JADIKAN TEKNOLOGI BEKERJA UNTUK ANDA!! Teknologi bisa mendatangkan uang untuk anda, pasti!! Teknologi diciptakan untuk membuat hidup lebih baik! pasti!
Mungkin caranya belum anda Tahu?
Saya menawarkan model bisnis WIRAUSAHA ONLINE modal 00000
KEUANGAN - Banyak orang yang mengalami kesulitan mengatur pendapatan untuk menutupi atau membayar seluruh biaya hidup yang makin kompleks dan tinggi. Freddy Pieloor dari CFP menganjurkan beberapa hal di bawah ini:
Ada dua cara umum dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga, yaitu:
a. Mencukupkan pendapatan (gaji) yang diterima, dalam arti pengeluaran harus lebih kecil daripada
Kemampuan untuk membuat makanan yang lezat tidak menjamin sebuah keberhasilan dalam membuat usaha. Mengetahui cara membuat makanan dan dapat mengelola bisnis anda adalah dua hal yang berbeda. Jika anda sudah menguasai dalam memproduksi masakan ataupun makanan ringan, maka kini saatnya anda harus mengetahui bagaimana caranya untuk memulai bisnis anda. Berikut ini kami sajikan beberapa tips
Hal yang tidak di sukai konsumen jika membuka restoran, ungkapan ini saya kutp langsung dari konsumen: 1.restoran / rumah makan yg jorok ( bayak lalat/ kecoa) 2. pelayannya jorok ( badannya bau, pakaiannya tidak bersih/rapi) 3. makanannya gak enak. 4. melayani lama. 5. pelayannya tdk ramah ( sekalipun dia pemilik rm tsb, tdk layak judes pada pelanggan) 6. kasi uang besar ( 50 ribuan / 100 ribuan
Bisnis makanan ringan atau Snack Shop adalah bisnis yang cukup menjanjikan untuk dilakukan.Karena semua orang menyukai dan tidak menolak terhadap jenis makanan ini,selain makanan ini relatif terjangkau harganya,modal yang dibutuhkan untuk usaha ini tidaklah besar dan potensi penghasilan yang terbilang besar.Apalagi pangsa pasar terbesar adalah anak-anak,tentunya bisnis usaha ini lebih
the University of the Arts London is offering postgraduate scholarships for international students (excludes EU students), across our six Colleges. Scholarships will be awarded to international students with the ability and potential to make an exceptional contribution to the art, design, communication or performance worlds.
Coventry University Scholarship: A financial reward to recognise students who have achieved excellence academically or in a sporting performance area. It is a grant and you do not have to repay it.
Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Pengertian investasi
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dan lain-lain) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.
Produk investasi
Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Dimana definisi Efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham atau obligasi, bukti hutang (Promissory Notes), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (Rights), Warrant untuk membeli saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat diperjual belikan.
Bentuk-bentuk investasi
Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah; harga tanah akan meningkat di masa depan.
Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar.
Investasi selain juga dapat menambah penghasilan seseorang juga membawa risiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), ketertiban hukum, dan lain-lain.
Langkah-langkah memilih proyek atau investasi
Menurut ide atau gagasan
Swasta: proyek yang bermotif profit. Pengusaha mencari kesempatan-kesempatan investasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Pemerintah: investasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mencari profit, serta dapat membuka lapangan kerja baru.
Memilih calon-calon proyek
Tahap kedua yaitu memilih calon-calon proyek yang akan dipertimbangkan dan dilaksanakan dari calon-calon tersebut akan diadakan studi persiapan untuk melakukan pelaksanaan proyek. Pertimbangan-pertimbangan proyek dalam studi persiapan digolongkan ke dalam empat aspek, yaitu:
Aspek teknis
Aspek teknis menyangkut masalah penyediaan sumber-sumber dan pemasaran hasil proyek, terkait dengan:
-Apakah lokasi proyek mudah didapat atau tidak?
-Apakah bahan mentah cukup atau tidak dan apakah tersedia di lokasi atau tidak?
-Seberapa jauh prasarana dapat mendukung atau menghalangi pelaksanaan proyek beserta sarananya?
-Apakah tenaga kerja dari berbagai tingkat keterampilan tersedia atau tidak?
-Bagaimana sistem perkreditan disana?
Aspek institusional
Aspek ini menyangkut masalah-masalah organisasi pemerintah dan masyarakat. Yang termasuk dalam aspek ini antara lain:
-Seberapa jauh peraturan pemerintah yang ada dapat memberi kemudahan atau halangan dalam pelaksanaan proyek nantinya, ijin bangunan, ijin usaha, ijin tenaga kerja.
-Seberapa jauh reaksi masyarakat setempat termasuk organisasi sosial dan tenaga kerja dapat membantu atau justru menghalangi pelaksanaan proyek.
Aspek sosial
Disamping tujuan peningkatan barang untuk konsumsi, pendirian proyek dapat mempunyai tujuan sosial khusus. Tujuan khusus suatu proyek dapat tercermin dalam:
-Penyediaan kesempatan kerja
-Pemerataan pendapatan
Aspek eksternalitas
Aspek eksternalitas sebenarnya merupakan aspek yang berada di luar proyek, sering disebut sebagai manfaat atau biaya sampingan. Aspek eksternalitas ada dua:
Yang bersifat positif
Yang bersifat negatif
INVESTASI DALAM KEPARIWISATAAN
Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam pariwisata adalah sebagai berikut:
Pilihan bentuk pariwisata yang dikembangkan
Konsekuensi biaya yang harus dibayar dari pembangunan “pariwisata massa” yang berorientasi pada kuantitas dan pertumbuhan yang yang setinggi-tingginya seperti: over carrying capacity, degradasi lingkungan, dan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya bentuk pilihan pengembangan pariwisata yang didasarkan pada “spirit” konservasi, seperti pemgembangan jenis pariwisata: small scale tourism, green tourism, going ethnic society yang semuanya menuju pada pencarian konsep alternatif tourism yang dinilai tepat dengan model pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang memberi prioritas utama pada lingkungan.
