lembaga keuangan tersebut menerapkan sistem akuntansi keuangan yang disebut kitabat al-amwal (pencatatan uang). Rasulullah telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan). Sepeninggal Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dengan mebuat undang-undang akuntansi yang diterapkan oleh perseorangan, perikatan (syarikah) atau perusahaan akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr) dan anggaran Negara. Di zaman Umar bin Khattab perkembangan pemerintahan Islam sampai Timur Tengah, Afrika, dan Asia sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan dan pengeluaran Negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran Negara sehingga pada saat itu pemerintahan Umar bin Khattab mendirikan suatu lembaga yang disebut Diwan.

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi di zaman pemerintahan Daulah Abbasiah yang akuntansi diklasifikasikan atas beberapa spesialisasi, seperti akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi kontruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksa buku atau auditing.

Sistem pembukuan menggunakan model buku besar, yang meliputi sebagai berikut:

1. Jaridah al-kharaj (menyerupai receivable subsidiary ledger) yang menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, utang hewan ternak, dan cicilan. Utang individu dicatat dalam satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom lain.

2. Jaridah annafakat (jurnal pengeluaran).

3. Jaridah al mal (jurnal dana).

4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat.

5. Jaridah al musdareen.

6. Mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.

Laporan akuntansi berupa, seperti berikut:

1. Al-Khitmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan.

2. Al-khitmah al jami’ah, laporan keuangan komprehensif berupa gabungan antara income statement dan balance sheet (pendapatan pengeluaran, surplus atau deficit, belanja untuk asset lancer maupun asset tetap) dilaporkan akhir tahun.

Buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonardo of Piza, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku Algebra yang berisikan dasar-dasar mengenai bookkeeping yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Itali yang praktik bookkeeping telah diterapkan oelh para pedagang yang berasal dari Mesir. Karena begitu pentingnnya akuntansi ini Allah SWT mencantumkan dalam Al-Quran yang merupakan ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah ayat 282, menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah) dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya. Kewajiban membayar zakat mendorong Lembaga Baitul Mal pemerintahan Islam untuk membuat laporan keuangan secara periodik. Demikian pula, memaksa para pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi nishab dan haul.


2.2. Landasan Hukum Akuntansi dalam Islam

Beberapa dalil syar’i menjadi datar dan sekaligus membedakan dengan akuntansi konvensional. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Baqarah 282:

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) LäêZtƒ#y‰s? Aûøïy‰Î/ #’n<Î) 9@y_r& ‘wK|¡•B çnqç7çFò2$$sù 4 =çGõ3u‹ø9ur öNä3uZ÷­/ 7=Ï?$Ÿ2 ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 Ÿwur z>ù'tƒ ë=Ï?%x. br& |=çFõ3tƒ $yJŸ2 çmyJ¯=tã ª!$# 4 ó=çGò6u‹ù=sù È@Î=ôJãŠø9ur “Ï%©!$# Ïmø‹n=tã ‘,ysø9$# È,­Gu‹ø9ur ©!$# ¼çm­/u‘ Ÿwur ó§y‚ö7tƒ çm÷ZÏB $\«ø‹x© 4 bÎ*sù tb%x. “Ï%©!$# Ïmø‹n=tã ‘,ysø9$# $·gŠÏÿy™ ÷rr& $¸ÿ‹Ïè|Ê ÷rr& Ÿw ßì‹ÏÜtGó¡o„ br& ¨@ÏJムuqèd ö@Î=ôJãŠù=sù ¼çm•‹Ï9ur ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 (#r߉Îhô±tFó™$#ur Èûøïy‰‹Íky­ `ÏB öNà6Ï9%y`Íh‘ ( bÎ*sù öN©9 $tRqä3tƒ Èû÷ün=ã_u‘ ×@ã_tsù Èb$s?r&zöD$#ur `£JÏB tböq|Êös? z`ÏB Ïä!#y‰pk’¶9$# br& ¨@ÅÒs? $yJßg1y‰÷nÎ) tÅe2x‹çFsù $yJßg1y‰÷nÎ) 3“t÷zW{$# 4 Ÿwur z>ù'tƒ âä!#y‰pk’¶9$# #sŒÎ) $tB (#qããߊ 4 Ÿwur (#þqßJt«ó¡s? br& çnqç7çFõ3s? #·ŽÉó|¹ ÷rr& #·ŽÎ7Ÿ2 #’n<Î) ¾Ï&Î#y_r& 4 öNä3Ï9ºsŒ äÝ|¡ø%r& y‰ZÏã «!$# ãPuqø%r&ur Íoy‰»pk¤¶=Ï9 #’oT÷Šr&ur žwr& (#þqç/$s?ös? ( HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»yfÏ? ZouŽÅÑ%tn $ygtRr㍃ωè? öNà6oY÷t/ }§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uZã_ žwr& $ydqç7çFõ3s? 3 (#ÿr߉Îgô©r&ur #sŒÎ) óOçF÷ètƒ$t6s? 4 Ÿwur §‘!$ŸÒムÒ=Ï?%x. Ÿwur Ó‰‹Îgx© 4 bÎ)ur (#qè=yèøÿs? ¼çm¯RÎ*sù 8-qÝ¡èù öNà6Î/ 3 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ãNà6ßJÏk=yèãƒur ª!$# 3 ª!$#ur Èe@à6Î/ >äóÓx« ÒOŠÎ=tæ ÇËÑËÈ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Adapun kandungan ayat tersebut terdapat prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah yaitu:

1) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan . manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Yang intinya banyak ayat al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Dan jika diimplikasikan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggung jawabannya bisaanya dalam bentuk pelaporan akuntansi.

2) Prinsip keadilan 

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta , maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian , yaitu : pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan factor yang sangat dominan. Dimana tanpa kejujuran ini informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral), pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya , dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui , mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Dalam surat An-Nisaa ayat 135:

* $pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. tûüÏBº§qs% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ uä!#y‰pkà­ ¬! öqs9ur #’n?tã öNä3Å¡àÿRr& Írr& Èûøïy‰Ï9ºuqø9$# tûüÎ/tø%F{$#ur 4 bÎ) ïÆä3tƒ $†‹ÏYxî ÷rr& #ZŽÉ)sù ª!$$sù 4’n<÷rr& $yJÍkÍ5 ( Ÿxsù (#qãèÎ7­Fs? #“uqolù;$# br& (#qä9ω÷ès? 4 bÎ)ur (#ÿ¼âqù=s? ÷rr& (#qàÊ̍÷èè? ¨bÎ*sù ©!$# tb%x. $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? #ZŽÎ6yz ÇÊÌÎÈ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[3] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Akuntan harus memiliki karakter yang baik , jujur, adil dan dapat dipercaya. Dan akuntan tidak boleh membedakan nasabah yang satu dengan nasabah yang lain sehingga tidak terjadi keadilan antara keduanya. Jujur menuliskan apa yang dia seharusnya tulis. Dan akuntan harus dapat menjaga amanah yang diberikan.

Dan dalam Hadist, ada penjelasan mengenai pencatatan transaksi dan pengolahan data keuangan, semisal yang terdapat dalam riwayat Bukhari,

“Bahwa Ibnu al-Lutaibah ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk mengurusi zakat Bani Tamim. Setelahnya datang kepada Rasulullah dan menghitungnya, lalu berkata, ‘ini adalah milik kalian dan ini hadiah yang diberikan kepada saya.” (HR Bukhari)

“Jika kamu memetik hasil (mengambil keuntungan), ambilah, tetapi tinggalkan sepertigannya. Jika tidak kamu tinggalkan (yang sepertiga itu), tinggalkanlah sperempatnya.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Selain itu, Umar Ibnu Khattab r.a. berkata, “Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalnnya sebelum kamu ditimbang dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang semua amal perbuatan di beberkan.”. Dan Imam Syafi’I berkata, “siapa yang mempelajari hisab atau perhitungan, luaslah pikirannya.”

2.3. Prinsip-Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip yang paling utama yang menjadi pegangan dalam sistem akuntansi Islami adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas, keadilan, kebenaran, transparan, berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral dan kejujuran (amanah). Islam sangat konsern dengan sistem akuntansi yang dijwai dan didasari oleh nuansa syariah Islam karena sistem akuntansi yang kita anut saat ini lahir dan berkembang dari dunia Barat.[4]

a. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amnah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terikat.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalm etika kehidupan sisoal dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.

Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam Surat Al-Baqara ayt 282 secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi Rp 100 juta maka akuntansi (perusahaan) akan mencatat dalam jumlah yang sama. Denga kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

c. Prinsip kebenaran

Allah SWT berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:

×@÷ƒur tûüÏÿÏeÿsÜßJù=Ïj9 ÇÊÈ tûïÏ%©!$# #sŒÎ) (#qä9$tGø.$# ’n?tã Ĩ$¨Z9$# tbqèùöqtGó¡o„ ÇËÈ #sŒÎ)ur öNèdqä9$x. rr& öNèdqçRy—¨r tbrçŽÅ£øƒä† ÇÌÈ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[5]. (yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Aktivitas akuntansi akan selalu berhadapan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan, prinsip kebenaran akam menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

d. Prinsip transparan (tibyan)

Tibyan adalah penyajian data yang jelas dan tidak ada keterangan apapun yang disembunyikan terhadap pengguna data tersebut, yang tentunya masih dalam batas-batas kaidah yang lalu.

Rasululloh juga menegaskan pentingnya faktor tibyan dan muamalah secara umum, sebagaimana sabda beliau,” jual beli itu dengan khiar selagi keduanya (penjual dan pembeli) belu berpisah, jika keduanya jujur dan benar, maka mereka akan diberkati dalam jual beli mereka” (HR. Bukhari)

e. Prinsip berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral

Pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang baik.

f. Prinsip kejujuran (amanah)

Orang yang menyiapkan laporahitungan akhir dan neraca keuangan harus berssifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. Ia hendaknya memaparkan apa-apa yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar’i. Sifat amanah ini dituntut dalam semua jenis aktivitas manusia.

2.4. Tujuan Dari Keberadaan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkaits, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadiln, kebujakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam.

2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan kepatuahan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliaman.

b. Bukan riba.

c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.

d. Tidak ada penipuan (gharar).

e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.

f. Tidak mengandung unsur judi.

2.5. Perbedaan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional

Perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional menurut Mohamed Arif bin Abdul Rashid, CEO PT Syarikat Takaful Indonesia, dalam Accounting Concept in Takaful Businness menjelaskan beberapa perbedaan, antara lain cash basic, technical reserve, beban retakaful, surplus pada asuransi jiwa, dan surplus pada asuransi kerugian.

Contoh perbedaan akuntansi asuransi syariah dan konvensional.[6]

No

Akuntansi Syariah

Akuntansi Konvensional

1

Premi asuransi benar diakui jika diterima secara tunai

Premi asuransi diakui sebagai pendapatan meskipun premi asuransi belum dibayarkan.

2

Beban retakaful diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi retakaful dibayarkan dan beban retakaful diakui sebagai pendapatan jika dibayar lebih awal.

Beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang dikaver.

3

Dana asuransi takaful yang terhimpun dikelola dengan konsep mudharabah.

Dana asuransi yang terhimpun dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan dengan keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham.

4

Laba investasi dari dana takaful keluarga yang terhimpun dibagikan kepada peserta takaful keluarga dan perusahaan tidak berhak mengakui surplus ini sebagai pendapatan.

Laba atau surplus investasi ditransfer ke pemegang saham.

5

Ada pembagian keuntungan atau berdasarkan rasio yang disepakati dalam perjanjian

Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi merupakan laba perusahaan.

a. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang

b. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko

c. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal

d. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh

Beberapa perbedaan lain antara akuntansi syariah dengan konvensional misalnya pada masalah tujuan akuntansi. Tujuan umum laporan keuangan akuntansi konvensional adalah adalah:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan.

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.

3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.

5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Dari kelima tujuan umum di atas, semuanya hanya berorientasi pada pemberian informasi kuantitatif yang berguna bagi pemakai-khususnya pemilik dan kreditur-dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.

Sedangkan pada akuntasi syariah menyatakan bahwa ”Akuntansi syari’ah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akutansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akutansi konvensional. Ia (akutansi shari’ah) melihat bahwa akutansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat “penghubung” antara stockholders, entity dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari’ah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil tanpa ada rekayasa dari pihak manapun sehingga ada “nilai ibadah” secara individu bagi stockholders dan para akuntan dan “ibadah sosial” bagi terciptanya peradaban manusia yang lebih baik.

--o0o--

2.6. Konsep Lembaga Keuangan dalam Islam

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, uang adalah nikmat Allah (barang yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara subtansial tidak memiliki apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).

Yang dimaksud dengan lembaga yaitu sesuatu yang memiliki unsure-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak kewajiban. Dalam lembaga keuangan penekanan Al-Qur’an bukan terletak pada bentuk lembaga yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tetapi pada akhlak atau etika lembaga tersebut. Dalam hal akhlak Al-Qur’an menyebutkan secara eksplisit baik berupa kisah maupun perintah. Konsep accountability, berupa perintah dan konsep trust (amanah) dengan keadilan, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 283, yaitu :

* bÎ)ur óOçFZä. 4’n?tã 9xÿy™ öNs9ur (#r߉Éfs? $Y6Ï?%x. Ö`»yd̍sù ×p|Êqç7ø)¨B ( ÷bÎ*sù z`ÏBr& Nä3àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠxsã‹ù=sù “Ï%©!$# z`ÏJè?øt$# ¼çmtFuZ»tBr& È,­Gu‹ø9ur ©!$# ¼çm­/u‘ 3 Ÿwur (#qßJçGõ3s? noy‰»yg¤±9$# 4 `tBur $ygôJçGò6tƒ ÿ¼çm¯RÎ*sù ÖNÏO#uä ¼çmç6ù=s% 3 ª!$#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÒOŠÎ=tæ ÇËÑÌÈ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[7] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sementara untuk menjaga stabilitas lembaga, Al-Qur’an mengajarkan konsep tindakan tegas (amar ma’ruf nahi munkar) dan teguran (tawsiah, sabar dan kebenaran), sebagaimana dalam QS Ali Imran ayat 110 dan QS Al-Ashr ayat 1-3, yaitu :

öNçGZä. uŽöyz >p¨Bé& ôMy_̍÷zé& Ĩ$¨Y=Ï9 tbrâßDù's? Å$rã÷èyJø9$$Î/ šcöqyg÷Ys?ur Ç`tã ̍x6ZßJø9$# tbqãZÏB÷sè?ur «!$$Î/ 3 öqs9ur šÆtB#uä ã@÷dr& É=»tGÅ6ø9$# tb%s3s9 #ZŽöyz Nßg©9 4 ãNßg÷ZÏiB šcqãYÏB÷sßJø9$# ãNèdçŽsYò2r&ur tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÊÊÉÈ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

ÎŽóÇyèø9$#ur ÇÊÈ ¨bÎ) z`»|¡SM}$# ’Å"s9 AŽô£äz ÇËÈ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#öq|¹#uqs?ur Èd,ysø9$$Î/ (#öq|¹#uqs?ur ÎŽö9¢Á9$$Î/ ÇÌÈ

“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Al-Qur’an juga bahkan menjelaskan perlunya hirarki manajemen sebagai suatu struktur yang rapi untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan Tuhan. Sebagaimana yang dalam QS A-Shaff ayat 4 :

¨bÎ) ©!$# =Ïtä† šúïÏ%©!$# šcqè=ÏG»s)ム’Îû ¾Ï&Î#‹Î6y™ $yÿ|¹ Oßg¯Rr(x. Ö`»uŠ÷Yç/ ÒÉqß¹ö¨B ÇÍÈ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Ini menunjukkan bahwa fungsi sebuah lembaga tidak akan berjalan jika akhlak dalam melaksanakan fungsi itu tidak sebagaimana mestinya.

2.7. Lembaga Keuangan di Zaman Rasulullah

Ketika rasulullah hijrah ke madinah, beliau mendirikan beberapa lembaga dan diantaranya ialah ;

1. Pendirian Baitul Maal

Lembaga baitul maal merupakan lembaga penyimpanan (zakat, wakaf, ushr, dan sebagainya). Yang dilaksanakan Rasul pada waktu itu merupakan proses penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure)yang transparan yang bertujuan sebagai welfare oriented.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal fungsi Baitul Maal menurut beberapa penuls Islam. Sebagian berpendapat bahwa Baitul Maal serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun tentunya lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Menurut pendapat yang lain Baitul Maal berfungsi seperti Menteri Keuangan Negara masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendaatan dan belanja Negara, buan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter. Tetapi seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.

2. Wilayatul Hisbah

Konsep yang sama sekali baru adalah system pengawasan atau control oleh Negara yang pada zaman Rasulullah SAW dipegang sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang ada pada zaman modern disebut “enforcement agency”. Konsep ini merupakan preseden baru, mengingat pada zaman itu dimensi pengontrolan dikerajaan-kerajaan sekitar Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya mengenakan upeti dari rakyat dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sedangkan barang-barang yang dibutuhkan jatuh harganya.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga ynag berbeda dengan harga yang beredar di pasar. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.

Pilar infrastruktur yang satu ini barang kali yang terpenting menurut perspektif ekonomi yang ada, Karena ini merupakan bingkai (framework) bagi aktifitas-aktifitas ekonomi dan muamalat. Dengan kata lain, aktifitas muamalat pada zaman itu tidak akan berhasil tanpa pemeliharaan “law and order”.

3. Pembangunan Etika Bisnis

Dalam pembangunan etika bisnis disini bahwa Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak (etika) lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri. Kelembagaan pasar misalnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak dan etika yang diterapkan.

a. Penghapusan Riba

Opini umum menganggap bahwa dengan melakukan peminjaman uang kepada orang lain dan menetapkan riba pada pinjaman itu maka pinjaman itu akan tumbuh. Tapi opini ini dijawab langsung oleh Al-Qur’an, bahwa itu tidak betul.[8] Namun teguran al-Qur’an ini tidak dihiraukan oleh beberapa orang sahabat terlanjut terlibat dengan praktek itu. Kemudian dating teguran berkutnya yang memberikan pinjaman jangan menetapkan riba yang berlipat ganda.[9] Dengan teguran ini bay=nyak para sahabat yang meninggalkan riba. Tetapi orang yahudi tetap melaksanakannya karena menurutnya tidak ada bedanya antara jual beli dengan riba sebab kduanya sama-sama merupakan praktek mencari margin dari modal yang diputarkan. Kemudian Al-Qur’an menolak dakwaan tersebut.[10]

Penghapusan riba ini terbukti berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara cepat. Jika pada masa hijrah, Madinah merupakan kota yang miskin, tetapi ketika nabi meninggal Madinah merupakan kota baru yang tumbuh dan berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.

b. Keadilan

Dalam setiap kebijakan ekonomi Nabi mementingkan keadilan yang bukan saja berlaku untuk kaum muslimin tetapi juga berlaku untuk kaum-kaum lainnya sekitar Madinah. Terbukti ketika diminta untuk menetapkan harga Rasulullah marah dan menolak. Ini membuktikan bahwa Nabi SAW menyerahkan penetapan harga itu pada kekuatan pasar yang alami (buan karena monopoli atau proteksi).

c. Monopoli

Monopoli merupakan kejahatan pasar yang tidak pernah dimaafkan oleh siapapun. Ini sudah dilarang oleh Nabii SAW sejak abad 14 yang lalu. Demikian pula sebaliknya yang monopoli. Kedua hal ini bertentangan dengan kebijakan ekonomi muamalahgaya Rasulullah yang mementingkan keadilan.

d. Prinsip dan Etika Bisnis Lainnya

Rasulullah menganjurkan dalam setiap perdagangan agar senantiasa berpegang kepada sifat-sifat yang terpuji. Beliau bersabda “ pedagang yang jujur dan amanah akan berada di surge bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh”. Selain itu beliau juga mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, (ihsan), kerjasama (ta’awun), amanah, tawakal, qana’ah, sabar dan tabah. Dan sebaliknya beliau menasehati agar meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri di dunia dan akhirat. Akredibilitas hilang, pelanggan lari dan kesempatan berikutnya jadi sempit. Sifat-sifat yang dimaksud adalah dzalim, menipu, suka marah dan benci, terlalu memuja uang, tidak memperdulikan hukum dan hutang yang berlebihan. Karena itu islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi SAW, yaitu sifat-sifat yang terpuji.


2.8. Lembaga Keuangan Syari’ah Modern

Gerakan lembaga keuangan Islam modern ini dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian tutup karena masalah manajemen, bank lokal ini mencatatkan sejarah yang amat berarti karena mengilhami konferensi ekonomi islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran agama islam. Bank-bank komersial bila diperhatikan didirikan dengan berbagai latar belakang, diantaranya isu tentang bunga yang tidak pernah dikenal dalam sejarh islam. Sebagian ada yang karena faktor politikddan sebagian lagi disebabkan keperluan akan pembangunan masyarakat muslim dan masyarakat maju.

Munculnya bank-bank swasta Islam baik tingkat desa maupun internasional diiringi dengan keperluan akan lembaga-lembaga pendukungnya seperti asuransi. Karena itu biasanya ada bank Islam disuatu Negara maka muncul pula asuransi islam (takaful). Dorongan untuk mengkaji system keuangan Islam secara umum terus meningkat tidak saja pada tingkat bisnis empiris, melainkan juga pada tingkat akademis dan kesarjanaan. Jika di Eropa terjadi peningkatan dalam jumlah lembaga keuangan, di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Saat ini terdapat dua Bank yang merupakan bank islam penuh yakni BMI dan BSM. Disamping it terdapat 5 bank cabang syari’ah hasil dari bank konvensional yaitu cabang syari’ah dari BNI 45, IFI, BPD Jabar, Bank Bukopin, Bank Danamon, dan BRI Syari’ah. Ditambah dengan dua bank syari’ah murni yaitu Bank Muamalat dan Bank Mandiri.

