Analisis profitabilitas

Alasan Pengukuran Laba
Terdapat banyak alasan untuk mengukur keuntungan. Termasuk dalam hal ini adalah untuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan, mengukur kinerja manajerial, menentukan apakah perusahaan mentaati atau tidak peraturan pemerintah, dan memberi tanda pada pasar terhadap kesempatan bagi pihak lain untuk menghasilkan laba.
Ukuran-Ukuran Laba
Pendekatan biaya serapan untuk mengukur laba
Biaya serapan atau biaya penuh diperlukan untuk laporan kepada pihak luar. Biaya serapan membebankan semua biaya manufaktur, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel dan pembagian biaya overhead tetap untuk setiap unit yang diproduksi. Dengan cara ini, setiap unit yang  diproduksi menyerap sebagian biaya overhead tetap pabrik, selain biaya variabel yang muncul selama proses manufaktur.
Terdapat beberapa kelemahan dalam pendekatan biaya serapan. Pertama,

terjadinya suatu manipulasi produksi untuk meningkatkan laba yang dilakukan oleh manajer pabrik untuk mendapatkan bonus akhir tahun atau promisi. Akibatnya, kegunaan laba operasi atau laba bersih sebagai ukuran profitabilitas melemah. Kelemahan kedua adalah bahwa formatnya tidak berguna dalam pembuatan keputusan. Perlakuan biaya overhead tetap sebagai biaya variabel di tingkat unit telah menyulitkan untuk melihat mana yang merupakan biaya tambahan.
Pendekatan biaya variabel untuk mengukur laba
Pendekatan biaya variabel hanya memperhitungkan biaya manufaktur variabel di tingkat unit terhadap produk, termasuk dalam biaya-biaya ini adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap diperlakukan sebagai biaya periode dan tidak dimasukkan dengan biaya produk lainnya. Namun, diperhitungkan sebagai biaya yang muncul di periode tersebut. Akibatnya adalah biaya-biaya yang diperhitungkan dalam biaya persediaan berkurang. Di bawah pendekatan variabel, hanya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang diperhitungkan sebagai biaya persediaan.
Laporan laba rugi dengan pendekatan biaya variabel memiliki kelebihan dalam memberikan informasi yang lebih baik tentang kinerja. Pendekatan ini juga memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.
Analisis Varian yang Berkaitan dengan Laba
Varian laba berpusat pada perbedaan harga, volume dan margin kontribusi aktual dengan yang dianggarkan. Varian laba dapat dihitung untuk tiap produk individual juga untuk produk secara keseluruhan.
Varian margin kontribusi
Adalah perbedaan antara margin kontribusi aktual dengan yang dianggarkan. Varian ini menguntungkan jika margin kontribusi yang dihasilkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan.
Varian volume penjualan
Adalah perbedaan antara jumlah penjualan aktual dengan jumlah penjualan yang dianggarkan dikali dengan margin kontribusi rata-rata per unit yang dianggarkan. Varian volume penjualan memberikan informasi kepada manajemen tentang laba atau rugi berkaitan dengan perubahan jumlah produk yang dijual.
Varian campuran penjualan
Merupakan jumlah perubahan unit yang dijual untuk tiap kali produk dikali dengan perbedaan antara margin kontribusi yang dianggarkan dan rata-rata margin kontribusi per unit yang dianggarkan.
Varian pangsa pasar dan ukuran pasar
Varian pangsa pasar merupakan perbedaan antara persentase pangsa pasar aktual dengan persentase pangsa pasar yang dianggarkan dikali dengan unit penjualan industri aktual yang dianggarkan kali rata-rata margin kontribusi per unit yang dianggarkan. Varian ukuran pasar adalah perbedaan antara unit penjualan industri aktual dan yang dianggarkan dikali dengan persentase pangsa pasar yang dianggarkan kali rata-rata margin kontribusi per unit yang dianggarkan.
Profitalibitas Segmen
Perusahaan secara teratur ingin mengetahui profitabilitas segmen bisnis. Segmen ini dapat berupa sebuah produk, divisi, wilayah penjualan, atau kelompok pelanggan. Menentukan laba dari subdivisi tertentu dalam perusahaan lebih sulit daripada menentukan laba keseluruhan karena perlunya biaya-biaya yang dialokasikan ke subdivisi tersebut. Tidak mudah menelusuri biaya yang akurat untuk tiap segmen. Tapi, pentingnya laba segmental ini bagi keputusan manajemen dapat membuat latihan-latihan ini menjadi berharga.
Waktu dan Laba
Kegunaan analisis profitabilitas tergantung pada jenis keputusan yang dibuat. Waktu memainkan peranan yang penting. Keputusan yang hanya berpengaruh jangka pendek memerlukan informasi yang berbeda dari keputusan yang berpengaruh jangka panjang. Jangka pendek adalah periode waktu dimana setidaknya terdapat satu biaya tetap. Jangka panjang adalah periode waktu dimana tidak ada biaya tetap, semuanya merupakan biaya variabel.
Siklus Hidup Produk
Dengan menggunakan pendekatan pemasaran, siklus hidup produk menjelaskan sejarah laba dari produk menurut empat tahap: perkenalan, pertumbuhan, pematangan, dan penurunan. Siklus hidup produk membantu pengamat pasar memahami tekanan persaingan yang berbeda terhadap produk dari setiap tahap. Oleh karena itu, adalah penting untuk merencanakan tujuan. Setiap tahap dari siklus hidup produk menunjukkan pengaruh yang dapat diperkirakan dari berbagai jenis biaya.
Pengaruh Laba Terhadap Perilaku
Adanya laba sangat mempengaruhi perilaku. Dapat diduga bahwa orang akan memilih mendapatkan laba daripada rugi. Pekerjaan mereka, promosi dan bonus tergantung pada laba tahunan, dan ketergantungan ini dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam cara yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Sebagai seorang akuntan, adalah penting untuk menyadari bahwa pengukuran laba dapat mengarah ke insentif yang berbeda untuk tiap individu agar mereka bekerja lebih keras dan bertindak secara etis.
Pendekatan Non Diskonto
Pengukuran laba memiliki sejumlah keterbatasan. Ukuran-ukuran yang berbeda cocok untuk tujuan yang berbeda pula. Selain itu, juga terdapat kesulitan dalam memperoleh data. Penentuan batas waktu keputusan juga dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Keterbatasan lain dalam analisis profitabilitas adalah tidak dapat diramalkannya lingkungan ekonomi. Keterbatasan terakhir adalah penekanan laba pada ukuran-ukuran yang dapat dihitung.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Biaya Kualitas

Biaya Kualitas

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena kualitas buruk, mungkin dan memang ada. Biaya kualitas berkaitan dengan dua subkategori dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kualitas, yaitu : aktivitas kontrol dan aktivitas gagal.

Pengendalian Biaya Kualitas

Biaya kualitas harus dilaporkan dan dikontrol. Kontrol memampukan manajer untuk membandingkan hasil aktual dengan hasil standar untuk menilai kinerja dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Adapun jenis laporan kinerja, yaitu : (1) laporan interim, (2) laporan trend satu periode, (3) laporan trend periode ganda, (4) laporan jangka panjang.

Biaya Lingkungan

Adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah, sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya ini perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya agar laporan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja orepasional perusahaan terutama yang berdampak dapa lingkungan.

Efisiensi Produktif

Total efisiensi produktif adalah suatu titik dimana dua kondisi dipenuhi : (1) untuk setiap campuran input yang akan memproduksi output tertentu, tidak diperlukan input berlebih dari yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut dan (2) berdasarkan campuran input yang memenuhi kondisi pertama, campuran yang biayanya yang paling sedikitlah yang dipilih.

Produktivitas Parsial

Adalah pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu. Pengukuran ini membuat para manajer dapat fokus pada penggunaan input partikular. Selain itu, mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari personel operasi dan trend produktivitas dalam tahun bersangkutan dapat ditelusuri.

Produktivitas Total

Adalah pengukuran produktivitas untuk semua input sekaligus. Pengukuran ini mensyaratkan pengembangan suatu pendekatan pengukuran multifaktor diantaranya pengukuran profit produktivitas dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba.

Perubahan Efisiensi Proses dan Aktivitas

Analisis produktivitas aktivitas pertama-tama digunakan untuk menilai perubahan dalam efisiensi aktivitas bernilai tambah. Analisis produktivitas dapat digunakan untuk menilai produktivitas proses-proses dan produktivitas aktivitas bernilai dan tidak bernilai tambah yang mendefinisikan proses tersebut.

»»  Baca Lebih Lanjut...

IFRS dan US GAAP

SEC saat ini sedang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan IFRS dengan US GAAP dan melihat apakah perbedaaan pada IFRS ini nantinya akan dihapus atau akan dimodifikasi. Dalam sebuah pertemuan di tahun 2002, FASB dan IASB sepakat untuk segera merundingkan perbedaan yang dapat diidentifikasi ini untuk menemukan suatu resolusi dalam proyek jangka pendek dengan tujuan untuk mencapai kompatibilitas dengan identifikasi umum, serta keputusan berkualitas tinggi.
Konvergensi proyek ini diciptakan untuk menghapuskan perbedaan antara IFRS dan US GAAP. Ruang lingkup dalam proyek ini terbatas pada area di mana konvergensi akan dicapai dalam jangka pendek, umumnya bila memilih antara IFRS atau US GAAP. Setelah menganalisis perbedaannya, maka FASB mengambil tindakan akan mengubah US GAAP atau mengungkapkan kepada IASB alasan mereka untuk tidak memilih untuk berubah. Tanggal 30 September 2004 adalah target untuk mengeluarkan pernyataan terakhir yang mencakup semua perbedaan itu untuk membantu memastikan waktu yang cukup untuk proses dan untuk adopsi IFRS oleh Uni Eropa pada tahun 2005.