Perencanaan pendekatan yang dikembangkan
Dorongan untuk mencapai pertumbuhan yang setinggi-tingginya telah meniadakan pilihan lain, bagi perencana, kecuali penggunaan pendekatan centrally imposed blue print plan yang biasanya bercirikan:
Prakarsa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk perencanaan formal
Proses penyusunan program bersifat statis
Mekanisme kelembagaan bersifat top down
Fokus perhatiannya menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai kebijakan anggaran yang ada.
Syarat investasi dalam pembangunan kepariwisataan
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam setiap pembangunan kepariwisataan, antara lain:
Ada pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengurangi kemiskinan, karena kemiskinan sangat besar peranannya di dalam menggerogoti lingkungan di luar daya dukungnya.
Pertumbuhan hendaknya cukup rendah sehingga tidak melampui toleransi sumber daya tempat kehidupan manusia tergantung.
Kebutuhan manusia harus dibatasi, termasuk pembatasan jumlah konsumen melalui pembatasan kelahiran.
Manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil dan mereka yang menderita harus mendapat prioritas lebih tinggi di dalam memanfaatkan hasil pembangunan.
Adanya perencanaan yang baik, yang sudah mengantisipasi perkembangan ke depan.
Adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan, termasuk di dalamnya menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan.
Pemanfaatan berbagai sumber daya (termasuk sumber daya alam, sosial, dan budaya) harus dilakukan secara efisien dan di bawah ambang daya dukungnya dengan penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.
STUDI FEASIBILITY (KELAYAKAN) DAN MODEL PARIWISATA
STUDI FEASILILITY (STUDI KELAYAKAN)
Sebuah studi kelayakan adalah evaluasi proposal yang dirancang untuk menentukan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang ditunjuk. Secara umum, studi kelayakan mendahului pengembangan teknis dan pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, studi kelayakan adalah evaluasi atau analisis dampak potensial dari sebuah proyek yang diusulkan.
Faktor Penentu Kelayakan
Kelayakan Teknologi dan Sistem
Penilaian ini didasarkan pada desain garis besar persyaratan sistem dalam hal Input, Proses, Output, Fields, Program, dan Prosedur. Hal ini dapat diukur dalam hal volume data, tren, frekuensi update, dan lain-lain untuk memperkirakan apakah sistem baru akan melakukan cukup atau tidak. Kelayakan teknologi dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan, dalam hal software, hardware, personil dan keahlian, untuk menangani penyelesaian proyek
Kelayakan Ekonomi
Analisis ekonomi adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem baru. Analisis biaya manfaat, digunakan untuk menentukan manfaat dan penghematan yang diharapkan dari sistem dan membandingkannya dengan biaya. Jika imbalan lebih besar daripada biaya, maka keputusan dibuat untuk merancang dan mengimplementasikan sistem. Seorang pengusaha yang akurat harus mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum mengambil tindakan.
Kelayakan Hukum
Menentukan apakah sistem yang diusulkan konflik dengan persyaratan hukum, misalnya sistem pengolahan data harus sesuai dengan perlindungan data lokal.
Kelayakan Operasional
Adalah ukuran dari seberapa baik sistem yang diusulkan memecahkan masalah, dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang diidentifikasi selama definisi ruang lingkup dan bagaimana memenuhi persyaratan yang diidentifikasi dalam tahap analisis kebutuhan pengembangan sistem.
Kelayakan Jadwal
Sebuah proyek akan gagal jika penyelesaiannya memerlukan waktu yang terlalu lama. Biasanya ini berarti memperkirakan berapa lama sistem akan dibuat dan dikembangkan, dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode seperti payback period. Kelayakan jadwal adalah ukuran dari seberapa wajar jadwal proyek.
Faktor Lainnya
Kelayakan Pasar dan Real Estate
Studi Kelayakan Pasar biasanya melibatkan pengujian lokasi geografis untuk proyek pengembangan real estate, dan biasanya melibatkan bidang tanah real estate. Pengembang sering melakukan penelitian pasar untuk menentukan lokasi terbaik dalam yurisdiksi, dan untuk menguji alternatif menggunakan tanah untuk paket yang diberikan. Yurisdiksi sering membutuhkan pengembang untuk menyelesaikan studi kelayakan sebelum mereka akan menyetujui permohonan izin untuk ritel, kantor komersial, industri, manufaktur, perumahan, atau dicampur-gunakan proyek. Kelayakan Pasar memperhitungkan pentingnya bisnis di area yang dipilih.
Kelayakan Sumber Daya
Hal ini melibatkan pertanyaan seperti berapa banyak waktu yang tersedia untuk membangun sistem baru, bila dapat dibangun, apakah itu mengganggu operasi bisnis normal, jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, dependensi, dan lain-lain. Kontinjensi dan rencana mitigasi juga harus dinyatakan di sini .
Kelayakan Budaya
Pada tahap ini, alternatif proyek yang dievaluasi dampaknya terhadap budaya lokal dan umum. Misalnya, faktor lingkungan perlu dipertimbangkan dan faktor-faktor ini harus dikenal. budaya perusahaan yang lebih lanjut sendiri dapat berbenturan dengan hasil proyek.
Studi Kelayakan Hotel
MODEL PARIWISATA
Tipe Pembangunan Pariwisata
Di Indonesia atau di beberapa negara lain biasa dikenal dua tipe pembangunan pariwisata berdasarkan pada pola, proses dan tipe pengelolaannya, yaitu: tipe tertutup (enclave) atau terstruktur dan tipe kedua yaitu tipe terbuka (spontaneous) atau tidak terstruktur. Kedua tipe ini pada umumnya mempunyai perbedaan yang jelas dalam karakteristiknya, terutama pada pola, proses dan tipe pengelolaannya.