Jenis pembiayaan yang sering dipakai adalah mudharabah dan musyarakah. Bentuk pertama merupakan perkongsian dan dimana salah satu pihak yang lain menyediakan jasa keusahaan. Pada posisi demikian sang financer bukanlah berindak sebagai peminjam dana melainkan sebagai investor yang akan menyumbangkan dana financial itu untuk tujuan-tujuan produktif. Sebaliknya sang pengelola dana akan bertindak sebagai fund manager dan bukan sebagai debitor. Hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak merupakan suatu hubungan kemitraan dan kerjasama dan bukan layaknya hubungan yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi dua berdasarkan proporsi yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam musyarakah, pemilik modal terlibat langsung terhadap proses kegiatan bisnis. Bedanya dengan mudharabah dalam system itu pemilik modal merupakan mitra usaha. Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu akan dihitung proporsional terhadap modal yang telah disetor dalam perkongsian ini. Jika terjadi keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati di depan. Liabilitas financer terbatas hanya pada jumlah pembiayaan yang diberikan dalam usaha itu. Meskipun islam melakukan transaksi berbasis bunga dan menggalakkan penyertaan modal sendiri namun islam tidak mengharamkan kredit secara umum. Islam membolehkan penyaluran kredit yang langsung berhubungan dengan pembelian barang dan jasa. Ini dapat dilihat dalam jual beli murahabah, salam, dan istitsna’.


BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya

Prinsip-Prinsip Umum Akuntansi Syariah

a. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas

b. Prinsip keadilan

c. Prinsip kebenaran

d. Prinsip transparan (tibyan)

e. Prinsip berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral

f. Prinsip kejujuran (amanah)

Tujuan Akuntansi Syariah

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkaits, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadiln, kebujakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam.

2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan kepatuahan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Semakin Populernya Lembaga Keuangan Syariah

Semakin sadarnya masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan harta yang halal, membuat lembaga keuangan berbasis syariah semakin diminati oleh banyak orang. Tidak hanya dari kalangan Muslim sendiri, bahkan kalangan non-Muslim juga meminatinya. Dan harapan ke depan, berdasarkan konsep-konsep muamalat yang mengedepankan keadilan, diharapkan peran lembaga keuangan berbasis syariah bisa menjadi pioneer dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang tak kunjung habisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Amrin. 2009. Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syari’ah. Jakarta: Grasindo

Dimyati, Ahmad. 2008. Teori Keuangan Islam.:Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali. Yogyakarta. UII Press.

Hidayat, Muhamad. 2004. Dasar-dasar Keuangan Islami edisi pertama. Yogyakarta: Jalasutra.

http://just-for-duty.blogspot.com/2012/11/perbedaan-akuntansi-syariah-dengan.html, diakses pada tanggal 10 April 2013


[1] Abdullah Amrin. 2009. Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syari’ah. Jakarta: Grasindo hlm 4

[2] Yang dimaksud dengan hisab dan azab di sini adalah hisab dan azab di akhirat.

[3] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa

[4] Mohammad Hidayat . MBA. 2010. An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Jakarta Timur : Zikrul Hakim hlm282.

[5] Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang

[6] http://just-for-duty.blogspot.com/2012/11/perbedaan-akuntansi-syariah-dengan.html, diakses pada tanggal 10 April 2013

[7] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai

[8] QS: R-Rum ayat 39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

[9] QS: al Baqarah ayat 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

[10]QS: al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

»»  Baca Lebih Lanjut...

EKONOMI DAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

UIN MMI colour KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Ekonomi dan Teknologi Informasi & Komunikasi atau Economy and Information & Comunication Technology (ICT) yang mana di dalamnya terdapat pembahasan yang terkait dengan produktivitas paradoks, evaluasi investasi ICT dan kerugian ICT, aspek ekonomi dan ICT.

Shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam paripurna ilmiah sehingga kita dapat mengerti akhlak, tata krama dan syari’at yang mana kita dapat mengetahui benar dan salahnya suatu perbuatan.

Makalah ini kami susun untuk penelaahan sebuah bab dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Ekonomi dan ICT. Dan pada diskusi kita nanti tentang bab ini, kita akan membahas mendalam mengenai kaitan pengaruh antara ICT terhadap perkembangan ekonomi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa gading yang sempurna adalah gading yang punya retak. Tentunya, banyak kesalahan dan kekurangan yang perlu dikoreksi dalam tulisan kami. Untuk itu, masukan-masukan yang membangun akan kami sambut dengan senang hati. Semoga tulisan kami ini membawa manfaat bagi pembaca.

Malang, 19 Mei 2013

Penyusun


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi telah menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang. Dalam ekonomi pengetahuan, informasi beredar di tingkat internasional melalui perdagangan barang dan jasa, investasi dan teknologi arus langsung, dan pergerakan orang. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah di jantung perubahan ekonomi selama lebih dari satu dekade. Sektor ICT memainkan peran penting, terutama dengan berkontribusi terhadap kemajuan teknologi yang pesat dan pertumbuhan produktivitas. Perusahaan menggunakan ICT untuk mengatur jaringan transnasional sebagai respons terhadap persaingan internasional dan meningkatnya kebutuhan untuk interaksi strategis. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional adalah kendaraan utama dari proses everspreading globalisasi.

Teknologi baru dan pelaksanaannya dalam kegiatan produktif mengubah struktur ekonomi dan memberikan kontribusi untuk peningkatan produktivitas dalam ekonomi. Daya saing ekonomi tergantung pada tingkat produktivitas dan dalam ekonomi pengetahuan, sektor ICT menentukan tingkat produktivitas. Akibatnya, kita dapat mengatakan bahwa kekuatan daya saing ekonomi suatu negara tergantung pada produktivitas sektor ICT nya. Ada dua cara untuk meningkatkan produktifitas penggunaan ICT dan untuk meningkatkan kekuatan daya saing.

Pertama-tama, jika negara-negara yang dipilih memecahkan masalah inefisiensi mereka dengan realokasi sumber daya, mereka dapat meningkatkan produktifitas dari sektor ICT dan sebagai hasilnya mereka bisa lebih kompetitif. Kedua, perbaikan teknologi di negara-negara menciptakan harapan tentang peningkatan produktifitas sektor ICT untuk masa depan. Jika akan ada perbaikan teknologi berkelanjutan dengan inovasi, maka akan menyebabkan peningkatan berkelanjutan dalam produktifitas sektor ICT dan akibatnya akan menyebabkan peningkatan yang berkelanjutan dalam daya saing.

1.2. Fokus Pembahasan

1.2.1. Tren Keuangan & Ekonomi dan Paradoks Produktifitas

1.2.2. Mengevaluasi investasi ICT dari segi manfaat dan biaya

1.2.3. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan investasi ICT

1.2.4. Aspek ekonomi dari ICT

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Tren Keuangan & Ekonomi dan Paradoks Produktifitas

Seperti diketahui, lebih dari lima dekade kita menyaksikan perusahaan perusahaan berlomba membangun teknologi komputerisasi robot dan telekomunikasi. Proses ini dimulai di Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang pada 1960-an dan kemudian menyebar keseluruh dunia pada dekade terakhir. Pada tahun 1980 sampai 1990-an saat pengembangan komputerisasi menjadi standar dalam perusahaan dan terdapat keyakinan bahwa teknologi komputer memberikan solusi total bagi manajemen dan tidak dipungkiri meningkatkan produktifitas yang dicapai dari faktor produksi dan kinerja bisnis kebanyakan perusaahaan memilih untuk mengenalkan TI sebagai sistem pengolahan data, sistem informasi manajemen dan sistem informasi strategik. Sejak akhir 1970-an, teknologi menjadi investasi besar bagi perusahaan. Faktanya hingga saat ini hampir 50% investasi bisnis di AS adalah di bidang TI. Namun keluaran yang dihasilkan tiap jam pekerja justru menurun dari rerata keuntungan yang diperoleh sebesar 3,4% pertahun menjadii 1,2% pertahun antara 1979 dan 1994 (siegel, 1999).[1]

Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, triliunan Dolar Amerika telah diinvestasikan oleh berbagai perusahaan untuk membangun teknologi informasinya. Tercatat pada tahun 2000 sekitar dua triliun Dollar telah dialokasikan oleh berbagai perusahaan diseluruh dunia untuk membeli dan menerapkan teknologi ini, dan diperkirakan pada tahun 2004 nilai ini akan mencapai sekitar tiga triliun dollar (Strassmann,1997a). Namun demikian, sehingga saat ini masyarakat dan para pratiksi industri masih mengalami kesulitan untuk membuktikan atau memperlihatkan bahwa investasi sebesar itu benar-benar tidak percuma, dalam arti kata secara nyata terlihat adanya peningkatan output produk dan jasa yang diciptakan secara signifikan (Strassmann,1997b). Fenomena “ketidakcocokan” atau “ketidakseimbangan” antara besaran investasi yang dikeluarkan untuk keperluan teknologi informasi dengan ukuran total output yang dihasilkan dideskripsikan sebagai sebuah “IT Productivity Paradox” (Paradoks Prodiktivitas)-sebuah isu yang hingga saat ini masih hangat dibicarakan dikalangan akademisi maupun pratiksi teknologi informasi semenjak tahun 1980-an (Roach,1994).[2]

Berdasarkan fakta dan definisi di atas, para pakar berusaha keras untuk mendapatkan penjelasan yang logis mengenai mengapa fenomena paradoks produktivitas tersebut terjadi. Dari hasil kajian mereka, alasan mengapa terjadinya paradoks tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu masing-masing mengkristal menjadi kesimpulan sebagai berikut (Willcocks, dkk. 2000):

1. Permasalahan analisa dan representasi data tidak memperlihatkan terjadinya peningkatan produktivitas.

2. Manfaat yang diperoleh oleh teknologi informasi tidak terlihat karena adanya kerugian di area lain; dan

3. Peningkatan produktivitas tidak terlihat karena adanya kegagalan penerapan teknologi informasi atau tingginya alokasi biaya teknologi informasi.