Sejak saat itu, FASB telah mengeluarkan beberapa eksposur rancangan yang menghapuskan perbedaan antara US GAAP dan IFRS. Draft paparan ini berkaitan dengan topik berikut : akuntansi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi, pendapatan per saham, pertukaran aset non moneter, mengklasifikasi kewajiban, dan inventarisasi pengukuran.

FASB percaya, Amerika Serikat akan memperoleh manfaat dari konvergensi dalam cara berikut:

•    Meningkatkan efisiensi pasar modal global dengan cara meningkatkan perbandingan dan transparansi dari satu negara ke negara lain.

•    Mengurangi beban administrasi pada MNE yang saat ini diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan dalam beberapa metode akunting.

•    Memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar modal di luar Amerika Serikat tanpa memerlukan pertimbangan pelaporan keuangan standar internasional US GAAP.

Federasi Internasional Akuntan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama IFAC berkaitan dengan menyebarluaskan petunjuk standar audit internasional. IFAC bekerja untuk melayani kepentingan publik dan memperkuat ekonomi internasional dan profesi akuntansi dengan membentuk dan menyebarluaskan standar yang berkualitas tinggi dan dengan mempromosikan konvergensi internasional standar tersebut.

Pada tahun 2002, IFAC mulai membahas untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses pelaporan keuangan. Pada November 2003, reformasi berikut dilakukan setelah berkonsultasi dengan anggota, organisasi akuntansi, perusahaan, dan relasinya :

•    Pembentukan dewan pengawas kepentingan publik (PIBO) untuk mengawasi kegiatan pengaturan standar IFAC.

•    Meningkatkan transparansi IFAC berkenaan dengan pemerintahan dan pengaturan standar internasional.

•    Partisipasi publik dalam proses penetapan standar.

•    Proses umum dalam berkomunikasi dengan regulator internasional.

Forum Internasional Pada Pengembangan Akuntansi

IFAD didirikan setelah munculnya krisis keuangan Asia ketika profesi akuntansi dikritik karena tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kemampuan perkembangan akuntansi di negara yang sedang berkembang. Bank Dunia dan IFAC menyepakati untuk membentuk IFAD, yang mewakili aliansi kelompok-kelompok akuntansi dan perusahaan di seluruh dunia. IFAD ini dimaksudkan untuk menjadi wadah lembaga keuangan internasional, investor, dan wakil-wakil profesi akuntansi dan audit untuk memastikan bahwa krisis ekonomi seperti krisis finansial Asia tidak terulang di negara mereka.

Sejak awal, IFAD telah mengembangkan kerangka keuangan internasional untuk memfasilitasi pengembangan dan melakukan tindakan untuk meningkatkan standar dalam kerangka keuangan nasional. IFAD juga melakukan survei konvergensi GAAP pada tahun 2002. 90% dari negara-negara yang disurvei bermaksud untuk mengubah standarnya ke IFRS. IASB dipandang sebagai alat yang tepat untuk menetapkan standar akuntansi internasional. Namun, masih ada ketidaksepakatan negara-negara mengenai IFRS. Sifat standar yang rumit dipandang sebagai penghalang untuk konvergensi yang dialami oleh negara tersebut.

Asosiasi Internasional Untuk Pendidikan Dan Riset Akuntansi

IAAER didirikan untuk membantu mempromosikan keunggulan dalam pendidikan akuntansi dan untuk memastikan bahwa akademisi membuat kontribusi yang cukup besar untuk pengembangan standar internasional berkualitas tinggi.

Harmonisasi Internasional Dan Pengungkapan Perdebatan

Sejauh mana MNE menciptakan keuntungan bersih bagi negara-negara tujuan masih merupakan masalah dari beberapa kontroversi. Namun, banyak pemerintah memandang bahwa harmonisasi dan pengungkapan akuntansi dapat membantu memperbaiki ketidakseimbangan persaingan antara negara asal MNE dan perusahaan-perusahaan domestik.

Penelitian klasifikasi internasional tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan pola akuntansi dan pengelompokan negara telah muncul, dan karena itu tampaknya bahwa koordinasi akan menjadi proses panjang. Pada saat yang sama, dampak dari pengelompokan ekonomi regional seperti Uni Eropa, dan mungkin juga organisasi-organisasi antar-pemerintah internasional seperti PBB dan OECD, mungkin saja memberikan pengaruh yang signifikan meskipun masih belum terlalu luas. IASB juga mungkin akan berpengaruh di masa depan, terutama dengan IOSCO. Mungkin saja model baru pola akuntansi dalam proses pembentukannya, menyatukan tradisi-tradisi yang berbeda dan dengan demikian meningkatkan harmoni akuntansi di seluruh dunia.

Pengungkapan informasi yang digunakan oleh manajemen didasarkan pada anggapan bahwa apa yang berguna bagi manajemen akan berguna bagi pengguna eksternal. Bagaimanapun, mengadopsi pelaporan internal ke bentuk yang cocok untuk pelaporan eksternal atau pelaporan biaya, terutama yang berkaitan dengan kerugian kompetitif, adalah tidak signifikan. Masalah utamanya adalah menentukan peraturan tentang apa yang dapat dilaporkan secara eksternal, hal ini mungkin menyebabkan suatu perbedaan yang tidak kompatibel.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Definisi Konsep ABC ( Activity Based Costing ) Sistem

ABC sistem adalah konsep akuntansi yang menerapkan pembebanan biaya terhadap aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Sistem biaya berdasarkan aktivitas (ABC) pertama-tama menelusuri biaya aktivitas dan kemudian produk. Asumsi yang mendasari adalah bahwa aktivitas-aktivitas memakai sumber-sumber daya dan produk, sebagai gantinya memakai aktivitas. Oleh sebab itu, ABC juga merupakan proses dua tahap. Akan tetapi dalam sistem biaya ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak sedangkan sistem biaya tradisional cenderung intensif alokasi. Fokus perhitungan biaya aktivitas adalah aktivitas. Oleh sebab itu, mengidentifikasikan aktivitas haruslah menjadi tahap awal dalam perancangan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas.
Pada awal perkembangannya,

ABC System dimanfaatkan untuk memperbaiki kecermatan perhitungan kos produk dalam perusahaan-perusahaan manufaktur saja yang menghasilkan banyak produk, tapi pada perkembangan selanjutnya ABC System tidak lagi terbatas pemanfaatannya hanya untuk menghasilkan informasi kos produk yang akurat di dalam perusahaan manufaktur saja, namun sekarang meluas pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, ABC System juga sebagai sistem informasi untuk memotivasi personel dalam melakukan improvement terhadap proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk jasa/jasa bagi customer. Semua jenis perusahaan sekarang dapat memanfaatkan ABC System sebagai sustem akuntansi biaya, baik untuk tujuan pengurangan biaya (cost reduction) maupun untuk penghitungan kos produk/jasa yang akurat.

»»  Baca Lebih Lanjut...

KRISIS EKONOMI INDONESIA : TERJADINYA, DAMPAKNYA, DAN PEMECAHANNYA

Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial (Nasution: 28). Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama-sama membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11). Yang pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun. Sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistim perbankan. Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah ketidak pastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.

Penyebab utama dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat tajam, meskipun ini bukan faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang berbeda menurut sisi pandang masing-masing pengamat. Berikut ini diberikan rangkuman dari berbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya:
1.    Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya.