Tipe tertutup atau terstruktur pada dasarnya ditandai oleh karakteristik sebagai berikut:
Pada umumnya kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini memang tidak didesain untuk tujuan utama pada keuntungan penduduk lokal. Tipe kawasan ini akan mempunyai kelebihan kekuatan kesan yang ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional.
Lokasi biasanya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan mudah untuk dimonitor atau dikontrol. Karena itu, pengaruh sosial budaya yang ditimbulkan dari pariwisata terhadap penduduk lokal dapat terdeteksi sejak dini.
Lahan pada umumnya terbatas, sehingga kawasan pariwisata biasanya tidak terlalu besar, sehingga masih berada pada tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, dan akan mampu menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana secara internasional. Hal ini akan berfungsi sebagai struktur utama dalam mengembangkan fasilitas yang berkualitas tinggi pada umumnya diperuntukkan bagi kalangan internasional golongan menengah ke atas. Tipe ini tentunya akan membawa iklim “harga tinggi” dengan harga-harga yang ditawarkan di dalam kawasan ini tidak akan terjangkau oleh penduduk lokal.
Tipe terbuka atau tidak terstruktur yang bersifat spontan pada umumnya ditandai dengan karakteristik sebagai berikut:
Tumbuh menyatu dengan struktur kehidupan baik ruang maupun pola masyarakat lokal.
Distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan bisa secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal.
Dampak perkembangan pariwisata terutama dampak negatifnya menjalar dan menyatu dengan cepat ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dimonitor.
CONTOH KASUS
VILLA BALI HEALING
Sebuah villa yang katanya untuk terapi jiwa bernama Bali Healing sedang dibangun di Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Tabanan Bali. Villa ini dibangun di kawasan hijau sekaligus salah satu penyangga sumber air dan sumber beras untuk Bali. Karena itu, proyek ini pun melahirkan pro dan kontra. PT. Bali Permata Indah adalah developer yang didirikan untuk membangun pusat kesehatan di wilayah Penebel, Tabanan, Bali tersebut. Kepala Desa wilayah Penebel yang didatangi oleh para investor kemudian memaparkan keadaan desa yang pada prinsipnya menyatakan bahwa desa tersebut tidak menutup investasi masuk namun investasi tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian kepala desa meminta dibuatkan sebuah catatan kecil prihal rencana tersebut untuk disosialisasikan kepada tokoh masyarakat.
Beberapa saat kemudian pengembang memberikan proposal rencana investasinya dan mensosialisasikannya di hadapan para tokoh masyarakat. Dalam sosialisasikan tersebut muncul berbagai macam pertanyaan dan pernyataan, yakni mengenai pengkajiannya, dampaknya, dan kontribusinya terhadap desa. Sekitar akhir tahun 2006 sampai pertengahan 2007 berkembang isu telah terjadi pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang. Luas lahan yang telah dibebaskan yakni 17 Ha yang berada di dua wilayah yakni Dusun/ Banjar Belulang dan Dusun/ Banjar Wangaya Betan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Tabanan. Akibat dari hal ini, maka Perbekel dan Tokoh masyarakat se-Desa Mengesta mengadakan musyarawarah dan menghasilkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap investasi yang akan masuk ke desa Mengesta.
Selanjutnya, PT. Bali Permata Indah mengirimkan surat kepadaa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan untuk meminta informasi tata ruang Desa Mengesta yang dimohonkan untuk pembangunan Hotel Vita Life seluas 16 Ha. Hal ini menyita perhatianBupati Tabanan, N. Adi Wiryatama, S.sos., M.Si yang pada akhirnya membuat surat rekomendasi yang menerangkan bahwa memang benar proyek Hotel Vita Life Resort yang dibangun oleh PT. Bali Permata Indah sedang dalam proses dan akan segera dikeluarkan surat ijin prnsipnya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) manyatakan bahwa berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2005 tentang RTRW Provinsi Bali, serta Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tabanan Tahun 2002-2012, maka lahan yang berlokasi di Banjar Belulang dan Banjar Wangaya Betan di desa Mengesta, Penebal yang dimohonkan tersebut merupakan areal pertanian yang diarahkan 40% hijau.
Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka diadakan sosialisasi tahap kedua yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Kadis Pariwisata menyatakan bahwa investasi ini berbeda dengan pembangunan pariwisata di Kuta, karena merupakan natural tourism. Pada dasarnya masyarakat bisa menerima hal tersebut dengan syarat adanya kontribusi bagi desa seperti: perbaikan jalan, perbaikanlingkungan dan desa pekraman serta dalam menggunakan tenaga kerja. Dalam sosialisasi tersebut, muncul masalah pengeboran air karena telah beredar berita bahwa pengembang akan mengambil air bawah tanah dengan jalan memompa (pengeboran). Pihak pengembang mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu harapan-harapan dari masyarakat tersebut.Sekitar akhir tahun 2007, pengembang meminta kepada CV. Bioma, (sebuah konsultan lingkungan) untuk membuatkan Kerangka Acuan dan menyusun AMDAL dari proyek ini.
PT. Bali Permata Indah melalui kuasanya, menyatakan proyek yang investornya berasal dari 12 negara ini telah mengantongi sejumlah ijin dan mengenai dampak saat ini sedang dalam pengkajian tim ahli dari UNUD. Pada September 2007, atas nama Masyarakat Desa Pekraman Wangaya Betan, Bendesa Adat dan Kelihan Dinas mengirimkan berkas yang diberirambu-rambu yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh investor yang membangun usahanya di wilayah Desa Pekraman Wongaya Betan, Desa Mengesta, namun tidak pernah ditanggapi.