Para ekonom mendefinisikan “produktivitas” dengan cukup mudah, yaitu jumlah keluaran (output) dibagi dengan jumlah masukan (input). Besaran output dihitung dengan cara mengalikan jumlah produk yang dihasilkan dengan nilai (value) rata-rata dari produk tersebut; sementara besaran input didapatkan dari jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan seluruh output tersebut. Angka rasio yang didapatkan dari hasil pembagian antara output dengan input diatas dikenal dengan labor productivity. Jika sumber daya lain seperti misalnya besaran investasi dan kebutuhan material dimasukkan sebagai bagian dari input, maka angka rasio yang dapat dikenal sebagai multifactor productivity. Ternyata dalam dunia teknologi informasi, rumusan sederhana ini belum tentu secara “kongkrit” memperlihatkan atau mempresentasikan terjadinya kenaikan atau penurunan prodiktivitas seperti yang umum dipergunakan pada aktivitas lain seperti rosess manufaktur atau produksi. Hal ini disebabkan karena berbeda dan baragamnya asumsi terhadap variabel input maupun outut yang dipergunakan.[3]

Misalnaya pada industry jasa seperti kesehatan dan pendidikan. Sangat sulit untuk menentukan kuantitas atau karakteristik apa yang dikatakan sebagai output. Dalam industry kesehatan misalnya, apakah yang dimaksud dengan entity output adalah pasien yang dilayani, atau pasien yang berhasil disembuhkan, atau pasien yang menjalani proses penyembuhan, dan lain sebagainya. Demikian pula dibidang pendidikan, apakah output yang dimaksud berkatan ketatat dengan jumlah mahasiswa yang lulus, atau jumlah mahasiswa yang berhasil lulus tepat waktu, atau jumlah mahasiswa yang “diluluskan”, dan lain sebagainya. Ini baru hal yang berkait dengan sesuatu yang dapat diukur dan dilihat (kuantitaf dan tangible), sebelum dipertimbangkan faktor-faktor lain yang bersifat unquantifiable dan intangible seperti kualitas dari output yang dihasilkan. Dengan kata lain, masing-masing orang akan mencoba mendefinisikan output yang dimaksud sesuai dengan kepentingan dan relevansinya masing-masing, sehingga pengukuran produktivitas pun menjadi sangat relative sifatnya.[4]

Dari segi input, yang dalam hal ini terkait erat dengan alokasi sumber daya keuangan yang diinvestasikan untuk pengembangan teknologi informasi, terlihat bahwa ternayta pemakaian teknologi informasi didalam sebuah perusahaan bersifat sistemik, dalam arti kata menyebar diseluruh proses inti dan aktivitas penunjang yang ada, sehingga sangat sulit untuk menentukan proporsi nilai investasi terhadap sebuah rangkaian proses tertentu atau sub-sistem tertentu yang ingin dihitung produktivitasnya. Contohnya adalah investasi untuk membeli sebuah mesin ATM yang ternyata tidak saja berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas pada proses pelayanan terhadap pelanggan (dibandingkan dengan menggunakan teller), tetapi berpengaruh pula terhadap aktivitas terkait lainnya seperti: mempercepat proses transfer antar rekening, mengurangi biaya komunikasi dan transaksi, meningkatkan rasa aman pelanggan, mempertinggi rasa kepuasan nasabah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, “tidak adil” rasanya jika investasi tersebut hanya dibebankan semata pada sebuah proses atau sub-sistem tertentu sementara konstribusi manfaatnya dirasakan pula oleh berbagai proses lain di dalam perusahaan.

Oleh karena itu dapat dimengerti betapa sulitnya mencari rumusan produktivitas yang benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam arti kata secara kongkrit merepresentasikan manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi per satuan investasi yang dialokasikan. Hasil riset memperlihatkan lebih banyaknya hasil perhitungan yang cenderung underestimate dampak produktivitas yang sebenarnya (kenaikan produktivitas tersembunyi dibalik angka-angka dengan asumsi yang “keliru”) dibandingkan yang overestimate.

2.2. Mengevaluasi investasi ICT dari segi manfaat dan biaya

Pada dasarnya organisasi semacam perusahaan merupakan merupakan sebuah system yang terdiri dari berbagai entiti yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Katakanlah penggunaan sebuah aplikasi teknologi informasi di salah satu divisi berhasil meningkatkan produktivitas karyawannya pada divisi terkait dan memindahkannya di divisi lain. Akibatnya secara total system, jika diukur produktivitasnya, Nampak tidak terjadi peningkatan yang berarti karena pada divisi baru tersebut, karyawan yang ada hanya akan menjadi beban tambahan overhead semata.[5]

Contoh lainnya adalah penerapan electronic commerce yang memungkinkan seorang pelanggan untuk melakukan pemesanan produk melalui internet untuk dapat diantarkan langsung kerumah (delivery) pada hari yang sama. Pada proses penjualan, jelas terjadi peningkatan produktivitas dalam arti kata menungkatnya frekuensi pemesanan oleh pelanggan. Namun untuk dapat memenuhi delivery dalam kurun waktu 24 jam seperti yang diinginkan, terpaksa perusahaan harus memiliki armada ekspedisi atau kurir tambahan untuk melakukannya, yang jika dihitung-hitung secara keseluruhan justru terkesan menurunkan produktivitas perusahaan.

Kedua contoh diatas memperlhatkan bagaimana manfaat dari teknologi informasi di satu tempat ter-offset dengan kerugian ditempat lain di dalam sebuah organisasi. Sehingga jika dilakukan perhitungan produktivitas secara menyeluruh, hampir tidak terlihat peningkatan yang signifikan. Bahkan tidak mustahil justru terjadi “penurunan” dari hasil perhitungan produktivitas yang ada.

Berbeda dengan kedua kesimpulan terdahulu dmana manfaat signifikan yang berhasil disumbangkan oleh teknologi informasi termarginalkan oleh beberapa aspek terkait, maka kesimpulan ketiga ini bersumber dari kenyataan bahwa teknologi informasi memang tidak memberikan konstribusi apapun terhadap tingkat produktivitas. Bahkan cenderung “memperburuk” kinerja produktivitas perusahaan secara keseluruhan.

Hasil kajian memperlihatkan adanya dua penyebab utama terjadinya hal ini. Hal pertama berasal dari gagalnya penerapan teknologi informasi karena berbagai faktor penyebab internal maupun eksternal. Dalam kerangka ini jelas terlihat bahwa investasi telah keluar secara percuma dan tidak dapat dikembalikan lagi. Hal kedua terjadi karena tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi yang harus ditanggung perusahaan. Sehingga walaupun secara bisnis telah terjadi peningkatan output, membengkaknya biaya overhead pemeliharaan maupun pengembangan teknologi informasi telah menyebabkan tingginya faktor input yang dibutuhkan-sehingga secara langsung berdampak pada perhitungan produktivitas.

Dengan memahami dan mempelajari fenomena paradoks tersebut, terlihat betapa sulit dan kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi dalam rangka mencari relasi antara besaran investasi yang dialokasikan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan terkait dengan peningkatan produktivitas. Sudah hampir 25 tahun paradoks in diperbincangkan, dan selama itu pula perdebatan antara sejumlah kubu yang sepakat dan menantang adanya paradoks ini berlangsung. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, pada kenyataannya filosofi “business is business” yang akan mendominasi manajemen pengambilan keputusan dalam menentukan apakah perusahaan perlu untuk mengalokasikan sejumlah sumberdayanya untuk mengembangkan teknologi informasi. Pada kenyataannya cukup banyak manajemen yang tidak peduli dengan adanya paradoks ini karena mereka yakin betul bahwa tidak ada perusahaan yang bisa survive dewasa ini tanpa melibatkan teknologi informasi.

2.3. Ragam Teknik Evaluasi Investasi Proyek Teknologi Informasi[6]

Semenjak computer dan teknologi informasi memegang peranan penting di dalam dunia bisnis, banyak sekali literature yang membhas bagaimana caranya menjustifikasi kelayakan investasi untuk membangun dan mengembangkan teknologi tersebut. Berikut adalah beberapa teknik evaluasi investasi teknologi informasi yang cukup banyak dikenal dan telah dipergunakan secara luas di kalangan pratiksi bisnis.

Return-On-Investment (ROI)

Pendekatan ROI ini terdiri dari sejumlah teknik pendekatan formal (Radcliffe, 1982). Contoh yang paling sederhana dari ROI adalah payback method dimana dicoba dihitung durasi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang telah dialokasi. Namun sebagan kalangan menganggap pendekatan ini terlalu sederhana. Mereka lebih suka menggunakan metode ROI dimana dicoba diperhitungkan nilai atau value atau manfaat investasi yang akan diperoleh di masa depan dan “memproyeksikan” besaran nilai tersebut pada saat ini (ketika investasi dilakukan). Metode yang paling banyak dipilih adalah dengan menggunakan Internal Rate of Return (IRR) yang biasanya digunakan bersama Net Present Value (NPV). Sebuah proyek teknologi informasi yang diusulkan untuk dibiayai terlebih dahulu dihitung IRR-nya. Jika ternyata IRRtersebut lebih besar dari hurdle rate of return atau ambang batas minimal rasio pengembalian yang telah disepakati perusahaan, maka proposal tersebut disetujui. Sebaliknya jika nilai IRR berada dibawah ambang tersebut, proyek teknologi informasi yang diusulkan biasanya ditolak oleh manajemen untuk dibiayai. Pendekatan ROI ini cenderung dipilih oleh organisasi yang memiliki disiplin tinggi atau sangat ketat dalam mengelola sumber daya keuangannya. Salah satu kekuatan metode IRR terletak pada kemudahan bagi para pengambil keputusan dan menentukan apakah investasi pada proyek teknologi informasi perlu dilakukan atau tidak. Sejauh nilai penghitungan IRR lebih besar dari ambang rasio yang dicanagkan, misalnya lebih besar dari bunga deposito bank atau alat investasi konvensional lainnya-maka manajemen dengan leluasa dan penuh kepastian akan memilih untuk melakukan investasi terhadap proyek tersebut. Namun kelemahan terbesar dan dinilai cukup mendasar dari metode ROI ini adalah banyaknya hambatan dalam menentukan nilai atau parameter dari beberapa variabel yang dibutuhkan untuk menghitung IRR misalnya, karena karakteristik dari proyek teknologi informasi. Karena IRR membutuhkan nilai perkiraan besaran manfaat yang akan didapat dari implementasi teknologi informasi di kemudian hari, paling tidak ada dua faktor utama yang sangat sulit untuk ditentukan, yaitu:

1. Banyak sekali elemen ketidak pastian dikemudian hari terkait dengan manfaat yang akan diperoleh melalui implementasi teknologi informasi. Hal ini disebabkan selain banyaknya manfaat yang bersifan kuantitatif dan intangible, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat (eksponensial) dan kompetisi yang sedemikian tajam, akan sangat sulit dalam menentukan nilai atau manfaat yang akan diperoleh dikemudian hari (sifatnya teramat sangat relative).

2. Suatu kenyataan bahwa dalam pelaksanaannya, banyak sekali proyek teknologi informasi yang tidak berhasil diselesaikan tepat pada waktunya, terutama proyek dalam luang lingkup besar dan kompleksitas tinggi. Hal ini menyebabkan tidak pastinya kapan perusahaan benar-benar akan memperoleh manfaat yang dijanjikan pada awal pengerjaan proyek. Seandainya proyek tersebut selesai tepat waktu pun , terkadang masih perlu dilakukan perbaikan atau pengembangan disana-sini karena adanya perubahan kebutuhan bisnis yang menyebabkan diperlukannya durasi waktu tambahan untuk menyelesaikan proyek terkait.

Statistik memperlihatkan, walau banyak perusahaan yang masih menggunakan metode ROI untuk melakukan evaluasi terhadap investasi teknologi infoemasinya, sebagian dari mereka merasa tidak puas dengan penggunaan metode ini.