Kondisi di atas dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezim devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk orang bermain di pasar valas. Masyarakat bebas membuka rekening valas di dalam negeri atau di luar negeri. Valas bebas diperdagangkan di dalam negeri, sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri.
2.    Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama makin kalah bersaing dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga proteksi industri yang negatif. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued ini sangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulan, karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata.
3.    Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya (bandingkan juga Wessel et al.: 22), ditambah sistim perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang (oustanding official debt).
Ada tiga pihak yang bersalah di sini, pemerintah, kreditur dan debitur. Kesalahan pemerintah adalah, karena telah memberi signal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus-menerus overvalued dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian dana ke luar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah. Jadi di sini pemerintah dihadapi dengan buah simalakama. Keadaan ini menguntungkan pengusaha selama tidak terjadi devaluasi dan ini terjadi selama bertahun-tahun sehingga memberi rasa aman dan orang terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar. Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas signal yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap utang-utang swasta luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan proyek pemerintah dengan dibentuknya tim PKLN.
Bagi debitur dalam negeri, terjadinya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar ini, di samping lebih menguntungkan, juga disebabkan suatu gejala yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai fallacy of thinking, di mana pengusaha beramai-ramai melakukan investasi di bidang yang sama meskipun bidangnya sudah jenuh, karena masing-masing pengusaha hanya melihat dirinya sendiri saja dan tidak memperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Pihak kreditur luar negeri juga ikut bersalah, karena kurang hati-hati dalam memberi pinjaman dan salah mengantisipasi keadaan (bandingkan IMF, 1998: 5). Jadi sudah sewajarnya, jika kreditur luar negeri juga ikut menanggung sebagian dari kerugian yang diderita oleh debitur. 
Kalau masalahnya hanya menyangkut utang luar negeri pemerintah saja, meskipun masalahnya juga cukup berat karena selama bertahun-tahun telah terjadi net capital outflow yang kian lama kian membesar berupa pembayaran cicilan utang pokok dan bunga, namun masih bisa diatasi dengan pinjaman baru dan pemasukan modal luar negeri dari sumber-sumber lain. Beda dengan pinjaman swasta, pinjaman luar negeri pemerintah sifatnya jangka panjang, ada tenggang waktu pembayaran, tingkat bunganya relatif rendah, dan tiap tahunnya ada pemasukan pinjaman baru.
Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara utang pemerintah US$ 53,5 milyar. Sebagian besar dari pinjaman luar negeri swasta ini tidak di hedge (Nasution: 12). Sebagian orang Indonesia malah bisa hidup mewah dengan menikmati selisih biaya bunga antara dalam negeri dan luar negeri (Wessel et al., hal. 22), misalnya bank-bank. Maka beban pembayaran utang luar negeri beserta bunganya menjadi tambah besar yang dibarengi oleh kinerja ekspor yang melemah (bandingkan IDE). Ditambah lagi dengan kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam yang membuat utang dalam nilai rupiah membengkak dan menyulitkan pembayaran kembalinya.
Pinjaman luar negeri dan dana masyarakat yang masuk ke sistim perbankan, banyak yang dikelola secara tidak prudent, yakni disalurkan ke kegiatan grupnya sendiri dan untuk proyek-proyek pembangunan realestat dan kondomium secara berlebihan sehingga jauh melampaui daya beli masyarakat, kemudian macet dan uangnya tidak kembali (Nasution: 28; Ehrke: 3). Pinjaman-pinjaman luar negeri dalam jumlah relatif besar yang dilakukan oleh sistim perbankan sebagian disalurkan ke sektor investasi yang tidak menghasilkan devisa (non-traded goods) di bidang tanah seperti pembangunan hotel, resort pariwisata, taman hiburan, taman industri, shopping malls dan realestat (Nasution: 9; IMF Research Department Staff: 10). Proyek-proyek besar ini umumnya tidak menghasilkan barang-barang ekspor dan mengandalkan pasar dalam negeri, maka sedikit sekali pemasukan devisa yang bisa diandalkan untuk membayar kembali utang luar negeri. Krugman melihat bahwa para financial intermediaries juga berperan di Thailand dan Korea Selatan dengan moral nekat mereka, yang menjadi penyebab utama dari krisis di Asia Timur. Mereka meminjamkan pada proyek-proyek berisiko tinggi sehingga terjadi investasi berlebihan di sektor tanah (Krugman, 1998; Greenwood). Mereka mulai mencari dollar AS untuk membayar utang jangka pendek dan membeli dollar AS untuk di hedge (World Bank, 1998, hal. 1.4).
4.    Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing (bandingkan juga Ehrke: 2-3) yang dikenal sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar. Dewasa ini mata uang sendiri sudah menjadi komoditi perdagangan, lepas dari sektor riil. Para spekulan ini juga meminjam dari sistim perbankan untuk memperbesar pertaruhan mereka. Itu sebabnya mengapa Bank Indonesia memutuskan untuk tidak intervensi di pasar valas karena tidak akan ada gunanya. Meskipun pada awalnya spekulan asing ikut berperan, tetapi mereka tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas pecahnya krisis moneter ini. Sebagian dari mereka ini justru sekarang menderita kerugian, karena mereka membeli rupiah dalam jumlah cukup besar ketika kurs masih di bawah Rp. 4.000 per dollar AS dengan pengharapan ini adalah kurs tertinggi dan rupiah akan balik menguat, dan pada saat itu mereka akan menukarkan kembali rupiah dengan dollar AS (Wessel et al., hal. 1).  Namun pemicu adalah krisis moneter kiriman yang berawal dari Thailand antara Maret sampai Juni 1997, yang diserang terlebih dahulu oleh spekulan dan kemudian menyebar ke negara Asia lainnya termasuk Indonesia (Nasution: 1; IMF Research Department Staff: 10; IMF, 1998: 5). Krisis moneter yang terjadi sudah saling kait-mengkait di kawasan Asia Timur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (butir 16 dari persetujuan IMF 15 Januari 1998).
5.    Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita batas intervensi. Sistim ini menyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah dan mengundang tindakan spekulasi ketika sistim batas intervensi ini dihapus pada tanggal 14 Agustus 1997 (Nasution: 2). Terkesan tidak adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan terperinci tentang bagaimana mengatasi krisis (Nasution: 1) dan keadaan ini masih berlangsung hingga saat ini. Ketidak mampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan cepat (World Bank, 1998: 1.10).
6.    Defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE), yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri.
7.    Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran  diming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar (bandingkan World Bank, 1998, hal. 1.3, 1.4; Greenwood). Selisih tingkat suku bunga dalam negeri dengan luar negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif besar dengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang relatif stabil sekitar 4% per tahun sejak 1986 menyebabkan banyak modal luar negeri yang mengalir masuk. Setelah nilai tukar Rupiah tambah melemah dan terjadi krisis kepercayaan, dana modal asing terus mengalir ke luar negeri meskipun dicoba ditahan dengan tingkat bunga yang tinggi atas surat-surat berharga Indonesia (Nasution: 1, 11). Kesalahan juga terletak pada investor luar negeri yang kurang waspada dan meremehkan resiko (IMF, 1998: 5). Krisis ini adalah krisis kepercayaan terhadap rupiah (World Bank, 1998, p. 2.1).
8.    IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk. Singapura yang menjanjikan l.k. US$ 5 milyar meminta pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pinjaman IMF, sementara Brunei Darussalam yang menjanjikan l.k. US$ 1 milyar baru akan mencairkan dananya sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang berjanji akan membantu telah mencairkan dananya dan telah habis terpakai. IMF sendiri dinilai banyak pihak telah gagal menerapkan program reformasinya di Indonesia dan malah telah mempertajam dan memperpanjang krisis.
9.    Spekulan domestik ikut bermain (Wessel et al., hal. 22). Para spekulan inipun tidak semata-mata menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistim perbankan untuk bermain.
10.    Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah bisa menarik keuntungan dari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah snowball effect, di mana serbuan terhadap dollar AS makin lama makin besar. Orang-orang kaya Indonesia, baik pejabat pribumi dan etnis Cina, sudah sejak tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaannya ke luar negeri mengantisipasi ketidak stabilan politik dalam negeri. Sejak awal Desember 1997 hingga awal Mei 1998 telah terjadi pelarian modal besar-besaran ke luar negeri karena ketidak stabilan politik seperti isu sakitnya Presiden dan Pemilu (World Bank, 1998: 1.4, 1.10). Kerusahan besar-besaran pada pertengahan Mei yang lalu yang ditujukan terhadap etnis Cina telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat ini akan keamanan harta, jiwa dan martabat mereka. Padahal mereka menguasai sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan akibat mereka membawa keluar harta kekayaan mereka dan untuk sementara tidak melaukan investasi baru.
11.    Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS (lihat IDE). Setelah Plaza-Accord tahun 1985, kurs dollar AS dan juga mata uang negara-negara Asia Timur melemah terhadap yen Jepang, karena mata uang negara-negara Asia ini dipatok dengan dollar AS. Daya saing negara-negara Asia Timur meningkat terhadap Jepang, sehingga banyak perusahaan Jepang melakukan relokasi dan investasi dalam jumlah besar di negara-negara ini. Tahun 1995 kurs dollar AS berbalik menguat terhadap yen Jepang, sementara nilai utang dari negara-negara ini dalam dollar AS meningkat karena meminjam dalam yen, sehingga menimbulkan krisis keuangan. (Ehrke: 2).

            Di lain pihak harus diakui bahwa sektor riil sudah lama menunggu pembenahan yang mendasar, namun kelemahan ini meskipun telah terakumulasi selama bertahun-tahun  masih bisa ditampung oleh masyarakat dan tidak cukup kuat untuk menjungkir-balikkan perekonomian Indonesia seperti sekarang ini. Memang terjadi dislokasi sumber-sumber ekonomi dan kegiatan mengejar rente ekonomi oleh perorangan/kelompok tertentu yang menguntungkan mereka ini dan merugikan rakyat banyak dan perusahaan-perusahaan yang efisien. Subsidi pangan oleh BULOG, monopoli di berbagai bidang, penyaluran dana yang besar untuk proyek IPTN dan mobil nasional. Timbulnya krisis berkaitan dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS secara tajam, yakni sektor ekonomi luar negeri, dan kurang dipengaruhi oleh sektor riil dalam negeri, meskipun kelemahan sektor riil dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Membenahi sektor riil saja, tidak memecahkan permasalahan.

            Krisis pecah karena terdapat ketidak seimbangan antara kebutuhan akan valas dalam jangka pendek dengan jumlah devisa yang tersedia, yang menyebabkan nilai dollar AS melambung dan tidak terbendung. Sebab itu tindakan yang harus segera didahulukan untuk mengatasi krisis ekonomi ini adalah pemecahan masalah utang swasta luar negeri, membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia, menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang nyata, dan tidak kalah penting adalah mengembalikan stabilitas sosial dan politik.

IMF DIKRITIK :

Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak ke alamat IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia, yang paling umum adalah bahwa: (1) program IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama; dan (2) program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu (Fischer, 1998b). Radelet dan Sachs secara gamblang mentakan bahwa bantuan IMF kepada tiga negara Asia (Thailand, Korea dan Indonesia) telah gagal. Setelah melihat program penyelematan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara, padahal dalam hal Indonesia anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 hampir selalu surplus, meskipun surplus ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Adalah kebijakan dari Orde Baru untuk menjaga keseimbangan dalam anggaran belanja negara, dan prinsip ini terus dipegang. Selama ini tidak ada pencetakan uang secara besar-besaran untuk menutup anggaran belanja negara yang defisit, dan tidak ada tingkat inflasi yang melebihi 10%. Memang dalam anggaran belanja negara tahun 1998/1999 terdapat defisit anggaran yang besar, namun ini bukan disebabkan karena kebijakan deficit financing dari pemerintah, tetapi oleh karena nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap dollar AS. Semakin jatuh nilai tukar rupiah, semakin besar defisit yang terjadi dalam  anggaran belanja. Karena itu pemecahan utamanya adalah bagaimana mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar.

            J. Stiglitz, pemimpin ekonom Bank Dunia, mengkritik bahwa prakondisi IMF yang teramat ketat terhadap negara-negara Asia di tengah krisis yang berkepanjangan berpotensi menyebabkan resesi yang berkepanjangan. Kemudian berlakunya praktek apa yang dinamakan “konsensus Washington”, yaitu negara pengutang lazimnya harus mendapatkan restu pendanaan dari pemerintah AS, yang pada dasarnya hanya memperluas kesempatan ekonomi AS. (Kompas, 13 Mei 1998). Kabar terakhir menyebutkan bahwa pencairan bantuan tahap ketiga awal Juni ni akan tertunda lagi atas desakan pemerintah AS yang dikaitkan dengan perkembangan reformasi politik di Indonesia, dan ini akan menunda cairnya bantuan dari sumber-sumber lain (Hartcher dan Ryan).