Pada akhirnya, diadakan pertemuan untuk menjaring masukan dan pertanyaan dari warga dan pejabat terkait. Pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) mengaku masih menunggu kerangka acuan dari pihak konsultan yang ditunjuk investor. Ia mengaku sudah menerima permohonan Amdal dari Vita Live Resort tersebut Dusun Belulang mengirimkan surat keberatan atas rencana pengeboran air bawah tanah yang dikhawatirkan akan mengganggu pasokan air bagi petani dan rumah tangga. Sebelum tahun 2005 masyarakat sering berkonflik lantaran kekurangan air di musim kemarau, masayarakat khawatir konflik ini akan mencul lagi jika air bawah tanah di bor oleh investor.
Tanggal 20 Februari 2008 dilaksanakan tinjauan lapangan oleh Tim AMDAL dan Tim Pengkaji yang kemudian dilanjutkan dengan rapat di Kantor Bupati Tabanan. Dalam rapat ini, semua harapan dari masyarakat dapat dipahami oleh pengembang dan pengembang berjanji untuk memenuhinya, kecuali masalah pengambilan air bawah tanah. Selain itu ada masukan-masukan dari Bapedalda Provinsi Bali dan PPLH UNUD untuk memperbaiki dokumen yang telah dibuat.
Pertama, penyelesaian masalah harus menyentuh materi kasusnya dan netralitas sangat dipertaruhkan untuk menghindari adanya kesan yang bersifat memihak berkaitan dengan adanya conflict of interest. Dalam hal ini diharapkan mampu merefleksikan nilai kepastian hukum di satu sisi dengan melakukan inventarisasi dan analisis terhadap norma hukum tertulis dan di sisi lain dapat menjamin rasa keadilan dengan melakukan inventarisasi dan memahami norma hukum tidak tertulis masyarakat hukum adat. Akhirnya berani mengambil keputusan secara objektif, tepat dan cerdas dari hasil kajian yang dilakukan, sehingga semua kepentingan dapat dicapai.
Kedua, pemerintah daerah sekarang harus menjadikan masalah pertanahan dan kekayaan alam sebagai salah satu isu strategis yang diprioritaskan penataannya. Dalam hal ini hendaknya membuka peluang bagi upaya penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat atas tanah dan kekayaan alam yang selama ini terabaikan sehingga nantinya adanya sinergi norma dan kepentingan yang pada akhirnya fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi dapat diwujudkan.
Ketiga, dalam perspektif pluralisme hukum, yaitu dengan adanya lebih dari satu tertib hukum yang berlaku dalam suatu wilayah sosial, dengan diferensiasi “weak legal pluralism dan strong legal pluralism”, sehingga untuk mencegah kompetisi antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat selayaknya digunakan pluralisme hukum dalam perspektif strong legal pluralism. Dalam hal ini artinya semua sistem hukum yang ada sama kedudukan dan tidak ada hierarki sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum negara lebih kuat daripada hukum adat atau sebaliknya.
Keempat, sifat dinamis masyarakat hukum adat dan hukum adatnya bila dimaknai secara tepat akan mampu berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang makin mengglobal, sehingga semua aktor yang terkait harus mampu memilah hak-hak tradisional yang dapat direlokasi dan dimodifikasi sesuai dengan konsep keyakinan serta yang mana sama sekali tidak boleh dimodifikasi dan harus dilestarikan sesuai konsep ajeg Bali. Dalam upaya memberi perlindungan hukum pada hak-hak tradisional terhadap tanah masyarakat hukum adat tidak mengutamakan kepentingan pihak lain seperti investor, sehingga perlindungan hukum secara preventif perlu mendapat pengutamaan karena sejak awal dalam pembuatan bentuk keputusan masyarakat hukum adat akan selalu dilibatkan. Selain itu, diperlukan komitmen untuk melindungi nilai kesucian yang melekat pada hak masyarakat yang justru berpotensi dieksploitasi untuk mendatangkan keuntungan ekonomis semua pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Sukarsa, I Made, (1999). Pengantar Pariwisata. Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur.
Organisasi audit sektor publik adalah organisasi sektor publik yang mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktik keuangan dan kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik.
Skope pekerjaan Lembaga audit
Audit Eksternal
The Auditing Practies Committee mendefinisi audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan(Explantory Foreword, APC, 1980). The APB mendefinisi audit sebagai:
Seperti laporan keuangan, audit dadn jasa yang berhubungan dapat saling melibatkan informasi keuangan yang lain, atau informasi non-keuangan, seperti:
·Sistem pengendalian internal yang memadai
·Kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan atau persyaratan kontrak
·Ekonomis, efisiensi dan keefektifan dalam penggunaan sumber-sumber( auditing nilai dari uang)
·Praktik-praktik lingkungan
Terdapat perbedaan penting diantara dua konteks, sebagai hasil persyaratan legal yang spesifik(specific legal requirements) untuk sektor publik. APB (SAS 120, 1995, para.20) mengatakan:
Tanggungjawab auditor sektor publik berdasarkan hukum dan peraturan sama seperti auditor entitas sektor swasta … Meskipun demikian, dalam hal tertentu, tanggungjawab auditor sektor publik lebih luas daripada auditor sektor swasta, karena peraturan atau tugas dan kewajiban lain yang dibebankan kepada mereka.