Cost-Benefit Analysis (CBA)

Metode CBA adalah pendekatan yang mencoba untuk menentukan atau menghitung nilai dari setiap elemen teknologi informasi yang memiliki konstribusi terhadap biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh (King dkk, 1978). Pada mulanya metode ini lahir untuk mengantisipasi banyaknaya elemen terkait-seperti manfaat harga yang jelas. Contohnya adalah akan dinilai berapa manfaat implementasi sebuah system teknologi yang memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa satu orang? Di dalam CBA, elemen yang tidak memilki value yang jelas dicoba untuk dicari nilai padanannya (dalam mata uang) dengan menggunakan berbagai teknik penilaian (valuation technique). Hasil dari biaya dan manfaat yang telah ditransfer ke dalam satu mata uang tersebut selanjutnya dapat diproyeksikan ke dalam format alur kas (cash flow) atau dengan menggunakan metode standar ROI yang telah dikenal luas.

Kekuatan utama dari metode ini adalah karena telah berhasilnya manajemen dalam mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Sementara kelemahan utama dari metode ini menurut kejadian yang sudah-sudah adalah sering terjadi perselisihan atau perdebatan dalam menentukan teknik yang sesuai dalam mencari value elemen yang nilainya tidak jelas tersebut.

Multi-Objective, Multi-Criteria Methods (MOMC)

Salah satu variasi dari CBA yang cukup banyak dipergunakan adalah MOMC (Vaid-Raiza, 1983). Metode ini berkembang berpijak pada kenyataan bahwa di dalam sebuah perusahaan terdapat sejumlah stakeholders yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai value dari biaya maupun manfaat dari sejumlah aspek atau elemen teknologi informasi. Dalam kerangka ini, ada ukuran yang dipandang lebih penting dibandingkan dengan nilai uang, yaitu ultility. Setiap proyek teknologi pasti memiliki obyektif yang ingin dicapai, dan tidak jarang ditemui terdapat lebih dari satu obyektif yang menjadi target. Karena setiap stakeholder sebagai pengambil keputusan memiliki pandangan atau persepektif yang berbeda terhadap obyek tersebut, maka masing-masing pihak berhak melakukan pembobotan(fungsi utilitas) terhadap sejumlah obyektif yang ada (misalnya dilihat dari sisi prioritas atau dampak signifikan dari investasi yang akan dilakukan). Setelah itu barulah nilai value yang telah disetarakan dengan biaya maupun manfaat yang ada dikalikan dengan masing-masing bobot tersebut untuk memperoleh hasil akhir. Pendekatan ini selain cocok dipergunakan untuk investasi proyek dengan multi obyektif, sangat tepat digunakan untuk meredam konflik yang terjadi anatara beberapa orang yang tidak sepakat dengan value maupun manfaat dari teknologi informasi yang akan dikembangkan. Kelebihan lain adalah dimungkinkannya dipergunakan metode MOMC ini jika ternyata terdapat lebih dari satu jenis proyek investasi dengan ragam obyektif maupun biaya/manfaat terkait. Untuk membantu manajemen dalam melakukan perhitungan ini, banyak sekali dijual dipasaran berbagai jenis perangkat lunak (software) yang dapat dipergunakan. Selain sebagai alat bantu pengambilan keputusan, perangkat lunak tersebut dapat pula melakukan kajian terkait dengan metode ini seperti contohnya analisa sensitivitas dan uji coba kehandalan (robustness).

Boundary Values (BV)

Metode ini merupakan salah satu cara heuristic yang cukup banyak digemari karena kemudahan dan kesederhanaannya (Martin, 1989). Prinsip yang dipergunakan adalah melakukan komparsi atau perbandingan antara rasio perusahaan dengan rasio rata-rata industry yang diperoleh dengan cara menghitung biaya total yang harus dikeluarkan untuk biaya investasi teknologi informasi dibandingkan dengan sebuah ukuran agregat tertentu, seperti total pendapatan(revenue) atau total pengeluaran operasional (operating expenses). Jika rasio perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis, maka kenaikan biaya investasi dipertimbangkan sebagai hal yang normal atau seharusnya dilakukan.

Sementara jika terjadi sebaliknya, perlu dipertanyakan kelayakan investasi tersebut. Sering pula digunakan variasi dari ukuran yang ada, misalnya dengan menggunakan rasio biaya teknologi informasi perkaryawan atau perbandingan antara manfaat teknologi informasi dibagi dengan total pengeluaran untuk pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi. Hasil perbandingan rasio ini selain dapat dipergunakan untuk mengevaluasi sebuah investasi, dapat pula menilai kinerja efisiensi dari teknologi informasi perusahaan. Jika rasio pengeluaran lebih besar dibandingkan industri, berarti perusahaan dipandang kurang efisien dibandingkan dengan pesaingnya, sementara jika nilainya lebih kecil, berarti perusahaan memiliki kinerja teknologi informasi yang sukses dan kompetitif.

Return-On-Management (ROM)

Metode ROM terkait dengan penghitungan nilai manfaat terkait dengan terjadinya perubahan kenaikan tingkat produktivitas manajemen (Strassman, 1985). Cara ini bertujuan untuk melihat dampak implementasi sebuah system baru terhadap nilai tambah di kalangan manajemen perusahaan. ROM didefinisikan sebagai hasil perhitungan dari total pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya dan nilai tambah dari masing-masing sumber daya termasuk modal (capital), kecuali biaya manajemen dan hal terkait dengan manajemen. Sehingga value dari sebuah system baru adalah selisih antara ROM sebelum system tersebut diimplementasikan dengan ROM setelah system tersebut diimplementasikan. Tantangan menggunakan metode ini terletak pada kemampuan memperkirakan proyek pendapatan dan biaya terkait dengan dikemudian hari seandainya system tersebut diimplementasikan. Jika estimasi ini berhasil dilakukan, kinerja metode ROM akan jauh lebih baik dibandngkan dengan metode expost evaluation lainnya.

Information Economic (IE)

Dari semua metode yang ada, information economics dinilai sebagai satu-satunya cara yang paling komperehensif dan dinilai dapat menjawab sejumlah faktor dan karakteristik unik – serta berbagai isu dan tantangan yang dihadapi-dalam mengevaluasi proyek investasi teknologi informasi (Parker, dkk. 1987). Dalam prakteknya, terlihat bahwa metode ini sebenarnya merupakan varian dari CBA, yang disesuaikan secara khusus untuk menjawab bebbagai faktor ketidakpastian (uncertainties) dan intangible yang kerap ditemukan dalam proyek teknologi informasi. Dalam IE semua hal yang bersifat kuantitatif dan tangible dapat dengan mudah dikalkulasikan dengan menggunakan metode ROI konvensional. Namun untuk proses-proses yang bersifat intangible dan memiliki unsur resiko, diberlakukan sejumlah teknik dengan menggunakan rangking dan scoring. Hasilnya kemudian dinilai kembali oleh para eksekutif untuk menentukan nilai relative dari aspek yang bersifat tangible dan intangible. Singkatnya metode ini bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur dan me-rangking dampak ekonomis yang timbul akibat diimplementasikannya system baru (perubahan knerja organisasi). Metode ini dikatakan merupakan sebuah teknik CBA yang diperluas karena adanya tiga proses tambahan yang diberlakukan, yaitu:

· Value Linking – yang membahas dampak konsekuensi dari perubahan utama di berbagai fungsi organisasi akibat diterapkannya sebuah system baru.

· Value Acceleration – yang mencoba untuk mendefinisikan nilai tambah yang akan dinikmati oleh perusahaan seandainya system baru dipergunakan; dan

· Job Enrichment – yang menggambarkan hasil evaluasi terhadap nilai tambah lainnya terkait dengan peningkatan kompetensi dan keahlian dari karyawan perusahaan yang diperoleh karena diterapkannya system baru.

Secara ringkas IE bertujuan untuk menjembatani aspek kuantitatif dan kualitatif dari manfaat teknologi informasi, isu tangible dan intangible, hal-hal yang penuh ketidak pastian baik secara strategis maupun operasional, dan terutama yang berkaitan dengan resiko yang dihadapi. Kelemahannya adalah bahwa untuk menggunakan metode ini diperlukan keahlian spesifik karena sifatnya yang kompleks dan cukup memakan waktu.

Critical Success Factors (CSF)

Metode ini bersifat sangat strategis dan generic, namun diminati oleh para pimpinan perusahaan karena relevansinya terhadap bisnis (Rockart, 1979). Setelah menentukan visi, misi dan obyektif bisnisnya, biasanya para pimpinan perusahaan berusaha untuk mengidentifikasi critical success factors atau faktor-faktor apa saja yang dipandang sebagai kunci keberhasilan bisnis perusahaan. Setelah CFS berhasil didefinisikan, barulah ditelaah satu persatu, apa saja konstribusi teknologi informasi sangat besar terhadap pencapaian sebuah CFS, maka seyogyanya perlu dilakukan investasi terhadapnya. Misalnya salah satu CFS adalah: “pelayanan prima kepada pelanggan dseluruh dunia” dimana investasi untuk membangun sebuah system Customer Relationship Management (CRM) menjadi suatu keharusan.

Value Analysis (VA)

Seperti halnya IE, VA diperuntukkan untuk teknologi informasi yang memberikan sprektrum manfaat yang cukup luas, termasuk hal-hal intangible (Melone, dkk. 1984). Metode ini dibangun dengan pemikiran atau prinsip bahwa lebih baik menfokuskan diri pada value atau nilai yang didapat perusahaan dibandingkan dengan usaha untuk mengurangi atau mereduksi biaya. Filosofi ini didasari pada observasi bahwa setiap inovasi berkembang karena adanya keinginan untuk meningkatkan value tertentu, bukan sekedar untuk melakukan penghematan terhadap biaya semata. Untuk mandapatkan value yang optimal, kajian terhadap hal-hal yang bersifat intangible harus dilakukan. VA biasanya mempergunakan teknik pendekatan interatif seperti metode Delphi untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Terkadang dibangun pula prototip dari sebuah system agar manajemen pengambil keputusan dapat memperkirakan value yang dapat diperoleh seandainya system tersebut diimplementasikan secara penuh dikemudian hari.

Ketika sebuah system diusulkan untuk dibangun, sejumlah manfaat yang akan diperoleh dipetakan terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan teknik statistic – seperti cluster analysis manfaat yang seruba dicoba untuk dikategorikan. Setelah kategori manfaat berhasil diklasifikasikan, barulah terhadap masing-masing kategori dinyatakan value yang terkait dengnnya. Karena biasanya manfaat tersebut kerap diekspresikan melalui berbagai format, seperti: angka, kalimat, ukuran dan lain sebagainya. Maka terkadang dipergunakan metode kalkulasi ultility seperti pada MOMC. Metode VA ini sangat rumit dan membutuhkan biaya yang relatif besar untuk diimplementasikan, namum memang hasilnya dinilai dapat memuaskan para stakeholder dalam dunia bisnis.

