RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)

RKA SKPD

lFormulir RKA SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA SKPD 2.1, dan penggabungan dari seluruh kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA SKPD 2.2.1

lApabila satuan kerja pengelola keuangan daerah merupakan bagian dari unit Sekretariat daerah maka formulir RKA SKPD Sekretariat Daerah setelah surplus defisit duraikan kembali  penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD 3.1 dan RKA SKPD 3.2, demikian juga apabila satuan kerja pengelola keuangan daerah terpisah dari Sekretariat Daerah.

DOWNLOAD MATERI LENGKAP 

»»  Baca Lebih Lanjut...

REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Perundangan

Dalam rangka melakukan tata kelola pemerintahan, diperlukan suatu peraturan perundangan, meliputi: UUD RI; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Daerah; Keputusan Kepala Daerah

DOWNLOAD MATERI LENGKAP

»»  Baca Lebih Lanjut...

KARAKTERISTIK DAN FILOSOFI AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH

AKUNTANSI MANAJEMEN

Suatu Proses Pengumpulan; pengukuran;penyimpanan; analisis; dan pengelolaan; dan pelaporan informasi akuntansi untuk penggunan internal organisasi dalam rangka pembuatan keputusan yang rasional dalam manajemen

DOWNLOAD MATERI LENGKAP

»»  Baca Lebih Lanjut...

ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL

ANGGARAN KINERJA (PRESTASI KERJA)

SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA  (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN

OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN

INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN

KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN

ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)

DOWNLOAD MATERI LENGKAP 

»»  Baca Lebih Lanjut...

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

ASAS UMUM PTUKD

Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud

DOWNLOAD MATERI LENGKAP 

»»  Baca Lebih Lanjut...

Good Local Government Governance

nIstilah ‘governance’ berasal dari akar kata ‘govern’

nDefinisi yang relevan adalah:

•Aturan yang diikuti dengan kewenangan.

•Melakukan kebijakan, tindakan, dan hubungan dengan pemerintahan lain atau dengan orang lain secara konstitusional.  

 

 DOWNLOAD MATERI LENGKAP

»»  Baca Lebih Lanjut...

SOTK PEMDA

BASIS FILOSOFI
PENYUSUNAN KELEMBAGAAN

1.Kejelasan Jabatan Politik dan Jabatan Karir

2.Susunan Organisasi (Teori Minzberg)

  a. Strategic Apec (Pejabat Politik)

  b. Pejabat Karir terdiri dari:

  1. Sekda (Middle Line)

  2. Dinas (Operating Core)

  3. Biro/Bagian (Support Staff)

  4. Lemtek Badan/Kantor (Techno Structure)

3.Setiap Elemen Organisasi

  Dimasukkan dalam susunan organisasi

  a. Strategi Apex (KDH + DPRD)

  b. Middle Line (Sekda)

  c. Operating Core (Dinas-dinas)

  d. Support Staff (Biro/Bagian)

  e. Techno Structure (Badan/Kantor)

DOWNLOAD MATERI LENGKAP

»»  Baca Lebih Lanjut...

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

AKUNTABILITAS KINERJA

KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.

 

DOWNLOAD MATERI LENGKAP 

»»  Baca Lebih Lanjut...

ANALISIS STANDAR BELANJA

LANDASAN HUKUM ASB

Penentuan Analisis Standar Belanja diamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 58 tahun 2005, pasal 39 dinyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja (ASB) pada penjelasan pasl 39 tersebut adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

DOWNLOAD MATERI LENGKAP

»»  Baca Lebih Lanjut...