Secara spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu ke perundang-undangan atau peraturan sektor swasta. Oleh sebab itu, definisi fungsi audit pemerintahan/sektor publik yang ditemukan dalam Green Paper – The Role of the Comptroller and Auditor General(C&AG)(Cmnd 7845) perlu ditelaah. Deskripsi pekerjaan C&AG meliputi:
·Audit Keuangan dan Peraturan
a)Audit Keuangan dilaksanakan untuk menyakinkan bahwa system akuntansi dan pengendalian keuangan dioperasi secara tepat dan efisien, dan bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar.
b)Audit Peraturan ditujukan untuk memeriksa pengeluaran pada jasa yang disetujui, termasuk didalamnya dasar peraturan dan otorisasi pengeluaran tersebut(Audit Kepatuhan).
·Audit Ekonomi dan efisiensi
c)Audit ekonommis dan efisiensi ditunjukan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sia-sia, tidak bermanfaat atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan. Lebih jauh, audit juga akan mempermasalahkan kelemahan proses kepemimpinan dalam pengendalian belanja.
·Audit Keefektifan
d)Sebuah pengujian untuk menilai apakah program atau proyek yang dikerjakan memenhi kesepakatan manajemen yang ada.
Audit Internal
Dalam praktik audit, bagian yang tidak dapat diabaikan keberadaannya adalah Audit Internal. Auditing Practices Committee (Guidance for Internal Auditors, 1990) mendefinisikanaudit internal sebagai:
Sebuah fungsi penilai independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk mereviu sistem pengendalian internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya secara layak, ekonomis, efisien dan efektif Metode pelaporan yang mendefinisikan unit pelaporan sebagai dana dan organisasi sebagai polling dana.
Terdapat dua aspek penting dari definisi diatas. Pertama, esensi audit internal dan eksternal terpisah. Mekanisme keduanya mirip, namun posisi auditor pelaksana tugas menjadi titik pisah. Kedua, perbedaan pengertian auditor internal dengan eksternal adalah praktik tinjau ulang system pengendalian intern, yang bertujuan:
1.Untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi.
2.Untuk menjaga aktiva.
3.Untuk menjamin relevansi, reliabilitas dan kesatuan informasi sehingga dapatmemastikan sejauh mungkin kelengkapan dan keakuratan pencatatan.
4.Untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Auditing Practices Board(SAS 500) menyatakan bahwa otonomi dan tujuan audit internal tidak akan independen seperti yang dilakukan auditor eksternal ketika memberikan opini terhadap laporan keuangan.
Kendalapraktik terbesar bagi auditor internal adalah intervensi pimpinan organisasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, IAI telah memperluas pengertian professional dengan keahlian yang dapat diterapkan pada industry, pemerintah, pemerintag daerah dan oraginassi pada umumnya Akuntan professional dapat memecahkan masalah pertanggungjawaban ganda, kepada pemberi kerja dan kepada profesi.
Karakter Lembaga Audit-Independensi
Karakter independensi banyak dibicarakan dalam kajian audit. Kerjasama antar auditor dan pihak yang diaudit dilakukan dalam batas tertentu untuk menjaga independensi auditor. Bersikap independen terhadap pihak yang diaudit merupakan tindakan sulit di sektor publik, karena independen dari pemerintah yang berkuasa amat riskan.
Di Negara yang dipengaruhi model Westminster, supreme auditor ditempatkan antara legislative dan eksekutif. INTOSAI, mensyaratkan auditor dan SAIs independen dan terus menjaga independensinya tersebut terhadap pihak yang diaudit. Dalam prakteknya, ada dua hal yang dikritisi: kurangnya independensi auditor dan eksekutif secara keseluruhan dan kurangnya indenpendensi auditor dan eksekutif secara spesifik, terkait dengan peringkat lembaga ataupun struktur jabatannya.
PROGRAM AUDIT
Menurut Roland M. Malan, et .al (1984:9) mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi bukti/ fakta yang berkaitan dengan tindakan ekonomis dengan maksud untuk mengetahui tingkat “kewajaran” tindakan dan peristiwa ekonomis tersebut dan membuat kriteria dengan kewajaran tadi, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Terdapat kesamaan antara audit laporan keuangan sektor swasta dan audit laporan keungan sektor publik, khususnya opini tentang kewajaran laporan keungan yang disajikan dan hasil operasi organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Perbedaan yang mendasar adalah karakter dasar sektor publik. Tujuan utama sektor swasta adalah menghasilkan laba untuk pemilik organisasi, sedangkan sektor publik adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga aspek terpenting organisasi sektor publik adalah apakah dana publik yang didapat dan dibelanjakan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karakteristik Audit
Karakteristik kualitatif audit sektor publik adalah sama dengan karakter kualitatif akuntansi sektor publik. Audit sektor publik merupakan bagian akuntansi sektor publik. Secara rinci, karakter tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Relevan pada kebutuhan pemakai. Informasi yang relevan adalah informasi yang berguna untuk proses pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik. Akibatnya, proses audit hanya ditujukan untuk memastikan apakah semua informasi yang relevan dapat diolah dari laporan keuangan yang ada.
2.Dipahami, jelas dan akurat. Pemakai laporan keuangan sektor publik seharusnya memahami informasi yang disajikan. Kenyataannya latar belakang pemakai berbeda baik dari sisi pengetahuan maupun tentang akuntansi itu sendiri. Sehingga penyajian yang sederhana, jelas dan ringkas membantu pemahaman pemakai laporan keuangan.
3.Disajikan menurut periodisasi. Periodisasi pelaporan keuangan amat diperlukan untuk membatasi rentang data yang diteliti. Pambatasan ini amat dibutuhkan untuk memfokuskan audit pelaporan keuangan pada periode satu tahun. Selain itu, pembatasan akan menyebabkan prosedur audit untuk mengembangkan prosedur subsequent event. Ini berarti rentang periode perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pelaporan.