            Anwar Nasution mengkritik bahwa reformasi ekonomi yang disarankan IMF bentuknya masih samar-samar. Tidak ada penjelasan rinci, bagaimana caranya untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mencapai sasaran surplus anggaran sebesar 1% dari PDB dalam tahun fiskal 1998/99, dan bagaimana ingin dicapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Harapan satu-satunya adalah peningkatan ekspor non-migas, namun kelemahan utama dari IMF adalah tidak ada program yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi untuk mendorong ekspor non-migas. (Nasution: 27-28).

            Penasehat khusus IMF untuk Indonesia (P.R. Narvekar) sendiri juga dikutip sebagai mengatakan bahwa “IMF kerap menerapkan standar ganda dalam pengambilan keputusan. Di satu pihak, perwakilan IMF mewakili negara dan pemerintahan dengan kebijakan dan visi politik masing-masing, sementara keputusan yang diambil harus mengacu pada fakta konkret ekonomi. Karenanya, ada saja peluang bahwa tudingan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang makin marak belakangan ini, menjadi hal yang disoroti Dewan Direktur IMF dalam pengambilan keputusannya pekan depan”. Demikianpun halnya dengan Bank Dunia. (Kompas, 2 Mei 1998).

            Sri Mulyani mengemukakan, bahwa di bidang kebijaksanaan makro IMF tidak memperlihatkan adanya konsistensi antarinstrumen kebijaksanaan. Di satu pihak IMF memberikan kelenturan dengan mengizinkan dipertahankannya subsidi dan menyediakan dana untuk menciptakan jaringan keselamatan sosial, sedang di lain pihak menganut kebijaksanaan moneter yang kontraktif. Kedua kebijaksanaan ini bisa memandulkan efektivitas kebijaksanaan makro, terutama dalam rangka stabilitas nilai tukar dan inflasi. (Sri Mulyani: 72). “Secara makro ancaman kegagalan terbesar kesepakatan ketiga ini berasal dari kebijaksanaan moneter yang masih ambivalen, karena keharusan BI melakukan fungsi lender of last resort bagi perbankan nasional, yang bertentangan dengan tema pengetatan, juga ketidak sejalanan kebijaksanaan moneter dan fiskal” (Sri Mulyani: 72).

            Saran IMF menutup sejumlah bank yang bermasalah untuk menyehatkan sistim perbankan Indonesia pada dasarnya adalah tepat, karena cara pengelolaan bank yang amburadul dan tidak mengikuti peraturan, namun dampak psikologisnya dari tindakan ini tidak diperhitungkan. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada otoritas moneter, Bank Indonesia dan perbankan nasional, sehingga memperparah keadaan dan masyarakat beramai-ramai memindahkan dananya dalam jumlah besar ke bank-bank asing dan pemerintah atau ditaruh di rumah, yang menimbulkan krisis likuiditas perbankan nasional yang gawat. Hal ini juga diakui oleh IMF (butir 14, 15 dan 24 dari persetujuan IMF tanggal 15 Januari 1998).

            Pertanyaan mendasar yang harus ditujukan kepada IMF menurut penulis adalah sejauh mana IMF bersungguh-sungguh dalam hal membantu mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia dewasa ini? Apakah sama seperti kesungguhan Amerika Serikat ketika membantu Meksiko bersama-sama dengan IMF dan negara-negara maju lainnya yang berhasil menggalang sebesar hampir US$ 48 milyar Januari 1995? Setelah mencapai titik terendah tahun 1995, perekonomian Meksiko dengan cepat pada tahun 1996 dapat bangkit kembali. Rencana IMF untuk mencairkan bantuannya secara bertahap dalam jarak waktu yang cukup jauh menunjukkan bahwa IMF menekan Indonesia untuk menjalankan programnya secara ketat dan membiarkan keadaan ekonomi Indonesia terus merosot menuju resesi yang berkepanjangan. Dengan menahan pencairan bantuan tahap kedua dan setelah diundur, hanya dicicil US$ 1 milyar dari jumlah US$ 3 milyar, ditambah jarak yang cukup lama antara paket bantuan pertama dan kedua, menyulitkan pemulihan ekonomi Indonesia secara cepat, menghilangkan kepercayaan terhadap rupiah, bahkan memperparah keadaan. Karena badan internasional lain dan negara-negara sahabat yang menjanjikan bantuan juga menunggu signal dari IMF, berhubung semua bantuan tambahan yang besarnya mencapai US$ 27 milyar dikaitkan dengan cairnya bantuan IMF. Di lain pihak, kita juga perlu berterima kasih kepada IMF karena dengan menunda mencairkan bantuannya, IMF sedikit banyak mempunyai andil dalam perjuangan menggulirkan tuntutan reformasi politik, ekonomi dan hukum di Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada mundurnya Presiden Soeharto.

            Saran IMF untuk menstabilkan nilai tukar adalah dengan menerapkan kebijakan uang ketat, menaikkan suku bunga dan mengembalikan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi, dari waktu ke waktu mengadakan intervensi terbatas di pasar valas dengan petunjuk IMF (lihat butir 14, 16, 17, 21 dari persetujuan 15 Januari 1998; butir 5, 7 dari Suplemen). Sayangnya tidak ada program khusus yang secara langsung ditujukan untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah, juga tidak ada Appendix untuk masalah ini. IMF tidak memecahkan permasalahan yang utama dan yang paling mendesak secara langsung. IMF bisa saja terlebih dahulu mengambil kebijakan memprioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah, kalau mau, dengan mencairkan dana bantuan yang relatif besar pada bulan November lalu, yang didukung oleh bantuan dana dari World Bank, Asian Development Bank dan negara-negara sahabat. Dengan demikian timbulnya krisis kepercayaan yang berkepanjangan dapat dicegah.  IMF sendiri tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan berputar-putar pada kebijakan surplus anggaran, uang ketat, tingkat bunga tinggi, pembenahan sektor riil yang memang perlu dan sudah sangat mendesak, dan titipan-titipan khusus dari negara-negara maju yaitu membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi mereka dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan Indonesia.

            Di lain pihak memang harus diakui bahwa tekanan ini perlu untuk memastikan kesungguhan Indonesia, karena untuk beberapa tindakan memang ada tanda-tanda kekurang sungguhan di pihak Indonesia. Tidak adanya program dari IMF yang jelas dan berjangka pendek untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar dan menstabilkannya membuat pemerintah cukup lama terombang-ambing antara memilih program IMF atau currency board system, yang justru menjanjikan kepastian dan kestabilan nilai tukar pada tingkat yang wajar.

DAMPAK DARI KRISIS :

            Dewasa ini semua permasalahan dalam krisis ekonomi berputar-putar sekitar kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turun ditambah PHK, padahal harga dari banyak barang naik cukup tinggi, kecuali sebagian sektor pertanian dan ekspor. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara umum sudah kita ketahui: kesulitan menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi,  toko sepi, PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak. Dampak lain adalah laju inflasi yang tinggi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan karena imported inflation[4], tetapi lebih tepat jika dikatakan foreign exchange induced inflation. Masalah ini hanya bisa dipecahkan secara mendasar bila nilai tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yang wajar atau nyata (riil). Dengan demikian roda perekonomian bisa berputar kembali dan harga-harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun tidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya krisis moneter.

            Pada sisi lain merosotnya nilai tukar rupiah secara tajam juga membawa hikmah. Secara umum impor barang menurun tajam termasuk impor buah, perjalanan ke luar negeri dan pengiriman anak sekolah ke luar negeri, kebalikannya arus masuk turis asing akan lebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendah meningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis pertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukar rupiah, pengusaha domestik kapok meminjam dana dari luar negeri. Hasilnya adalah perbaikan dalam neraca berjalan. Petani yang berbasis ekspor penghasilannya dalam rupiah mendadak melonjak drastis, sementara bagi konsumen dalam negeri harga beras, gula, kopi dan sebagainya ikut naik. Sayangnya ekspor yang secara teoretis seharusnya naik, tidak terjadi, bahkan cenderung sedikit menurun pada sektor barang hasil industri. Meskipun penerimaan rupiah petani komoditi ekspor meningkat tajam, tetapi penerimaan ekspor dalam valas umumnya tidak berubah, karena pembeli di luar negeri juga menekan harganya karena tahu petani dapat untung besar, dan negara-negara produsen lain juga mengalami depresiasi dalam nilai tukar mata uangnya dan bisa menurunkan harga jual dalam nominasi valas. Hal yang serupa juga terjadi untuk ekspor barang manufaktur, hanya di sini ada kesulitan lain untuk meningkatkan ekspor, karena ada masalah dengan pembukaan L/C dan keadaan sosial-politik yang belum menentu sehingga pembeli di luar negeri mengalihkan pesanan barangnya ke negara lain.

            Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 ini jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan program-program untuk menunjang mereka yang dikenal sebagai social safety net. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang karena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi, sehingga bila nilai tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanya maka biaya besar yang dibutuhkan untuk social safety net ini bisa dikurangi secara drastis. Namun secara keseluruhan dampak negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya.