Experimental Methods

Membayangkan atau memperkirakan apa yang akan terjadi seandainya system telah selesai dibangun sangat sulit dilakukan oleh para pengambil keputusan, terutama mereka yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan cukup mengenai dampak teknologi informasi bagi bisnis. Nilai investasi yang terlampau besar, pengerjaan yang diperkirakan memakan waktu lama, dan ketidak pastian akan sukses tidaknya proyek merupakan hal-hal yang sangat “menakutkan” bagi para pengambil keputusan yang akhirnya memilih untuk tidak melakukan investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara eksperimental yang dapat dipergunakan dalam rangka menjembatani hal tersebut, yaitu masing-masing adalah : prototyping, simulation, dan gameplaying.

a) Prototyping adalah merupakan cara untuk membangun sebuah prototip dari sebuah system besar secara tepat (Alavi, 1984). Prototip dapat berupa sebuah sub-sistem kecil, atau system lengkap dengan kemampuan terbatas. Manajemen yang merasa ragu-ragu akan sulit mendapatkan gambaran mengenai system yang akan dibangun biasanya memilih sebuah fungsi atau proses bisnis tertentu untuk dibnagun prototipnya. Setelah prototip selesai dibangun, barulah didemonstrasikan kepada yang bersangkutan, sehingga manajemen tersebut dapat memperoleh gambaran dan memperkirakan manfaat atau value apa yang dapat diperoleh perusahaan di kemudian hari terkait dengan sstem yang akan dibangun.

b) Simulation adalah sebuah proses pemetaan terhadap situasi bisnis yang akan terjadi dikemudian hari dengan menggunakan perangkat lunak tertentu (software) untuk kemudian disimulasikan (Hertz, 1990). Tujuannya adalah agar perusahaan dapat melihat secara jelas berbagai ukuran kinerja kuantitatif yang terlihat meningkat dalam tatanan baru tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak ragi-ragu untuk membangun teknologi informasinya. Melalui alat simulasi ini manajemen dengan leluasa dapat melakukan berbagai sekenario yang dikehendakinya (what-if scenario) terutama terkait dengan nilai investasi yang ingin dikeluarkan (karena hal tersebut berkorelasi langsung dengan spesifikasi teknologi informasi yang akan dibangun).

c) Gameplaying adalah sebuah pendekatan dimana dicoba dilakukan role play terhadap sekenario tertentu yang akan terjadi dikemudian hari seandainya sebuah system teknologi informasi diterapkan (Hirschheim, 1985). Misalnya perusahaan berniat untuk menerapkan system e-procurement untuk proses tender. Maka dikumpulkanlah semua karyawan dan para rekan bisnis terkait dengan proses tersebut untuk masing-masing membahas seandainya system automatic tender tersebut dilaksanakan. Isu maupun manfaat yang diperoleh akan teridentifikasi melalui proses diskusi dari berbagai pihak yang berkepentingan ini.

Selain metode-metode yang telah dijelaskan dalam perkembangan masih banyak pendekatan lain yang diperkenalkan untuk mengevaluasi investasi proyek teknologi informasi, seperti misalnya (House, 1983): art criticism (menggunakan justifikasi penilaian dari para ahli berdasarkan pengalaman luas mereka mengenai value of IT bagi bisnis), accreditation (menggunakan sejumlah criteria atau ukuran standar kualitas dari sebuah investasi yang “baik dan benar”), adversarial methods (mengambil keputusan setelah mendengarkan kedua belah pihak saling “berdebat” mengenai pro dan kontra dari rencana investasi), analogy (melakukan penggambaran terhadap situasi sejenis yang pernah terjadi sebelumnya), dan lain sebagainya.

2.4. Aspek Ekonomi ICT[7]

Aspek ekonomi selalu terjalin erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat dan teknologi yang mewarnai kehidupannya. Proses yang melibatkan teknologi ke dalam masyarakat secara luas akan memunculkan suatu model visi masa depan secara bersama-sama. Sebagai contoh, Internet telah berhasil secara luas diterima sebagai bagian dari kehidupan modern. Di kalangan tertentu, hal itu memunculkan apa yang disebut dengan new economy, sebagai kontribusi dari era ekonomi informasi yang menambahkan nilai batas (borderless), transparansi, free-trade (pasar bebas), real-time, dan demokratisasi pada ekonomi sebelumnya.

Namun, karena perubahan era new economy lebih banyak diwarnai oleh eforia bisnis, maka istilah ini mulai ditinggalkan dan sebagian kalangan lebih memilih istilah real-economy, yaitu nilai-nilai old economy yang diperkuat oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi (ICT – Information and Communication Technology).

Mari kita tengok proses transformasi nilai dari aspek ekonomi dan peran ICT dalam sejarah peradaban manusia ditinjau dari dua aspek, yaitu: Kunci Perubahan (key determinant) dan Alat Tukar (exchange media) dimulai dari jaman purba atau tradisional. Pada awalnya, ekonomi dimulai dari Era Manfaat Langsung (direct benefit), dimana sumber daya yang diberikan alam langsung dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya ketika manusia lapar, maka buah dan sayuran yang ada di hutan langsung dimakan, tanpa diolah lebih lanjut. Pada era ini belum ada alat tukar.

Era berikutnya memunculkan Era Nilai Barang (goods value), dimana orang sudah mampu melihat bahwa hasil alam dapat saling dipertukarkan. Masyarakat, pada saat itu, mulai melakukan produksi dengan berkebun atau mengelola ladang menggunakan teknologi yang lebih baik untuk nanti hasilnya ditukarkan dengan komoditas lain, misalnya kayu bakar ditukar dengan buah-buahan.

Yang menarik pada Era Nilai Barang, nilai manfaat langsung mulai mengecil. Misalnya, satu tandan pisang ditukar dengan sepuluh batang kayu. Disini terlihat bahwa manfaat langsung satu tandan pisang menjadi tidak lagi dominan, karena nilainya sudah berganti menjadi kayu. Di masa ini mulai dikenal istilah barter, uang, dan emas sebagai alat tukar.

Evolusi berikutnya adalah transformasi dari Era Nilai Barang ke Nilai Ekonomi (economic value). Pada era ini, suatu barang atau komoditas nilainya bisa berbeda-beda tergantung di mana barang itu diperoleh. Hal itu karena kunci perubahan menambahkan aspek distribusi, selain aspek produksi. Buah salak Bali di petani dengan buah salak Bali yang sudah sampai di supermarket di Jakarta, harganya sudah jauh berbeda. Kita lihat pada Era Nilai Ekonomi, nilai barang semakin mengecil, dan begitu juga nilai manfaat langsungnya.

Selanjutnya, Era Nilai Ekonomi berubah pada sekitar tahun 40-an dengan mulai diperkenalkannya sistem nilai baru, yaitu Nilai Pasar Saham dan Nilai Pasar Uang. Faktor perubahannya adalah adanya pasar modal dan pasar uang. Pada era ini, suatu usaha produksi barang atau jasa dikapitalisasi dengan adanya penjualan saham perusahaan. Nilai ekonomi, nilai barang dan nilai manfaat langsung menjadi tidak signifikan. Sebagai contoh, TELKOM yang mengelola layanan telepon sekitar 8,2 juta pelanggan kalah nilainya dibandingkan perusahaan telekomunikasi Singapura, SINGTEL, yang hanya mengelola 3,5 juta pelanggan. Lebih tidak masuk akal lagi adalah setelah alat tukar, yaitu mata uang, menjadi komoditas yang diperjualbelikan, tiba-tiba komoditas Indonesia yang sama dengan di negara lain, nilai jualnya anjlok menjadi seperempatnya dalam mata uang Dolar daripada nilai sebelumnya.

Perkembangan yang terakhir menunjukkan kesenjangan antara Information have dan Information don’t have. Hal ini karena baik pasar uang, pasar modal, maupun pasar komoditas pada dasarnya dikuasai oleh mereka yang memiliki jaringan informasi. Saat ini dan kedepan, aspek ekonomi akan masuk ke era yang disebut Era Systemic Value. Yaitu, bahwa daya saing ekonomi kedepan adalah dari kemampuan kita membangun kolaborasi dan networking yang saling memperkuat atau interdependen dalam suatu kesisteman (collaborative advantages).

Persaingan tidak lagi terjadi antar negara, tetapi antar korporasi berikut jaringan mitra strategisnya. Tanpa keunggulan systemic value mustahil kita dapat bersaing dan mampu mengatasi turbulensi ekonomi.Untuk itu, kita mesti belajar dari negara-negara seperti Cina, Taiwan, dan Korea yang mampu menggalang systemic value dari industrinya yang bernilai tambah mulai dari raw material, produk setengah jadi, sampai produk jadi membentuk struktur rantai nilai tambah Business-to-Business-to-Customer (B2B2C). Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang efektif melalui penerapan e-Business, e-Government, e-Citizen, dan e-Law merupakan infrastruktur mutlak terwujudnya systemic value yang tangguh.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi telah menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi di kedua negara maju dan berkembang. Dalam ekonomi pengetahuan, informasi beredar di tingkat internasional melalui perdagangan barang dan jasa, investasi dan teknologi arus langsung, dan pergerakan orang. Informasi dan komunikasi teknologi (ICT) telah di jantung perubahan ekonomi selama lebih dari satu dekade. Sektor TIK memainkan peran penting, terutama dengan berkontribusi terhadap kemajuan teknologi yang pesat dan pertumbuhan produktivitas. Perusahaan menggunakan TIK untuk mengatur jaringan transnasional sebagai respons terhadap persaingan internasional dan meningkatnya kebutuhan untuk interaksi strategis. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional adalah kendaraan utama dari proses everspreading globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Indrajit, Richardus Eko. 2004. Kajian Strategis Cost Benefit Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Jogiyanto dan Willy. 2011. Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. Jakarta : Penerbit Erlangga


[1] Jogiyanto & Willy, Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. 2011. Hal 259

[2] Indrajit, Richardus Eko. Kajian Strategis Cost Benefit Teknologi Informasi. 2004 Hal. 25

[3] Ibid Hal. 26

[4] Ibid Hal.30

[5] Ibid Hal. 50

[6] Ibid Hal. 52

[7] Op Cit. Hal 270

»»  Baca Lebih Lanjut...