4.Konsistensi dan komparabilitas. Informasi yang konsisten akan menjamin daya banding pelaporan keuangan sektor publik. Perubahan akuntansi dan pelaporan seharusnya diungkap dan dijelaskan dampaknya dalam catatan laporan keuangan. Audit akan meneliti konsistensi pelaporan atas dasar standar penyusunan pelaporan keuangan sebagai patokan komparabilitas.
5.Materialitas dimana proses audit hanya ditujukan pada transaksi secara materialitas mempengaruhi penilaian terhadap pelaporan keuangan tersebut. Sehingga penentuan batas materialitas akan mempengaruhi perencanaan audit, terutama dalam penentuan sampling.
Esensi Proses Audit
Proses audit pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1.Perintah Audit, berasal dari permintaan klien atau berdasarkan undang-undang.
2.Tujuan Audit, dirumuskan untuk memenuhi perintah audit.
3.Perencanaan Audit, memenuhi atau mencapai tujuan audit sesuai dengan sifat klien.
4.Tujuan Pengujian, diformulasi melalui perencanaan berdasar atau sesuai dengan hasil tinjauan ulang (review) dan evaluasi kekuatan dan kelemahan dari sistem keuangan organisasi.
5.Hasil pengujian dibuat, setelah detil pekerjaan yang didasarkan pada sasaran pengujian diselesaikan.
6.Simpulan pengujian, didasarkan hasil pengujian dalam konteks sasaran pengujian.
7.Ringkasan dan tinjauan ulang bukti audit, mengacu perintah audit.
8.Professional audit opinion, sesuai perintah audit.
9.Laporan audit.
Audit Keuangan dan Audit Kepatuhan
Audit keuangan menurut Boynton dan Kell (1996: 4) adalah evaluasi bukti tentang laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan (posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas) yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan kinerja di GAAP. Tipe audit ini biasanya dilakukan oleh auditor eksternal. Hasil pemeriksaan laporan keuangan didistribusikan kepada seluruh pemakai laporan keuangan seperti kreditor, agen pemerintah, dan masyarakat umum yang mempunyai kepentingan terhadap pelaporan keuangan. Selain itu berlaku juga verifiabilitas data pelaporan keuangan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan dapat dibuktikan dengan pengujian data.
Tujuan audit keuangan dan audit kepatuhan:
1.Menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan
2.Memberikan pernyataan pendapat akuntan (opini) atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen berdasarkan lingkup penilaian, sebagai berikut:
a.Apakah laporan keuangan tersebut, disajikan secara layak tentang posisi keuangan dan hasil usaha serta laporan perubahan posisi keuangannya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
b.Apakah prosedur telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku umum.
c.Apakah terdapat salah saji material yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
Perencanaan audit keuangan dan audit kepatuhan
Perencanaan audit biasanya selesai tiga sampai enam bulan sebelum periode akuntansi berakhir. Langkah perencanaan audit adalah:
a)Pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Untuk memenuhi rencana audit, seorang auditor memperoleh pengetahuan operasional klien untuk memahami kejadian, transaksi, dan praktiknya yang mungkin mempunyai dampak signifikan terhadap pelaporan keuangan.
b)Prosedur analitis merupakan analisis data keuangan dan non keuangan yang dikembangkan untuk mengevaluasi informasi keuangan.
c)Penilaian awal tingkat maretialitas.
d)Penilaian risiko audit. Risiko audit adalah risiko dimana auditor tidak menyadari kesalahan yang dapat mempengaruhi opininya terhadap pelaporan keuangan.
e)Mengembangkan strategi audit sejak perencanaan audit.
f)Pemahaman struktur pengendalian internal klien
Program audit keuangan dan audit kepatuhan
Program audit adalah daftar prosedur audit yang dilaksanakan dalam pengumpulan bukti. Rancangan program audit sektor publik buasanya berbeda dengan rancangan program audit sektor swasta. Alasan utamanya, karena pada sektor publik banyak entitas atau dana yang harus diuji. Setiap dana sektor publik tersebut mempunya karakteristik fiskal yang khas. Audit program menekankan pada kepatuhan menurut standar, terutama dengan ragam dana sektor publik, seperti kas di bank, investasi, dan hutang. Efisiensi audit akan dapat dilakukan, apabila tes awal dilakukan oada setiap rekening. Sehingga audit program dapat diterapkan pada seluruh rekening, bukan hanya untuk kelompok dan tertentu.
Prosedur audit keuangan dan audit kepatuhan
Prosedur audit adalah teknik yang dipergunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti. Prosedur audit dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:
1.Prosedur untuk memperoleh pemahaman lingkup pengendalian intern.
2.Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang ditujukan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencegah dan menemukan salah saji meterial dalam satu laporan keuangan.
3.Pengujian substantif merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji material dalam saldo rekening, golongan transaksi, dan untuk pengungkapan laporan keuangan.
Tujuan pengujian audit keuangan dan audit kepatuhan
Pengujian ditujukan terhadap hal-hal berikut:
a.Adanya dan terjadinya (exsistence and accurance)
b.Kelengkapan (completence)
c.Hak dan kewajiban (rights and obligations)
d.Penilaian atau alokasi (valuation or allocation)
e.Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)
AUDIT SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
Audit sektor publik dikembangkan dalam satu konteks akuntansi sektor publik, yang mempunyai elemen-elemen: sistem akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan sektor publik, akuntansi biaya sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, teori akuntansi sektor publik, dan penilaian prestasi sektor publik. Pengembangan bidang akuntansi sektor publik, dalam konteks industri, belum banyak dikembangkan, seperti bank sentral.
Audit sektor publik juga dipengaruhi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, seperti undang-undang. Selain itu, kinerjanya juga ditentukan oleh peraturan-peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, dan autran lainnya. Bahkan proses audit sektor publik tak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, sebagai sumber peraturan di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan audit sektor publik tak dapat dipisahkan dari proses politik ekonomi dan perundang-undangan.