SARAN :

1.    Karena Indonesia telah menanda-tangani persetujuan program reformasi struktural ekonomi dengan IMF, maka pemerintah juga harus melaksanakannya dengan konsekuen, terlebih lagi karena bantuan IMF ini terkait dengan bantuan negara-negara donor lainnya yang jumlahnya sangat besar. Pemerintah melaksanakan reformasi dan restrukturisasi sektor riil dan keuangan secara konsekuen untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Makin cepat pemerintah melaksanakan program-program reformasi, makin cepat juga dananya cair. Yang nanti akan menjadi masalah adalah bagaimana membayar utang bantuan darurat yang mencapai US$ 46 milyar tersebut di samping utang-utang pemerintah dan swasta yang ada. Namun pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, harus bertindak proaktif menghadapi IMF dengan mengajukan saran-sarannya sendiri dan menolak program-program yang tidak relevan dan cenderung merugikan Indonesia.
2.    Mengusahakan penundaan pembayaran utang resmi pemerintah berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga selama misalnya dua tahun melalui Paris Club. Sejauh ini Indonesia memang selalu patuh untuk membayar semua utang-utangnya secara tepat waktu, yang juga selalu mendapatkan pujian dari Bank Dunia dan IMF. Namun dalam keadaan krisis yang parah ini, apa salahnya jika Indonesia meminta penundaan waktu pembayaran kembali utang? Nama Indonesiapun tidak menjadi jelek karenanya, sebab Paris Club adalah instrumen internasional yang memang khusus dirancang untuk membantu negara-negara sedang berkembang dalam menghadapi masalah pembayaran kembali utang-utang luar negeri pemerintah. Sementara ini sudah banyak negara sedang berkembang yang memanfaatkan fasilitas ini. Dengan demikian, Indonesia bisa bernapas untuk memperkuat posisi cadangan devisanya. Sebab menurut APBN tahun 1998/99 jumlah pembayaran cicilan utang pokok luar negeri beserta bunganya mencapai US$ 7.560 juta, sementara pinjaman luar negeri baru sebesar US$ 6.450 juta. Jumlah ini sangat berarti untuk memperkuat cadangan devisa negara. Seandainya Indonesia tidak menerima bantuan barupun, maka masih ada selisih positif sebesar lebih dari US$ 1 milyar yang bisa dihemat. Keuntungan dari penundaan pembayaran utang ini adalah, bahwa beban utang tidak menjadi bertambah, hanya saja jangka waktu pembayaran kembalinya saja yang lebih panjang, tanpa merusak nama Indonesia sebagai debitur yang baik. Bila Jepang hanya mau membantu dengan dengan menambah pinjaman baru, berarti bahwa beban utang termasuk pembayaran bunga untuk di kemudian hari akan bertambah besar. Penjadwalan kembali pembayaran utang resmi pemerintah ini juga akan banyak membantu meringankan defisit anggaran belanja, terlebih lagi dengan semakin terpuruknya nilai tukar rupiah semakin besar pula defisit dalam anggaran belanja negara yang harus ditutup. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dan telah dicapai kesepakatan, bahwa Indonesia akan menunda pembayaran cicilan utang pokoknya saja.
3.    Menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil, artinya tidak lagi overvalued ketika regim managed floating, bahkan bisa dipertimbangkan untuk membiarkannya sedikit undervalued untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsang produksi dalam negeri dan ekspor. Nilai tukar nyata yang wajar ini harus dicari dengan memperhatikan kriteria-kriteria berikut, paling tidak tingkat depresiasi rupiah tidak lebih rendah dari depresiasi nyatanya. Dengan kurs ini defisit anggaran belanja negara bisa ditekan, juga tingkat inflasi, pembayaran utang luar negeri pemerintah dan swasta dalam rupiah dapat ditekan sehingga mampu dikembalikan, begitupun harga BBM/listrik dan pakan ternak, harga barang-barang produksi dalam negeri dapat terjangkau termasuk sembako dan pabrik-pabrik beroperasi kembali, orang-orang yang menganggur dapat bekerja kembali, jumlah penduduk miskin dapat ditekan kembali dan jaringan keamanan sosial tidak lagi diperlukan, biaya angkutan udara bisa diturunkan, perjalanan domestik dan luar negeri dapat hidup kembali. Dilain pihak kurs dollar AS ini harus cukup tinggi untuk menahan impor berbagai macam barang dan bahan serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri termasuk buah-buahan, insentif untuk meminjam dana dari luar negeri hilang, biaya perjalanan ke dan sekolah di luar negeri tetap masih mahal, yang semuanya mengurangi pengurangan devisa. Sebaliknya daya saing ekspor masih cukup tinggi, sehingga ekspor masih bisa tetap bergairah. Bila ini disadari sebagai hal yang utama dan yang paling mendesak untuk mengakhiri krisis ini, maka seluruh daya upaya dan pikiran dapat diarahkan untuk memecahkan persoalannya. Kebijakan depresiasi nilai tukar yang relatif besar dampaknya sama seperti kebijakan proteksi produksi dalam negeri, karena merubah perbandingan harga antara barang dalam negeri yang tidak memiliki kandungan impor tinggi dengan harga barang luar negeri dengan menguntungkan harga barang dalam negeri. Dengan adanya depresiasi yang relatif besar, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menurunkan proteksi sebagaimana diminta oleh IMF, AFTA, APEC dan WTO. Dengan meningkatnya daya saing produk dalam negeri, hal ini akan mendorong peningkatan ekspor dan menekan impor.
4.    Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang paling parah terkena krisis moneter, hendaknya berperan lebih pro-aktif dalam forum-forum internasional seperti APEC, ASEAN, dan sebagainya untuk mencari pemecahan atas krisis moneter yang sedang melanda banyak negara Asia Timur. Masalah pokoknya adalah bagaimana memperkuat nilai tukar mata uang masing-masing kembali pada tingkat yang wajar. Misalnya dengan mengajukan gagasan-gagasan pemecahan yang konkrit dan mendesak diadakannya pertemuan-pertemuan dengan segera. Hingga kini sikap pemerintah Indonesia terkesan pasif.
5.    Mengadakan negosiasi ulang utang luar negeri swasta Indonesia dengan para kreditor untuk meminta penundaan pembayaran, yang sekarang sedang diusahakan oleh Tim Penanggulangan Utang Luar Negeri Swasta (PULNS) atau Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA).
6.    Mengembalikan stabilitas sosial dan politik dan rasa aman secepatnya sehingga bisa memulihkan kepercayaan pemilik modal dalam dan luar negeri.
7.    Untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di dalam negeri, pemerintah bisa mempertimbangkan melakukan operasi swap, apalagi didukung oleh cadangan devisa pemerintah yang semakin membesar.
8.    Menghalangi kemungkinan kegiatan spekulasi valas besar-besaran dengan mempelajari kemungkinan melakukan pengawasan devisa secara terbatas tanpa melepas prinsip regim devisa bebas atau melanggar kesepakatan dengan IMF, misalnya transfer pribadi dibatasi sampai jumlah tertentu, US$ 10.000. Selanjutnya tidak memberi peluang untuk memperdagangkan rupiah atau menaruh deposito Rupiah di luar negeri. Deposito valas hanya boleh di bank-bank devisa dalam negeri dan tidak boleh ditempatkan di luar. Krugman juga menganjurkan memungut pajak atas dana yang masuk dan membuat peraturan yang menghambat pengiriman dana ke luar.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Standar dan Metode Auditing pada Sistem PDE (bagian III, final)

Perangkat Lunak Audit

Perangkat lunak audit terdiri dari program komputer yang digunakan oleh auditor, sebagai bagian prosedur auditnya, untuk mengolah data audit yang signifikan dari sistem akuntansi perusahaan.
Sebelum meggunakan program untuk tujuan auditnya, auditor harus meyakini validitas program yang akan ia gunakan. Perangkat lunak audit dapat terdiri dari program paket, program yang dibuat dengan tujuan khusus (purpose-written program), dan program utilitas (utility programs).
1)    Program Paket ( Package Programs)
Program Paket  (Package Programs ) adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengolahan data yang mencakup pembacaan file komputer, pemilihan informasi, pelaksanaan perhitungan, pembuatan file data, dan pencetakan laporan dalam suatu format yang telah ditentukan oleh auditor.
2)    Program Khusus
Program yang dibuat dengan tujuan khusus (purpose-written programs) adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam keadaan khusus. Program ini dapat disiapkan oleh auditor, oleh klien, atau program luar yang ditugasi oleh auditor.

3)    Program Utilitas (Utility Programs)

Software sistem yang digunakan dalam mengumpulkan bukti disebut utility programs. Sebagian besar software untuk audit didesain khusus yang dapat digunakan dalam komputer IBM (Competible with IBM). Program utilitas  (utility programs) adalah program yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengolahan umum, seperti : penyortiran, pembuatan, dan pencetakan file. Program ini pada umumnya dirancang untuk tujuan audit, oleh karena itu mungkin tidak memiliki kemampuan seperti penghitungan record secara otomatis (automatic record count) atau total kontrol (control totals). Utiliti program dapat membantu dalam hal : penyortiran data, merge file, mengkopi file (copy files), menghapus file (delete files), dump files, mengkonversi file , restructure file dan lain-lain.

Generalized audit software jarang digunakan oleh auditor. Alasan yang menyebabkan orang tidak  menggunakan generalized audit software tetapi utiliti software adalah :

•    Sulit dan mahalnya generalized software.

•    Keterbatasan generalized software, dan dalam hal-hal tertentu utiliti program lebih bermanfaat dan lebih luas jangkauannya.

•    Perhitungan efisiensi utiliti program lebih efisien.

•    Membantu membuat “Audit tool” yang baru.

Contoh bagaimana utiliti program dapat membantu generalized audit software adalah :

•    Jika software auditor umum dimaksudkan untuk membandingkan data dari 2 file, maka file tersebut harus disortir dalam urutan yang sama.

•    Software audit umum ini hanya dapat membaca sejumlah tertentu file secara serentak. Data dibeberapa file dapat digabungkan (merge).

•    Software audit mungkin tidak dapat melampaui struktur data network. Tetapi utiliti program dapat digunakan untuk meratakan network ke dalam file yang berurutan.

•    Beberapa catatan dalam file dapat dikumpulkan sehingga auditor dapat mencek format catatan ini sebelum aplikasi software dipakai.

•    Setelah software audit dipakai maka file yang digunakan dalam audit dapat dihapus.

