Minggu, 25 Juli 2010

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA DI SEKTOR PERTANIAN

JAMAN ORDE LAMA
Di era orde lama, yakni ketika pemerintahan yang sah baru saja dibentuk dan bangsa Indonesia masih mengalami problem belajar berdemokrasi, Pertanian di masa itu praktis mengalami masa sulit seiring dengan ketidakstabilan situasi politik yang masih euforia pasca 350 tahun masa kolonialis dengan sistem tanam paksa dan 3,5 tahun kerja rodi.
Di era serba terjepit, para pemimpin negeri ini berkali-kali mencoba mengembangkan formula untuk menyelamatkan pertanian. Program yang dibuat antara lain:
Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah
:
  • Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
  • Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
  • Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
  • Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
  • Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Tujuan diberlakukannya UUPA adalah:
Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Sayangnya pemerintahan Orde Lama tidak berlangsung lama, kebijakan distribusi tanah secara adil menurut UU Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan landreform kandas di jaman Orde Baru. Maka, Agrarische Wet yang menjadi dasar bagi Hak Guna Usaha (HGU) para pemodal dan partikelir untuk memeras tanah dan petani kecil terus berlangsung.

JAMAN ORDE BARU
Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde baru dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau.
Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut.
Tujuan Revolusi hijau adalah mengubah petani-petani gaya lama (peasant) menjadi petani-petani gaya baru (farmers), memodernisasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Revolusi hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan para petani pada cuaca dan alam karena peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan produksi bahan makanan.
Latar belakang munculnya revolusi Hijau adalah karena munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Sehingga dilakukan pengontrolan jumlah kelahiran dan meningkatkan usaha pencarian dan penelitian binit unggul dalam bidang Pertanian. Upaya ini terjadi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus.
Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakan revolusi hijau ditempuh dengan cara:
1.     Intensifikasi Pertanian
Intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi :
  • Pemilihan Bibit Unggul
  • Pengolahan Tanah yang baik
  • Pemupukan
  • Irigasi
  • Pemberantasan Hama
2.     Ekstensifikasi Pertanian
Ekstensifikasi pertanian, yaitu  Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru (misal mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dsb).
3.     Diversifikasi Pertanian
Usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, mencegah penurunan pendapatan para petani.
4.     Rehabilitasi Pertanian
Merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Usaha pertanian tersebut akan menghasilkan bahan makanan dan sekaligus sebagai stabilisator lingkungan.
 Pelaksanaan Penerapan Revolusi Hijau:
Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani.
Kegiatan pemasaran hasil produksi pertanian berjalan lancar sering perkembangan teknologi dan komunikasi.
Tumbuhan yang ditanam terspesialisasi atau yang dikenal dengan monokultur, yaitu menanami lahan dengan satu jenis tumbuhan saja.
Pengembangan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan yang tahan terhadap serangan penyakit dan hanya cocok ditanam di lahan tertentu.
Petani menggunakan bibit padi hasil pengembagan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI=International Rice Research Institute) yang bekerjasama dengan pemerintah, bibit padi unggul tersebut lebih dikenal dengan bibit IR.
Pola pertanian berubah dari pola subsistensi menjadi pola kapital dan komersialisasi.
Negara membuka investasi melalui pembangunan irigasi modern dan pembagunan industri pupuk nasional.
Pemerintah mendirikan koperasi-koperasi yang dikenal dengan KUD (Koperasi Unit Desa).
PELITA
Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun). Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.
Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.
Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:
  • Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.
  • Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.
  • Perbaikan jalan raya.
  • Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.
  • Semakin majunya sektor pendidikan.
Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
Pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan di tuangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll
Pelita IV(1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain.
Swasembada Pangan
Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia.
Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.
Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999)
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
JAMAN ORDE REFORMASI
Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani, merupakan inti dari upaya pembangunan pertanian/pedesaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Peran Pemerintah adalah sebagai stimulator dan fasilitator, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat petani dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
Berdasarkan pada paradigma tersebut maka visi pertanian memasuki abad 21 adalah pertanian modern, tangguh dan efisien. Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Hal ini akan dapat dicapai melalui pembangunan pertanian dengan strategi
Optimasi pemanfaatan sumber daya domestik (lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi)
Perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumber daya, produksi dan konsumsi
Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis, dan
Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat secara berimbang.
Salah satu langkah operasional strategis yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas adalah Gerakan Mandiri (Gema) yang merupakan konsep langkah-langkah operasional pembangunan pertanian, dengan sasaran untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mulai TA 1998/1999 telah diluncurkan berbagai Gema Mandiri termasuk Gema Hortina untuk peningkatan produksi hortikultura.
Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara menuju ketahanan hortikultura (Gema Hortina), dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Melalui gerakan ini komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat unggulan.
Komoditas yang diutamakan adalah yang bernilai ekonomi tinggi, mempunyai peluang pasar besar dan mempunyai potensi produksi tinggi serta mempunyai peluang pengembangan teknologi. Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya hortikultura unggulan tersebut meliputi penumbuhan sentra agribisnis hortikultura dan pemantapan sentra hortikultura yang sudah ada.
Komoditas unggulan yang mendapat prioritas adalah :
  • •         Sayuran : kentang, cabe merah, kubis, bawang merah, tomat dan jamur
  • •         Buah-buahan : pisang, mangga, jeruk, nenas dan manggis
  • •         Tanaman hias : anggrek
  • •         Tanaman obat : jahe dan kunyit.
Pada tahun 2000 pemerintah mengurangi dan menghapus bea masuk import beras yang berdampak pada masuknya beras Vietnam, Thailand, Philipine, dan Cina. Sejak itu pula, perjuangan petani Indonesia makin berada pada posisi yang sangat lemah dengan tingkat kesejahteraan/nilai tukar petani yang sangat lemah.
»»  Baca Lebih Lanjut...