Sabtu, 25 Mei 2013

Pasar Modal


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Keberadaan pasar modal syariah merupakan fenomena yang menarik dalam industri pasar modal di tanah air. Seperti pendirian bank syariah, pasar modal syariah didirikan berdasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dan diantara juataan muslim tersebut ada yang mempunyai kelebihan dana (surplus unit) setra mereka susah menginvestasikannya, dan salah satu penyebabnya adalah mereka enggan investasi di pasar modal yang ada. Muslim kaya tersebut enggan berinvestasi di pasar modal konvensional karena pasar modal yang ada tersebut hanya merupakan tempat manipulasi pasar dan cenderung dipenuhi transaksi spekulatif.
Kegiatan utama dari pasar modal yang ada umumnya hanya kegiatan dalam bentuk short selling, membeli saham di pagi hari untuk kemudian menjualnya di sore hari bila memungkinkan mendapat gain capital. Kegiatan tersebut jauh sekali dari tujuan awal pendirian pasar modal yaitu sebagai perantara penyediaan modal bagi perusahaan penerbit efek yang kemudian digunakan untuk perluasan usaha. Ekspansi atau perluasan usaha tersebut dapat menambah lapangan pekerjaan dan dalam jangka panjang dapat menggerakan perekonomian. Dan kemudian pasar modal syariah hadir untuk memenuhi fungsi utama dari pasar modal tersebut.
Dalam melakukan kegiatan investasi khususnya dipasar modal,  Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau maksimalisasi hasil akhir. Niat awal dan proses yang kemudian dijalani harus tetap di jalur syar’i. Norma Islam secara garis besar mengedepankan kehalalan instrumen dan kemanfaatan dan kemashlahatan termasuk didalamnya Larangan Riba, Gharar, Maisir, insider trading, Margin trading, goreng-menggoreng saham dan spekulasi.





1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari pasar modal syari’ah ?
2. Bagaimanakah sejarah pasar modal syari’ah ?
3. Apa sajakah yang terkandung dalam pasar modal syariah ?
4. Bagaimanakah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ?
5. strategi apasajakah dalam pengembangan pasar modal syariah ?
1.3 Tujuan penulisan
1. Menegetahui apa itu pasar modal syariah
2. Mengetahui sejarah munculnya pasar modal syariah
3. Mengetahui apa saja yang tercakup dalam pasar modal syariah
4. Mengetahui kondisi pasar modal syariah di Indonesia
5. Mengetahui langkah-langkah pengembangan pasar modal syariah di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pasar Modal Syariah
Pasar Modal menurut pasal 13 UU Nomor. 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Sedangkan prinsip syari`ah menurut pasal 1 ayat (13) UU No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Dari kedua defenisi dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah (Islamic stock exchange) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan denga syariat Islam. Pasar modal syariah dapat juga diartikan adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.
Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, maisir dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan dikalangan umat islam. Pasar modal islam dikembangkan dalam rangka mengkomodir kebutuhan umat muslim di Indonesia yang ingin melakukan investasi di pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berkenaan dengan anggapan di kalangan sebagai umat islam sendiri bahwa berinvestasi di pasar modal di satu sisi merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran islam, sementara di sisi lain Indonesia perlu memperhatikan dan menarik minat investor mancanegara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama investor dari Negara-negara Timur Tengah yang diyakini merupakan investor potensial.
Pasar modal adalah perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, antara lain: dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun utang (bonds); baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sector). Sedangkan pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam berinteraksi berpedoman pada ajaran islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan.
2.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah
Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, asuransi dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu meletakkan dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan, karena di dalam Islam dikenal kaedah muamalah yang merupakan kaedah hukum atas hubungan antara manusia yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti yang luas.
Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di Timur Tengah serta negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi wilayah jajahan negara-negara Eropa.
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya.
Pada awalnya prinsip syariah islam diterapkan pada industri perbankan dan Cairo adalah merupakan negara yang pertama kali mendirikan bank Islam sekitar tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba). Berdirinya Nasser Social Bank tersebut, kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977.
Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada sektor di luar industri perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi (takaful) dan industri Pasar Modal (Pasar Modal Syariah). Pada industri Pasar Modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa Dana). Adapun negara yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah “Jordan dan Pakistan”, dan kedua negara tersebut juga telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya pada tahun 1978, pemerintah Jordan melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah mengijinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Muqaradah Bond. Ijin penerbitan Muqaradah Bond ini kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Muqaradah Bond Act pada tahun 1981. Sementara pemerintah Pakistan, baru pada tahun 1980 menerbitkan the Madarabas Company dan Madarabas Ordinance.
Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikatergorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah islam, seperti : alkohol, perjudian, produksi yang bahan bakunya berasal dari babi, pornografi, jasa keuangan yang bersifat konvensional, asuransi yang bersifat konvensional.
2.3 Islamisasi Pasar Modal
Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah.
Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Larangan transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi dipasar modal yang didalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh Syari’ah.
Syari’ah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung gharar atau ketidakjelasan yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan (khida’). Termasuk dalam pengertian ini: melakukan penawaran palsu (najsy), transaksi atas barang yang belum dimiliki (short selling/bai’u maalaisa bimamluk), menjual sesuatu yang belum jelas (bai’ulma’dum); pembelian untuk penimbunan efek (ihtikar) dan menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading).
Dengan adanya berbagai ketentuan dan pandangan syariah seperti diatas, maka investasi tidak dapat dilakukan terhadap semua produk pasar modal karena diantara produk pasar modal itu banyak yang bertentangan dengan syari’ah. Oleh karena itu investasi di pasar modal harus dilakukan dengan selektif dan dengan hati-hati (ihtiyat) supaya tidak masuk kepada produk non halal. Sehingga hal inilah yang mendorong islamisasi pasar modal.
Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, hingga saat ini terdapat 6 (enam) Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut adalah : Fatwa No.05 tahun 2000 tentang Jual Beli Saham, No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, No.32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, No.33 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, No.40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal, dan yang terakhir fatwa No.41 tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
Bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi empat pilar pasar modal, yaitu : (a) Emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian dan transparansi, (b) Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal, (c) Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar, (d) Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.
Selain itu prinsip-prinsip Syariah juga akan memberikan penekanan (emphasis) pada : (a) Kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip Syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang halal dan baik; (b) Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasilusaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh; (c) Adanya mekanisme bagi hasil yang adil –baik dalam untung maupun rugi- menurut penyertaan masing-masing pihak; dan (d) Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.
2.4 Prinsip Syariah Dalam Pasar
Saat dibukanya penawaran umum pada pasar perdana, terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan baik oleh investor maupun oleh emiten, yaitu:
a. Instrument atau efek yang diperjual-belikan harus sejalan dengan prinsip syariah.
b. Emiten yang mengeluarkan efek syariah, baik berupa saham ataupun sukuk harus mentaati semua aturan syariah.
c. Semua efek berbasis pada harta (berbasis aset) atau transaksi yang rill (‘ain), bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang.
d. Semua transaksi tidak mengandung ketidakjelasan yang berlebihan atau spekulasi murni.
e. Mematuhi semua peraturan islam yang berhubungan dengan utang piutang, seperti tidak dibenarkan jual beli utang dengan cara diskon.
Konsekuensi dari prinsip-prinsip tersebut, dalam tataran operasional pada pasar modal
Syariah harus memenuhi criteria :
a. Efek yang diperjual-belikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal.
b. Informasi harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan dan tidak ada manipulasi fakta.
c. Tidak boleh mempertukarkan efek sejenis dengana nilai nominal yang berbeda.
d. Laragan terhadap rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi supply agar harga jual naik.
e. Larangan untuk merekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengancara menciptakan false demand.
f. Boleh melakukan dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat objek, pelaku, dan periodenya sama.
2.5 Fungsi Pasar Modal Syariah
Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperolehimbalan bagi pemilik dana melalui investasi.
Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang di peeoleh tersebut biasa digunakan untuk pengembangan usaha ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain.
Sedangkan pada fungsi kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrument.
Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara. Pasar modal juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersediannya dana dari operasi perusahaan
Selain itu ada beberapa Fungsi lain dari keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut:
a. Memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian keuntungan dan risikonya.Pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal
b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya disversifikasi
c. Menyediaka leading indicator bagi tren ekonomi suatu Negara.
d. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah
e. Penyebaran kepemilikan, keterbukaandan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat
f. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik
g. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek
h. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bias di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi
i. Memberikan iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses control sosial
j. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
k. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
l. Memungkinkan operasi kegiatan bisnis dari fluktasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan cirri umum pada pasar modal konvensional.
m. Memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercemin pada harga saham.
Sedang menurut MM.Metwally keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi :
1) Memungkinkan bagi mayarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya
2) Memungkinkan bagi para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modaldari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produknya
4) Memisahkan oprasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5) Memungkinkan invesasipada ekonomi itu ditentukan olehkinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
2.6 Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal
Prinsip-prinsip syariah di pasar modal terdapat dalam pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 40/ IX/ 2003 yaitu :
1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Instrumen Pasar Modal Syariah Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek.
2.7 Karakteristik Pasar Modal Syariah
Karakter pasar modal yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah, di mana memungkinkan para pemegang saham individual dapat melepaskan sahamnya dan memperoleh keuntugan dengan adanya komitmen antara pemegang saham dengan perusahaan untuk tidak mencairkan sahamnya setidak-tidaknya dalam jangka tiga bulan. Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut :
a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, dimana saham dapat diperjual belikan melalui pialang.
c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjual belikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan pada komite manajemen bursa efek, dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan.
d. Komite manajemen menerapkan Harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
e. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST.
f. HST ditetapkan dengan rumus :
Jumlah kekayaan bersih perusahaan
clip_image001 HST =
Jumlah saham yang diterbitkan
g. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
h. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham dalam periode perdagangan dan dengan harga HST.
i. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
j. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
2.8 Instrument Pasar Modal Syariah
Efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah hanya memenuhi criteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Untuk menghasilkan instrumen yang benar-benar sesuai dengan syariah, telah dilakukan upaya-upaya rekontruksi terhadap surat berharga di antaranya :
a. Penghapusan bunga tetap dan mengalihkannya ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan kerugian serta tunduk pada kaidah al-ghunmu bil ghunmi (keuntungan / penghasilan berimbang dengan kerugian yang ditanggung)
b. Penghapusan surat jaminan atas kembalinya harga obligasi denga bunga, sehingga menjadi seperti saham biasa.
c. Pengalihan obligasi ke saham biasa.
Berdasarkan kaidah tersebut, maka diterbitkanlah instrument pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip berikut:
a. Muqaradah/ mudharabah funds
Dana yang berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada insvestor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (profit and loss sharing).
b. Muraqadhah/ mudharabah bonds
Salah satu bentuk obligasi yang sesuai dengan ketentuan syariah adalah obligasi berdasarkan prinsip mudharabah.
2.9 Instrument Yang Dilarang Dalam Pasar Modal Syariah
Adapun instrument yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah :
a. Preferred stock (saham istimewa)
Saham istimewa adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi.Adapun karakteristik saham preference adalah hak utama atas aktiva, penghasilan tetap, jangka waktu tidak terbatas, tidak punya hak suara.
b. Forward contract
Forward contract merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan, karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan bentuk jual beli utang yang didalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksi (jual beli) dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.
c. Option
Option adalah transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset, dengan kata lain objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh pihak penjual. Option termaksud dalam katagori gharar (penipuan/spekulasi) dan maisir (judi).
d. Transaksi margi on tranding
Transaksi ini adalah di mana pembeli membayar sebagian harga secara tunai, yang sisinya dilunasi dari pinjaman bank melalui perantara dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan bagi pialang untuk melunasi harga pinjaman.
e. Transaksi short selling
Transaksi ini merupakan suatu benuk transaksi jual beli, di mana penjualan terhadap surat berharga belum dimilki pada waktu akad. Transaksi ini dilarang dalam agama islam karena memilki unsur-unsur yang bersifat spekulatif dan penipuan.
2.10 Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal
Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.
1. Saham Syariah
Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:
a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
i. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
§ perjudian dan permainan yang tergolong judi;
§ perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
§ perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
§ bank berbasis bunga;
§ perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
§ jual beli risiko yang mengandung unsur ketidak pastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
§ memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
§ melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
ii. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
iii. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.
2. Sukuk
Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata ”sakk” dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut :
“Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share) atas:
  1. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);
  2. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
  3. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
  4. aset proyek tertentu (maujudat masyru’ muayyan); dan atau
  5. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)”
a. Karakteristik Sukuk
Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.
b. Jenis Sukuk
Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari :
  1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
  2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
  3. Sertifikat salam.
  4. Sertifikat istishna.
  5. Sertifikat murabahah.
  6. Sertifikat musyarakah.
  7. Sertifikat muzara’a.
  8. Sertifikat musaqa.
  9. Sertifikat mugharasa.
3. Reksa Dana Syariah
Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta ( shabib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam. Portofolio efek adalah kumpulan  (kombinasi) sekuritas, surat berharga  atau efek , atau instrument yang dikelola.
Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun danadari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.
Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).
Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:
  • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya.
  • Risiko Likuiditas
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan.dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds).Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.
  • Risiko Wanprestasi
Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.
  • Risiko politik dan ekonomi
Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.
2.11 Indeks Syariah
Indeks harga saham adalah suatu indicator yang menunjukan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indicator tren pasar, artinya pergerakan indeks menunjukan kondisi pasar pada saat pasar sedang aktif atau lesu.
Ada beberapa fungsi indeks syariah, yaitu:
· Indicator tren pasar : sesuatu yang memungkinkan trader dan investor untuk bisa mendapatkan keuntungan. Apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek, dalam pasar yang bergerak satu arah atau di kisaran terbatas, perubahan dari harga yang satu ke harga selanjutnya adalah yang menciptakan keuntungan atau kerugian.
· Sebagai indikator tingkat keuntungan dari saham. Untuk dapat melakukan investasi di saham, Anda harus mengukur seberapa besar resiko yang Anda kehendaki. Risiko menurut kami adalah hal yang paling kritis, karena kerugian yang terjadi di pasar modal sebagian besar bukan karena kurangnya pengetahuan investor tapi lebih disebabkan ketidakmampuan mereka untuk melakukan "cut loss" jika posisi yang mereka lakukan salah. Jika Anda relatif konservatif sebaiknya pilih saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus dan cukup likuid.
· Sebagai tolak ukur / patok duga (benchmark) kinerja suatu portofolio investasi. Dalam mengevaluasi kinerja suatu portofolio ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu:
1. Tingkat risiko
Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang adanya Trade-off antara risiko dan return, di mana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan.
2. Periode waktu
Seperti halnya tingkat risiko, faktor waktu juga akan mempengaruhi tingkat return portofolio. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio kita juga perlu memperhatikan faktor periode waktu yang digunakan.
3. Penggunaan patok duga (bechmark) yang sesuai
Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang bisa dihasilkan oleh alternatif portofolio lain yang sebanding.
4. Tujuan investasi
Evaluasi kinerja suatu portofolio juga perlu memperhatikan tujuan yang ditetapkan oleh investor atau manajer investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portofolio yang dikelolanya, Misalnya, jika tujuan investasi seorang investor adalah pertumbuhan jangka panjang, maka kinerja portofolio yang dibentuknya akan relatif lebih kecil dari kinerja portofolio yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek.
· Sebagai dasar pembentukan portofolio dengan strategi pasif. merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar.
· Menggambarkan perkembangan produk derivative (produk turunan) yang diperdagangkan di bursa. sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut " produk turunan" (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.
Ada dua jenis indeks yang ada di bursa efek Indonesia ( Indonesian exchange), yaitu:
a. Indeks individual, yaitu indeks masing-masing saham yang tercatat di Bursa efekIndonesia
b. Indeks harga saham sektoral, yaitu indeks yang menggunakan semua saham yant termasuk dalam amsing- masing sector. Ada sembilan indeks sektoral di BEI, yaitu :
o pertanian
o pertambangan
o industri dasar
o aneka industri
o konsumsi
o property
o infrastruktur
o keuangan
o perdagangan, jasa , dan manufaktur
Dalam konteks ekonomi islam, pada pola investasi syariah equity fund dan indeks sahamSyariah justru pertama kali diluncurkan di Negara yang selama ini sangat alergi terhadap islam, yaitu Amerika Serikat.
2.12 Gambaran Pasar Modal Syariah di Indonesia
Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan terbitnya reksadana syariah pada tanggal 25 juni 1997, lalu diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir tahun 2002. Dan pada tanggal 3 juli 2000, telah hadir di Jakarta Islamic Index (JII) di mana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh syariah.
Secara formal, peluncuran pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah Islam dilakukan pada Maret 2003. Pada kesempatan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MU) yang dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO ( self Regulatory Organization).
Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan.
Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, Indonesia terlihat begitu tertinggal jauh dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Malaysia pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syariah sejak awal tahun 1990 dan saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai contoh, data menunjukkan hingga akhir tahun 2004 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 7,7% (tujuh koma tujuh perseratus) dari total NAB industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru mencapai 0,51% (nol koma lima puluh satu per seratus) dari total NAB industri reksa dana.
Untuk obligasi syariah, di Malaysia hingga akhir tahun 2004 mencapai kenaikan 31,69% dari total nilai obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia, sementara di Indonesia hingga akhir Desember 2004 baru mencapai Rp. 1.424 Triliun atau 1,72% dari total nilai emisi obligasi di Indonesia pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 83.005,345 Triliun.
Beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
2.No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah, juga belum ditunjangnya dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya. Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI.
Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat/ predikat syariah dari DSN-MUI yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/ investor,
struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan dll.
Hingga akhir Juli 2006, perkembangan produk pasar modal berbasis syariah masih tetap positif. Kinerja saham-saham yang termaksud kedalam Jakarta Islamic Index menunjukkan kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan indeks yang naik sebesar 19.8%, yaitu dari 199.74 pada akhir tahun 2005 menjadi 293.30 pada akhir Juli 2006. Kinerja JII ternyata juga lebih baik jika dibandingkan dengan indeks LQ45. Indeks LQ-45, adalah indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan mengacu pada dua variable, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap enam bulan sekali, ada saham yang masuk dan keluar dari LQ-45.
2.13 Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia
Menurut Nurul Huda, Pakar Pasar Modal Syariah Pascasarjana UI (2006), dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indoensia, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :
1.  Belum ada ketentuan yang menjadi legitimisi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya Undang-Undang. Perkembangan keberadaan pasar modal syariah saat ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan Bapepam dan pemerintah lebih tergantung dari permintaan pelaku pasar yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah.
2.  Selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. Dimana selama ini praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan dari riba, maysir dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal.
3.  Sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan pasar modal perlu dukungan berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan Jakarta Islamic Index dan reksadana syariah kurang tersosialisasi dengan baik sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya praktisi dan akademisi. Praktisi dapat menjelaskan keberadaan pasar modal secara pragmatis sedangkan akademisi bisa menjelaskan secara ilmiah.
Beradasarkan pada kendala –kendala di atas maka strategi yang perlu dikembangkan :
1. Keluarnya Undang-Undang Pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UUPM No 8 Tahun 1995, sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah.
2. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah.
3. Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air.
4. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah, oleh karena itu dukungan akadmisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah.
Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah, oleh karena itu dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah
Pasar Modal menurut pasal 13 UU Nomor. 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah adalah Menyediakan mekanisme untuk alokasi sumber keuangan dalam ekonomi,
Menyediakan likuiditas dalam harga termurah di pasar, seperti transaksi dengan biaya terendah, Menjamin transparansi harga sekuritas dengan mementukan harga dari resiko premi yang merefleksikan resiko dari sekuritas, Menyediakan kesempatan untuk membangun diversifikasi portofolio dan untuk mengurangi tingkat resiko melalui diversifikasi lintas geografi dan lintas waktu. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal terdapat dalam pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 40/ IX/ 2003 yaitu : 1). Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. 2). Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh
Pernyataan Kesesuaian Syariah. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Karakteristik pasar modal syariah adalah: semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali, saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST, saham dapat dijual dengan harga dibawah HST, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST. Menurut pasal 15 UU No.8 Tahun 1995 Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Ada beberapa macam pendekatan atau metode penghitungan yang digunakan unit menghitung indeks, yaitu : Menghitung arichmatic mean harga saham yang masuk dalam anggota indeks, menghitung geometric mean dari indeks individual saham yang masuk anggota indeks, menghitung rata-rata tertimbang nilai pasar. Ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain : 1). Belum ada ketentuan yang menjadi legitimisi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah. 2). Selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. 3). Sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan pasar modal perlu dukungan berbagai pihak.
2.14 Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal Dan Perbankan Indonesia (Tinjauan Hukum)
"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-baqoroh 275)
[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