Dalam memilih dan menentukan Utility  Software  yang akan digunakan, maka berikut ini ada 5 katagori yang umum :

1.    Program untuk membantu memahami sistem aplikasi.

2.    Program untuk mengumpulkan bukti tentang kualitas data

3.    Program untuk mengumpulkan bukti tentang program lain

4.    Program untuk mengembangkan dan menerapkan software audit khusus.

5.    Program untuk mengumpulkan bukti tentang efisiensi dan produktivitas sistem.

Dalam hal-hal tertentu, apabila utiliti software tidak mampu memberikan kepuasan kepada auditor, maka dapat dibuat specialized  audit software. Software audit yang khusus adalah software yang didesain untuk melaksanakan tugas-tugas audit khusus. Specialized software biasanya dipilih dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.    Tidak tersedianya software alternatif yang lain.

2.    Keterbatasan software alternatif yang ada.

3.    Pertimbangan efisiensi.

4.    Untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem tersebut.

5.    Kemungkinan untuk mempermudah persiapan.

6.    Meningkatkan tingkat independensi auditor.

Data Uji (Test Data)

Teknik data uji digunakan dalam pelaksanaan prosedur audit dengan cara memasukan data (misalnya suatu contoh transaksi) ke dalam sistem komputer klien, dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Contoh penggunaan teknik data uji :

•    Data uji digunakan untuk menguji pengendalian khusus dalam program komputer, seperti on -line password dan pengendalian akses data.

•    Transaksi uji yang dipilih dari transaksi yang telah diproses atau telah dibuat sebelumnya auditor untuk menguji karakteristik pengolahan tertentu yang dilakukan klien dengan sistem komputernya. Jika data uji diolah dengan pengolahan normal perusahaan, auditor harus mendapatkan keyakinan bahwa transaksi uji kemudian dihapus dari catatan akuntansi perusahaan.

•    Transaksi uji yang digunakan dalam suatu pengujian terpadu dengan cara menciptakan DUMMY UNIT (unit tiruan) seperti departemena atau karyawan untuk mem-posting transaksi uji ke dalam DUMMY UNIT tersebut dalam siklus pengolahan normal perusahaan.

Aktivitas yang dapat dilakukan komputer dalam pelaksanaan audit adalah :

a.    Audit Sampling. Dalam audit sampling ini komputer dapat berperan dalam menghitung parameter sample, memilih sample, dan menilai hasil sample.

b.    Simulasi. Komputer digunakan dalam menilai software yang dimiliki oleh klien. Auditor dapat membuat rekapitulasi “specification sheet” yang menggambarkan bagaimana proses kerja sistem klien, sehingga auditor dapat bekerja dengan sistem komputer tersebut.

c.    Pengumpulan data yang akan diuji. Pengumpulan data dilakukan dengan catatan “tagged” yang digunakan bersama dengan Integrated Test Facility (ITF).

d.    Penelaahan analitis (analitical review).

Software Audit :

Beberapa program komputer, yang disebut Computer Audit Software (CAS) atau Generalized Audit Software (GAS), telah dibuat secara khusus untuk auditor. Generalized Audit Software (GAS) terdiri dari serangkaian rutinitas program komputer yang dapat membaca file komputer, pilih informasi yang diinginkan, melakukan perhitungan berulang-ulang, dan mencetak laporan dalam format Auditor yang ditentukan.

•    Fungsi Generalized Audit Software (GAS) :

1)    Menarik atau memanggil data dari struktur file , media file , tata letak record perusahaan yang sedang di audit. Data ditarik, di edit dan transfer ke file audit.

2)    Menghitung dengan data. Dengan melaksanakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya verifikasi kebenaran foot-ing dalam buku harian dan perkalian pada faktor penjualan.

3)    Melaksanakan pembandingan dengan data. Dengan menggunakan operator logis. Misalnya pembandingan batas kredit pelanggan dibandingkan dengan saldo perkiraan pelanggan, dimana setiap saldo perkiraan yang melebihi batas kredit dicatat untuk ditindaklanjuti.

4)    Mengikhtisarkan data. Untuk menyediakan dasar pembandingan. Misalnya daftar gaji terinci bisa dikhtisarkan untuk dibandingkan dengan laporan gaji.

5)    Menganalisis data untuk menyediakan dasar guna mengkaji kecenderungan atau menilai. Misalnya, piutang usaha individual umumnya dapat diurut sebagai dasar penilaian kemungkinan penagihannya.

6)    Menyusun kembali data dengan operasi-operasi penyortiran dan penggabungan. Misalnya, total kuantitas penjualan berbagai produk yang dijual oleh perusahaan dapat disortir menurut urutan untuk memudahkan analisis.

7)    Mendapatkan data statistik dari suatu deretan data. Misalnya, jumlah mean dan median penjualan bulan lalu dapat dihitung untuk membantu analisis.

8)    Mencetak keluaran (output). Seperti laporan, analisis dan formulir. Misalnya, formulir dan amplop permintaan konfirmasi.

•    Prosedur untuk setiap aplikasi GAS :  

Prosedur penggunakan paket GAS dimulai dari  penetapan tujuan merencanakan tujuan audit dan program kerja untuk aplikasi tertentu. Kemudian auditor memasukkan rincian mengenai aplikasi pada formulir spesifikasi yang dicetak sebelumnya. Spesifikasi ini dibutuhkan untuk memberitahu sistem komputer tentang ciri khas file tempat data aplikasi itu disimpan, berbagai fungsi dan langkah pemrosesan yang harus dilaksanakan oleh software dan isi serta format keluarannya. Kemudian auditor mendapatkan file induk dan file transaksi perusahaan untuk aplikasi itu dan memeriksa keotentikannya. Pemeriksaan ini umumnya terdiri dari pengumpulan total pengendali field data kunci dan merekonsiliasikan total ini agar sesuai dengan total pada perkiraan buku besar. Pada waktu yang  disepakati bersama, auditor menyerahkan spesifikasi tersebut untuk diproses oleh sistem komputer klien. Spesifikasi ini dapat diproses melalui formulir yang dapat discan secara otomatis atau media magnetik lainnya. Auditor juga dapat menggunakan paket GAS yang disimpan pada pita magnetik, disk magnetik. Auditor mengamati dengan ketat pemrosesan semua operasi komputer. Jika pemeriksaan telah selesai auditor segera mengambil alih semua output dan juga paket GAS serta spesifikasinya.

 ACL merupakan salah satu jenis audit software yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software (GAS). ACL hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan sehingga ACL lebih cenderung digunakan untuk menilai post transactions daripada current transactions. Dengan ACL, auditor akan menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pelaksanaan audit di lapangan. Volume data yang akan dianalisis menjadi lebih besar dan hasil pengolahan data relatif lebih akurat.

Tahap-tahap Audit PDE

Audit PDE dapat dilakukan dengan berbagai macam tahap-tahap. Tahap-tahap audit PDE menurut Ron Weber (1982) terdiri dari 5 tahap sebagai berikut :

1.    Tahap pemeriksaan pendahuluan

Dalam tahap ini auditor melakukan audit terhadap susunan , struktur, prosedur, dan cara kerja komputer yang digunakan perusahaan. Dalam tahap ini auditor dapat memutuskan apakah audit dapat diteruskan atau mengundurkan diri menolak melakukan / meneruskan auditnya. Atau jika audit sudah terlanjur dilaksanakan, maka auditor dapat membalikan pendapat kualifikasi.

2.    Tahap pemeriksaan rinci.

Tahap audit secara rinci dapat dilakukan jika auditor  memutuskan melanjutkan auditnya. Dalam tahap ini auditnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Kuat atau tidaknya pengendalian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya.

3.    Tahap pengujian kesesuaian.

Tujuan pengujian kesesuaian adalah untuk mengetahui apakah struktur pengendalian intern yang digariskan diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak. Dalam tahap ini auditor dapat menggunakan ‘ COMPUTER ASSITED EVIDANCE COLLECTION TECHNIQUES’ (CAECTs) untuk menilai keberadaan dan kepercayaan auditor terhadap struktur pengendalian intern tersebut.

4.    Tahap pengujian kebenaran bukti.

Tujuan pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten, sehingga auditor dapat memutuskan apakah resiko yang material dapat terjadi atau tidak selama pemrosesan data di komputer. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan adalah (Davis at.all. 1981) pengujian untuk :

a)    Mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data

b)    Menilai kualitas data

c)    Mengidentifikasi ketidakkonsistenan data

d)    Membandingkan data dengan perhitungan fisik

e)    Konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan.

5.    Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian.

Pada tahap ini auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatanya dalam laporan auditan.

Dalam melakukan review dan evaluasi pendahuluan terhadap pengendalian intern, auditor harus mendapatkan pengetahuan tentang sistem akuntansi untuk memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian secara menyeluruh dan aliran transaksi.

Auditor berkewajiban untuk menilai sistem akuntansi perusahaan dan memahami situasi pengendalian dan arus transaksi yang diterapkan. Misalnya, mencakup sistem dan struktur PDE, manajemen, sumber daya manusia, dan sifat-sifat transaksi yang diproses perusahaan.

Dalam audit PDE , auditor harus melakukan kegiatan dokumentasi , penilaian , dan pengujian terhadap struktur pengendalian intern perushaaan. Auditor harus mengintegrasikan hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, yang mencakup : 1) pengendalian umum PDE, 2) pengendalian aplikasi PDE, yang terdiri dari : a) pengendalian secara manual, b) pengendalian terhadap output komputer, dan c) pengendalian yang sudah diprogram.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Tips dan Trik Sukses Usaha Rental Mobil

Tips dan tirk sukses usaha bisnis rental mobil ini saya dapatkan dari situs bisnis ukm, karena salah satu usaha yang menawarkan jasa adalah usaha jasa penyewaan mobil atau yang lebih dikenal dengan rental mobil. Kebutuhan kendaraan semakin hari semakin meningkat, mereka menginginkan segala sesuatunya secara praktis dan mudah. Sehingga mereka memilih mobil untuk mengangkut semua anggota

»»  Baca Lebih Lanjut...