Audit sektor publik tidak hanya dilekatkan pada profesi akuntan, tetapi juga organisasi. Lembaga auditor, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat, merupakan tempat perkumpulan para auditor. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan tertinggi untuk pemeriksaan keuangan organisasi sektor publik di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai auditor eksternal. Lembaga ini berada di level nasional. Selain BPKP, di internal pemerintahan, Inspektorat Jendral merupakan auditor internal di peringkat departemen. Sedangkan Inspektorat Wilayah Provinsi merupakan auditor internal skope provinsi, Inspektorat Wilayah Kotamadya dan Kabupaten di peringkat kotamadya/kabupaten.
Penyusunan LHP
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah langkah terakhir dari kegiatan pemeriksaan. Laporan tersebut sebagai sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan saran kepada pejabat yang berwenang atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai hasil dari pemeriksaan operasional terhadap SPI pada BUMN/BUMD.
Dalam penyusunan laporan keuangan diupayakan pengungkapan yang lengkap tentang informasi yang diperoleh dari pemeriksaan. Semua hasil pemeriksaan merupakan bagian dari hasil kegiatan pemeriksaan dan menjadi tanggung jawab instansi pemeriksa. Sebagai konsekuensinya, dalam laporan pemeriksaan tidak boleh diungkapkan identitas tenaga ahli yang bersangkutan.
Laporan hasil pemeriksaan operasional dapat dibuat dalam bentuk bab dan bentuk surat. Sedangkan LHP operasional memuat unsur-unsur sebagai berikut:
1.Ringkasan alat pemeriksaan dan rekomendasi.
2.Pendahuluan, berisi ruang lingkup dan penjelasan sungkat tentang kegiatan yang diperiksa.
3.Hasil pemeriksaan berisi temuan hasil pemeriksaan, rekomendasi, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan lampiran. Temuan pemeriksaan dan saran merupakan pesan pokok yang hendak dikemukakan kepada pemakai laporan. Dalam penyajian harus diusahakan agar pembaca laporan dengan mudah memahami apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, apa pengaruhnya dan tindak lanjut untuk mengatasinya.
PENERAPAN AUDIT DI INDONESIA
Standar Audit Pemerintah (SAP) – BPK
Standar audit yang digunakan secara nasional sudah merupakan kebutuhan yang mendesak dalam era globalisasi ini. Standar ini merupakan patokan untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukum lain dimana terdapat kepentingan Keuangan Negara atau yang menerima bantuan pemerintah.
Audit atas laporan pertanggungjawaban Keuangan Negara merupakan unsur penting dalam bidang pengendalian dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah di bidang Keuangan Negara. Audit dapat memberikan keandalan laporan yang disampaikan melalui bukti yang telah dievaluasi secara objektif. Jenis audit menurut standar ini adalah audit keuangan dan audit kinerja. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar, tentang posisi keuangan, hasil operasi/usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit.
Auditor Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Auditor Eksternal
Auditor pemerintah adalah institusi yang unik. Jika ada satu faktor yang ditentukan oleh sifat institusi dalam teori, adalah mengaudit eksekutif atas nama legislatif. UUD 1945 pasal 23 ayat 5 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu pengawas keuangan negara pada level tertinggi, dengan penetapan pemerintah RI No.11/Oem tanggal 28 Desember 1946.
Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi utama BPK yang ujung tombaknya adalah para pemeriksa (auditor), sehingga keberhasilan BPK sangat tergantung pada profesionalisme dan dedikasi para auditor pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan semua pelaksanaan APBN. Kewajiban BPK adalah memberitahukan hasil pemeriksaannya pada DPR dan memberitahukan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara pada pemerintah, khususnya pada persoalan pidana kepada kepolisian atau kejaksaan.
Fungsi BPK secara rinci meliputi:
1.Fungsi Operatif, yaitu menguji apakah pengeluaran uang negara terjadi menurut ketentuan APBN dan ketentuan mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
2.Fungsi Rekomendasi, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk kepentingan negara dalam hal pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
3.Fungsi Yudikatif, yaitu melakukan peradilan perbendaharaan dengan memeriksa, meneliti, dan memutuskan masalah yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan.
Sistem dan prosedur pemeriksaan BPK secara rinci dapat diuraikan dengan mekanisme kerja sebagai berikut:
a)Pemeriksaan dokumen, yaitu prosedur untuk mengkoordinasi segenap laporan keuangan semua departemen dan non departemen untuk dipelajari dan ditemukan hal-hal yang bersifat penyimpangan.
b)Mengkompilasi segenap laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas semua departemen dan non departemen serta BPKP untuk dipelajari dan ditemukan hal yang perlu diperiksa secara lebih intensif oleh BPK.
c)Hasil kegiatan 1 dan 2 dijadikan bahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dengan menetapkan azas prioritas dan selektifitas karena tidak mungkin semuanya dapat dikerjakan BPK yang relatif kecil jumlah personilnya.
d)Berdasar RKT itu, kekuatan pemeriksa BPK disebar dan melakukan pemeriksaan dengan berpedoman ketentuan teknis pemeriksaan yang ada. Kegiatan ini menghasilkan temuan kelemahan, kekurangan, penyelewengan, pemborosan, dan sebagainya.
e)Temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan:
·Pemutakhiran data dimana dilaksanakan dialog langsung antara BPK dan instansi yang diperiksa dengan maksud agar temuan-temuan tersebut segera dilakukan perbaikan.
·Untuk masalah-masalah yang relatif besar dilakukan penyampaian temuan oleh ketua BPK langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan.