BAB III
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN
Bahwasanya pasar modal syariah sangat dan perlu di perhatikan diera globalisasi ini, lebih-lebih di Negara kita Indonesia, yang mana sebagian besar penduduknya beragama muslim. Peran pasar modal perlu di akui penting dan dicap jempol karena tidak adanya diskriminasi dan hukum keadilan sangat diterapkan serta tingkat keamanan lebih terjaga, tidak adanya sistem bunga, riba, dan hal-hal yang memberatkan fihak sebelah (bersifat manfaat) serta hal-hal yang melanggar atuaran agama islam, seperti dalam pasar modal konvensional.Dimana jika pasar modal konvensional Sistem mekanismenya yang mengandung riba, maisir dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan dikalangan umat islam.
Ketentuan-ketentuan hukum perikatan nasional dan sanksi pidana dalam hukum nasional yang cukup rinci sangat mendukung pemberlakuan prinsip syariah dalam bermuamalah.Kecuali dalam hal riba, dan transaksi yang menyangkut makanan yang diharamkan oleh umat Muslim, prinsip-prinsip hukum nasional (khususnya di bidang pasar modal) tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah.Dengan demikian dapat diharapkan pasar modal dapat segera disemarakkan dengan produk-produk pasar modal yang berbasis syariah. Namun demikian, karena:
istilah-istilah syariah berbeda dengan istilah yang sudah dikenal dikhasanah hukum nasional.
umat Muslim merasa lebih afdol untuk bertransaksi atas warkat-warkat yang telah dicap halal oleh MUI.
Maka kami berpendapat perlu dibuat aturan-aturan khusus yang mengatur penerbitan warkat-warkat pasar modal berbasis syariah oleh Bapepam bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. Tanpa disadari juga fungsi pasar syariah harus sangat di perhatikan diantaranya membantu perekonomian negara yang sangat besar dan membantu perkembangan serta pertumbuhan Negara.
»»  Baca Lebih Lanjut...

Posting Kami