Peluang Usaha - Rental Mobil Bisnis Masa Kini

Peluang Usaha - Rental Mobil Bisnis Masa Kini, Sebenarnya bisnis rental mobil rumahan ini sudah banyak di masyarakat, jadi mereka yang memiliki mobil niaga berkapasitas penumpang banyak, (misalnya xenia, avanza, panther, kijang dan sebagainya) juga menerima carteran pada hari-hari tertentu.

Beli mobil tanpa perlu mengangsur.

Dengan menjalankan usaha rental mobil rumahan ini, bisa dibilang

»»  Baca Lebih Lanjut...

Peluang Usaha Buka Taman Baca

Satu lagi usaha yang cukup menjanjikan yakni, usaha tamaan baca. Dari tahun ke tahun, minat baca masyarakat semakin meningkat. Penerbit buku juga semakin banyak menerbitkan buku baru. Masyarakat yang tidak memungkinkan untuk membeli buku akan lebih memilih untuk menyewa saja.Inilah peluang kita untuk menjalankan bisnis taman baca di antaranya:.

KONSUMENKonsumen utama adalah mahasiswa,

»»  Baca Lebih Lanjut...

TUGAS MATA KULIAH PENGANTAR BISNIS

1. Jelaskan pengertian Bisnis ?
Bisnis adalah semua aktivitas ekonomi, seperti penyediaan barang dan jasa, produksi, pembelian, penjualan dan pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau lembaga perusahaan.

2. Jelaskan perbedaan Bisnis dan Non Bisnis ?
Perbedaan bisnis dan non bisnis terletak akan adanya faktordi transaksi
Perbedaan itu dapat kita lihat jelas, dan semua itu terletak pada motif (nilai) itu sendiri, misalnya kegiatan manusia yang bertujuan aspek kemanusiaan (social) dan BUKAN untuk mencari keuntungan. Misalnya organisasi PMI (Palang Merah Indonesia), masjid atau gereja.


3. Jelaskan pengertian kesempatan bisnis ?
Adalah peluang serta kesempatan seseorang dalam bisnis yang ada dan selalu berkembang seiring perkembangan peradaban manusia karena adanya faktor kebutuhan dan keinginan manusia yang makin berkembang (beraneka ragam) dan tanpa batas, serta ingin terpuaskan.

4. Jelaskan manfaat mempelajari bisnis ?
a. Membantu kita untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien di dunia bisnis
b. Memberikan kemampuan melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan bisnis yang benar tentang berbagai aktifitas dan obyek bisnis.
c. Sukses berkarir di dunia bisnis
d. Menyesuaikan dengan dunia bisnis yang selalu berubah karena globalisasi, perdagangan global, serta perubahan di bidang tekhnologi

»»  Baca Lebih Lanjut...

Kerangka Konseptual Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PASAR INFORMASI
Klasifikasi dan Konflik Kepentingan
Laporan Keuangan merupakan hasil interaksi dari tiga kelompok yaitu:
o    Perusahaan
o    Pemakai Informasi (Users)
o    Profesi Akuntansi
Perusahaan merupakan pelaku dalam proses akuntansi. Dengan aktivitas operasional, keuangan dan non-operasional, perusahaan menjustifikasi produksi laporan keuangan. Keberadaan dan prilakunya menghasilkan hasil keuangan  yang sebagian dapat diukur dalam proses akuntansi. Perusahaan juga merupakan penyedia informasi akuntansi.

Produksi informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pemakai. Pemakai utama informasi akuntansi antara lain pemegang saham, analis keuangan, kreditor dan agen pemerintah.

Profesi akuntansi membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan akan bertindak sebagai “auditor” yang bertanggungjawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU).

Terdapat tiga kemungkinan pendekatan dalam perumusan tujuan akuntansi. Pendekatan pertama melihat kumpulan informasi yang siap diungkapkan oleh perusahaan dan mencoba untuk menemukan cara terbaik untuk mengukur dan memverifikasinya.  Pendekatan kedua melihat informasi yang dapat diukur dan diverifikasi oleh profesi dan mencoba untuk mengakomodasi para pengguna dan perusahaan melalui berbagai pilihan-pilihan akuntansi. Pendekatan ketiga memandang kumpulan informasi yang dianggap relevan oleh para pengguna sebagai sesuatu hal yang penting serta mendorong profesi dan perusahaan untuk membuat dan menverifikasi informasi tersebut.

PERAN APB, AICPA DALAM MERUMUSKAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Menuju Penyusunan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan Menurut APB Statement No. 4:

o    Tujuan khusus

o    Tujuan umum

o    Tujuan kualitatif

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

Tujuan umum adalah sebagai berikut:

o    Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis.

o    Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit.

o    Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi earning potensial perusahaan.

o    Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumberdaya ekonomi dan kewajiban.

o    Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.

Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

o    Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi.

o    Dapat dipahami, informasi yang dipilih harus jelas, juga harus dapat dipahami pemakai.

o    Dapat diuji kebenarannya, hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran yang indipenden, menggunakan metode pengukuran yang sama.

o    Netral, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan bukan pemakai khusus pemakai tertentu.

o    Tepat waktu, berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi.

o    Dapat diperbandingkan, perbedaan-berbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda

o    Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan-tujuan kualitatif lain harus dilaporkan.

Tujuan yang dinyatakan dalam APB Statement No. 4 menjadi dasar untuk bentuk dan isi laporan keuangan konvensional.

Laporan Kelompok Studi tentang Tujuan Laporan Keuangan

April 1971 AICPA membentuk dua kelompok studi yaitu:

o    Wheat Committee

Bertugas untuk memperbaiki proses penyusunan standar, dan komote ini melaporkan hasil-hasilnya kepada FASB.

o    Trueblood Committee

Bertugas untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan dengan menentukan siapa user-nya, informasi apa yang mereka butuhkan, seberapa banyak info yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh akuntansi dan apa kerangka kerja yang diperlukan dalam menyediakan kebutuhan akuntansi. Komite ini berhasil merumuskan 12 tujuan laporan keuangan.

SIFAT, ISU-ISU, PENGEMBANGAN KONSEPTUAL DAN KONSEP-KONSEP FUNDAMENTAL DALAM AKUNTANSI KEUANGAN

Sifat Kerangka Kerja Konseptual

Sejak berdirinya, FASB mengakui arti penting tujuan laporan keuangan dalam mengadopsi standar keuangan. FASB juga mengakui bahwa keseluruhan problem penyusunan standar tidak hanya tergantung pada tujuan, tetapi juga pada penetapan batang tubuh konsep dan tujuan.

Dewan mengakui bahwa terjadi erosi kredibilitas pelaporan keuangan dan dikritik  dalam berbagai situasi berikut ini:

o    Dua atau lebih metoda akuntansi diterima untuk fakta yang sama

o    Metoda akuntansi yang kurang konservatif digunakan mendahului metoda akuntansi yang lebih konservatif.

o    Cadangan digunakan untuk melakukan perataan fluktuasi earning secara artifisial.

o    Laporan keuangan gagal memberi sinyal akan kegentingan likuiditas dimasa mendatang.

o    Penangguhan diikuti dengan penghapusan “big bath”.

o    Optimisme yang tidak disesuaikan ada dalam mengestimasi kemampuan untuk pemulihan kembali.

o    Off balance sheet financing adalah lazim

o    Aserti tidak material yang sering digunakan untuk menjustifikasi tidak diungkapkannya informasi yang tidak menyenangkan.

o    Bentuk mengungguli substansi.

Untuk mengkoreksi beberapa kondisi tersebut dan untuk menyediakan cara yang lebih tepat dalam penyusunan standar, dan meningkatkan pemahaman pemakai atas laporan keuangan dan kepercayaan dalam pelaporan keuangan, FASB mengadakan proyek kerangka konseptual.

Isu-isu Kerangka Konseptual

1.    Pandangan earning manakah yang seharusnya diadopsi?

    Pandangan aset/utang

Pandangan ini disebut juga pandangan neraca atau pemeliharaan modal, yang berarti revenue dan expense merupakan hasil dari perubahan aset dan utang.

    Pandangan revenue/expense

Pandangan ini disebut juga pandangan laporan income atau penandingan, berarti revenue dan expense dihasilkan dari kebutuhan akan penandingan. Penandingan, proses pengukuran fundamental dalam akuntansi terdiri dari dua tahap:

o    Pengakuan revenue atau waktu melalui prinsip realisasi

o    Pengakuan expense dalam tiga cara:

    Hubungan sebab akibat, seperti kos barang terjual

    Alokasi yang rasional dan sistematis,seperti depresiasi

    Pengakuan segera, sepertt biaya administrasi dan penjualan

    Pandangan non-artikulasi

Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa artikulasi mendorong perulangan, karena “semua kejadian yang dilaporkan dalam laporan income juga dilaporkan dalam neraca meskipun dari perspektif yang berbeda”. Definisi aset dan utang penting dalam penyajian posisi keuangan dan definisi revenue dan expense mendominasi pengukuran earnings. Dua laporan keuangan tersebut mempunyai eksistensi dan makna yang independen, sehingga skema pengukuran yang berbeda digunakan oleh masing-masing laporan.

2.    Isu Definisi

    Aset

Menurut pandangan aset/utang, aset adalah sumber daya ekonomi perusahaan. Sumber daya tersebut merepresentasikan manfaat di masa mendatang yang diharapkan menghasilkan aliran kas masuk secara langsung atau tidak langsung. Sumber daya ekonomi yang tidak memiliki karakteristik dapat ditukarkan atau severability. Dalam pandangan aset/hutang, aset dibatasi untuk meyajikan sumber daya ekonomi perusahaan.

Menurut pandangan revenue/expense, aset tidak hanya meliputi aset yang didefinisikan oleh pandangan aset/hutang, tetapi semua item yang tidak merepresentasikan sumber daya ekonomi namun diperlukan untuk penandingan dan penentuan income secara memadai.