·Untuk masalah-masalah yang menyangkut pidana setelah dikaji oleh Inspektorat Pengawasan Intern dan Khusus (Irutama Wasinsus) BPK, akan diserahkan ke Kejaksaan Agung dan atau Kepolisian Negara untuk dilakukan penindakan.
·Untuk masalah-masalah yang menyangkut kerugian negara yang cukup diselesaikan dengan cara ganti rugi, dan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk penyelesaian pembayaran ganti ruginya pada kas negara dengan prosedur pengawasan oleh inspektur UKNBPK.
Hubungan dengan BPKP
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemeriksa internal pemerintah yang bertugas menyiapkan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah. Lembaga ini memberikan masukan pengawasannya terhadap penggunaan keuangan negara kepada BPK yang kemudian dijadikan sumber bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983. Pertimbangan yang mendasari dibentuknya BPKP antara lain:
a)Peningkatan pembangunan memerlukan peningkatan pengawasan.
b)Agar diperoleh hasil pengawasan yang obyektif disamping pengawasan melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah, maka diperlukan pengawasan yang terlepas dari unit pelaksana.
c)Perlunya pengawasan yang komprehensif, yaitu pengawasan semua aspek seperti keuangan dan ketaatan kepada peraturan perundangan, pengawasan terhadap kehematan, daya guna, hasil guna program dan kegiatan pemerintah serta pembangunan.
d) Untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.
BPKP adalah suatu lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala BPKP yang memiliki tugas pokok:
a)Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan.
b)Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan.
c)Menyelenggarakan pengawasan pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPKP mempunyai fungsi:
a)Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan.
b)Memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan.
c)Memonitor pelaksanaan rencana dan mengadakan analisis atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan daerah.
d)Mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan daerah.
e)Melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan di departemen dan instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah.
f)Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengawasan pusat dan daerah.
g)Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas pajak, bea dan cukai.
h)Melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran pusat dan daerah.
i)Melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah pusat dan daerah.
j)Melakukan pengawasan terhadap BUMN, BUMD dan badan-badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki pemerintah pusat atau daerah.
k)Melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh atau disubsidi atas beban APBN termasuk badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik.
l)Melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, termasuk pembukuan rekening-rekening pemerintah pada bank.
m)Melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
n)Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
o)Melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pendapat akuntan terhadap BUMN, BUMD dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu.
p)Melakukan pengawasan kegiatan Kantor Akuntan Publik.
Pengawasan dalam istilah BPKP mencakup:
a)Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
b)Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia.
c)Penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program.
Wewenang kepala atau pejabat BPKP antara lain:
a)Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, dan tempat-tempat penimbunan.
b)Melihat semua register, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/ komisaris/ panitia dan sejenisnya, hasil survey, laporan-laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan.
c)Melakukan pengamatan kas, surat-surat berharga dan gudang persediaan.
d)Meminta laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan departemen/ non departemen/ daerah/ BUMN/ BUMD.
e)Meminta keterangan tentang tindak lanjut pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan BPKP sendiri maupun hasil pemeriksaan aparat pengawas lainnya.
f)Meminta keterangan kepada semua pejabat baik sipil maupun TNI dan setiap orang baik sebagai perorangan atau dalam kedudukannya sebagai pejabat suatu Badan/ Perusahaan Swasta. Mereka semua diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh kepala atau petugas BPKP yang ditugaskan melakukan pemeriksaan.
Dalam menjalankan tugasnya, apabila dipandang perlu kepala BPKP dapat meminta bantuan tenaga konsultan dan tenaga ahli atas beban anggaran BPKP. Kepala BPKP menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri dan atau pejabat lain yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
a)Menko Ekuin.
b)Menteri Keuangan, sepanjang mengenai laporan pemeriksaan keuangan.
c)Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), sepanjang mengenai laporan pemeriksaan yang bersangkutan dengan pendayagunaan aparatur.
d)Pejabat-pejabat lain yang dianggap perlu.
e)BPK, sepanjang mengenai hasil pemeriksaan keuangan.
Apabila dari hasil pemeriksaan diperkirakan terhadap unsur tindak pidana korupsi, Kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa Agung. Kepala BPKP melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menko Ekuin dan Mensesneg. Hal ini dikarenakan Kepala BPKP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
ITWILPROP/ ITWILKO/ ITWILKAB/ BAWASDA
Inspektorat merupakan aparat pengawas fungsional. Badan ini secara taktis operasioanal berada dan bertanggung jawab terhadap kepala daerah. Sedangkan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). Berdasarkan pasal 2 Kep. Mendagri No. 110/1991, Inspektorat mempunyai tugas, yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah desa, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan daerah, pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ kelurahan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Inspektorat mempunyai fungsi-fungsi:
a)Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, kekayaan negara dan daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.
b)Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
c)Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, BUMD, dan kekayaan negara/daerah.
d)Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional.
Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan dilaksanakan oleh inspektur pembantu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, bagian tata usaha bertugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur lingkungan Inspektorat. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Kep Mendagri No.110.1991 maka tugas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan di bidang agraria tidak lagi menjadi wewenang Inspektorat.
Susunan organisasi Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah yang bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap:
·Pelaksanaan urusan pemerintah umum.
·Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
·Pembinaan sosial politik.
·Pelaksanaan pembangunan.
·Pembinaan masyarakat.
Organisasi Inspektorat dibagi dalam bidang-bidang sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha adalah unsur teknis administratif dan fungsional di lingkungan Inspektorat dengan tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan memberikan pelayanan administratif fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat wilayah.
Bidang Pemerintahan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, dan pembangunan masyarakat.
Bidang Sosial Politik bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan politik.
Bidang Perekonomian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi.
Bidang Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.
Bidang Aparatur bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.
Bidang Pendapatan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dan peningkatan pendapatan daerah.
Bidang Kekayaan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan kekayaan milik negara dan daerah.