Pandangan ketiga muncul dari persepsi neraca tidak hanya sebagai laporan posisi keuangan, tetapi sebagai “laporan tentang sumber dan komposisi sekarang atas modal yang diinvestasikan”.

    Utang

Menurut pandangan aset/utang, utang adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke pihak lain di masa mendatang.

Menurut pandangan revenue/expense, utang tidak hanya meliputi utang yang didefinisi oleh pandangan aset/utang tetapi juga kredit tangguhan dan cadangan yang tidak merepresentasikan kewajiban untuk mentransfer sumber daya ekonomi tetapi diperlukan untuk penandingan dan penentuan income dengan memadai.

Pandangan ketiga atas utang muncul dari persepsi neraca sebagai “laporan sumber dan komposisi modal perusahaan”. Utang dianggap sebagai sumber modal, dan meliputi kredit tangguhan dan cadangan yang tidak merepresentasikan kewajiban untuk mentransfer sumber daya ekonomi.

Ikhtisar karakteristik utang menurut APB Statement no 4:

Kewajiban adalah klaim umum terhadap perusahaan, dan bukan klaim atas sumber daya spesifik milik perusahaan, kecuali istilah kewajiban atau aturan legal yang diterapkan menyatakan sebaliknya.

Definisi yang seharusnya terkandung dalam substansi definisi utang dalam kerangka konseptual untuk akuntansi keuangan dan pelaporan adalah definisi yang memberi generalitas aplikasi yang diperlukan oleh sebuah kerangka kerja konseptual.

    Earning

Menurut pandangan aset/utang, earnings adalah peningkatan dalam aset bersih perusahaan kecuali perubahan modal.

Menurut pandangan revenue/expense, earnings adalah hasil dari proses penandingan revenue dan expense, atau mungkin dipertimbangkan sebagai bagian dari keduanya.

o    Akuntansi akrual

Elemem-elemen laporan keuangan dihitung dan dimasukkan dalam laporan keuangan melalui penggunaan akuntansi akrual. Akuntansi akrual mendasarkan pada konsep akrual, tangguhan (defferal), alokasi, amortisasi, realisasi dan  pengakuan.

3.    Konsep pemeliharaan modal atau cost recovery manakah yang seharusnya digunakan?

Konsep pemeliharaan modal memungkinkan kita membuat perbedaan antara return on capital atau earnings dan return of capital atau cost recovery. Earning berasal dari pemulihan atau pemeliharaan modal. 

Terdapat dua konsep pemeliharaan modal yaitu: konsep pemeliharaan modal yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Keduanya menggunakan pengukuran unit moneter atau unit daya beli umum yang sama, menghasilkan empat konsep pemeliharaan modal:

o    Modal keuangan yang diukur dengan unit uang

o    Modal keuangan yang diukur dengan daya beli umum yang sama

o    Modal fisik yang diukur dengan unit uang

o    Modal fisik yang diukur dengan daya beli umum yang sama

4.    Metode pengukuran manakah yang seharusnya didopsi?

Isu metode pengukuran terkait dengan penentuan inut ukuran maupunatribut yang diukur. Terkait dengan unit ukuran, pilihannya adalah antara dola aktual dan dolah yang disesuaikan dengan daya beli umum. Terkait dengan atribut yang akan diukur kita menentukan lima pilihan yaitu:

o    Metode kos historis

o    Kos sekarang

o    Nilai keluaran/jual sekarang

o    Nilai sekarang/jual harapan

o    Nilai sekarang dari aliran kas harapan

Tujuan Pelaporan Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan merupakan bentuk utama dari pelaporan keuangan yang akan sangat berarti untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi ke pihak di luar badan usaha.

Tujuan pelaporan keuangan tidak bersifat kebal (immutable), tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis dan sosial serta   dipengaruhi juga oleh karakteristik dan keterbatasan jenis informasi yang dapat disajikan oleh laporan keuangan tersebut, antara lain:

o    Informasi yang dihasilkan hanyalah kualitatif yang diwujudkan dalam bentuk uang yang mengarah ke perusahaan bisnis individual.

o    Informasi yang disediakan sering merupakan hasil dari pendekatan dan estimasi, bukan eksak atas kejadian transaksi masa lalu (historis).

o    Informasi yang disediakan hanya merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan.

Fokus Utama Pelaporan Keuangan

Fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai prestasi suatu perusahaan yang diukur dengan laba dan komponen–komponennya. Informasi tentang laba perusahaan didasarkan pada akuntansi akrual yang pada umumnya memberikan indikasi yang lebih baik tentang kemampuan perusahaan yang sekarang dan seterusnya untuk menghasilkan arus kas yang menguntungkan daripada informasi yang terbatas pada pengaruh keuangan dari penerimaan dan pembayaran kas.

Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang bermanfaat tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan uang kas, tentang peminjaman dan pembayaran pinjaman, transaksi modal, dividen kas dan faktor lain yang dapat mempengaruhi likuidasi atau solvensi perubahan termasuk penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang disajikan.  

Karakteristik Kualitatif Dari Informasi Keuangan

Karakterisitik dari informasi akuntansi ini ada yang bersifat  sebagian kuantitatif dan sebagai lagi kualitatif. Walau ada sedikit perbedaan mengenai karakteristik dari informasi akuntansi,  dalam pernyataan ini  perbedaan tersebut dianggap sebagai kualitas dari informasi.

Kualitas yang membedakan informasi yang lebih baik dari informasi yang kurang baik   merupakan kualitas yang utama dari relevan dan dapat dipercaya dengan beberapa karakteristik lain yang termasuk dalam kualitas. Meskipun karakteristik ini diharapkan tidak berubah, namun karena karakteristik dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik dan sosial dimana laporan keuangan tersebut dibuat, menjadikan karekteristik tidak abadi.

Materialitas

Materialitas merupakan pernyataan atas kepentingan relatif dan merupakan pertimbangan mendasar yang harus diberikan untuk melihat apakah informasi mempunyai dampak yang signifikan (material)  terhadap keputusan atau tidak.

Agar informasi memenuhi standar relevan, informasi harus berguna dalam kaitannya dengan tindakan yang didesain untuk memfasilitasi atau menghasilkan informasi yang ingin dihasilkan, disamping itu  informasi tergantung dari tingkat kejujuran dalam penyajian suatu kejadian (reabilitas), dalam mengembangkan ukuran yang menyimpulkan suatu pengujian dari bukti, data atau catatan yang sama (direfikasi) dalam penyajian laporan atau informasi akuntansi pembuat informasi tidak mempengaruhi hasil yang telah ada sebelumnya (netralitas) sehingga laporan keuangan memberikan manfaat yang lebih baik jika disajikan dengan periode sebelumnya untuk dapat dibandingkan (komparabilitas).

Masalah Pengakuan dan Pengukuran

1.    Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Maksud diciptakan konsep pengakuan dan pengukuran adalah:

o    Sebagai kesatuan fundamental mengenai kriteria dan pedoman pengakuan  terhadap informasi yang secara formal harus dimasukkan kedalam laporan keuangan, serta untuk menentukan kontribusi laporan keuangan terhadap tujuan laporan keuangan. 

o    Untuk memenuhi maksud tersebut, diketengahkan kreteria dan pedoman yang umum konsisten dengan praktek akuntansi.

o    Pengungkapan yang cukup, bentuk disclousure atas laporan keuangan diusahakan dengan meyampaikan informasi dengan pengungkapan yang cukup memadai

Keseluruhan informasi dalam pelaporan keuangan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang investasi, kredit, dan keputusan lainnya yang sejenis.

2.    Kriteria Pengakuan dan Pengukuran

Adapun kriteria atau definisi operasional pengakuan dan pengukuran, seperti yang disajikan dibawah ini:

    Kriteria Pengakuan Fundamental  suatu item sebagai berikut:

o    Definisi (definition),item memenuhi difinisi elemen-elemen laporan keuangan.

o    Keterukunan (meansurability), item mempunyai atribut relevan  yang dapat diukur dengan keandalan yang memadai

o    Relevan (relevance), informasi tentang item tersebut dapat membuat keputusan pemakai menjadi betrbeda.

o    Keandalan (reliability), informasi mewakili keadaan sebenarnya, jujur, dapat diuji kebenarannya  dan netral.

    Atribut-Atribut Pengukuran Akuntansi

Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa diukur dengan atribut yang berbeda, tergantung pada sifat dari item tersebut serta pengukurannya dengan atribut yang relevan.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan

    Ruang Lingkup dan Isi Dari Pelaporan

Unsur-unsur dari pelaporan keuangan terbagi atas dua bagian,

o    Bagian pertama terdiri dari tiga unsur yaitu : Kekayaan, modal yang menggambarkan tingkat atau jumlah sumber-sumber ekonomi atau klaim pada suatu saat.

o    Bagian kedua terdiri dari tujuh elemen yaitu laba komprehenshif dengan komponen pendapatan, biaya, untung dan rugi serta investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik.                                                                                                 

    Tujuan, Sifat-sifat Kualitatif dan Unsur-Unsur

Dilihat dari jenis perusahaan  terdapat beberapa tujuan dari melaporkan keuangan:

o    Tujuan dari melaporkan keuangan  oleh perusahaan bisnis, mengutamakan kegunaan sekarang dan investor potensial, kreditor dan membentuk investasi rasional lainnya.

o    Tujuan dari melaporkan keuangan oleh perusahaan non bisnis, mengutamakan kegunaan sekarang dan menyediakan sumber-sumber potensial dan membuat keputusan rasional.

Sifat kualitatif dari informasi akuntansi lebih mengutamakan penggunaan penuh dari informasi keuangan itu sendiri, sedangkan unsur unsur pelaporan keuangan itu sendiri termasuk dalam hubungan sebagai satu kesatuan yang nyata. Dimana suatu item dibawah standar definisi adalah suatu kesatuan riil, kewajiban, pendapatan, beban atau keempatnya, atau dengan kata lain sebagai other entities.

»»  Baca Lebih Lanjut...