Penganggaran Sektor Publik

Pengertian dan fungsi penganggaran
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
  • Aspek perencanaan
  • Aspek pengendalian
  • Aspek akuntabilitas publik
Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: (1) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, (2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.
Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama,
yaitu:
  • Sebagai alat perencanaan
  • Alat pengendalian
  • Alat kebijakan fiskal
  • Alat politik
  • Alat koordinasi dan komunikasi
  • Alat penilaian kinerja
  • Alat motivasi
  • Alat menciptakan ruang publik
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
  • Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan mengingkatkan kualitas hidup masyarakat.
  • Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumbe daya (scaricity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.
  • Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
Jenis penganggaran
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:
Anggaran Operasional
Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.
Anggaran Modal/Investasi
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.
APBN/APBD
APBN merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter serta meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut. Proses penyusunan APBN hingga penetapannya disebut dengan daur ulang anggaran. Daur APBN terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) penyusunan Rancangan Anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah kepada DPR, (2) pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN, (3) pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh pemerintah, (4) pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawas fungsional, (5) pembahasan dan persetujuan DPR atas penghitungan anggaran negara. Akuntansi yang ada dalam tahap 4 dan 5 daur tersebut menggunakan sistem double entry dengan basis kas.
APBD merupakan rencana kegiatan Pemda yang dituangkan dalam bentuk rangka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Struktur APBD mengalami dua kali perubahan mendasar selama era pra reformasi. Sistem akuntansi yang digunakan dalam mengadministrasikan anggaran di area tersebut adalah stelse kameral (single entry). Di era pasca reformasi, struktur APBD mengalami perubahan mendasar dengan adanya klasifikasi baru, yaitu pembiayaan, yang merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Sistem akuntansi yang mendukung struktur tersebut adalah sistem double entry dengan basis kas yang dimodifikasi, yaitu penggunaan basis kas selama tahun anggaran dan penggunaan basis akrual pada akhir tahun anggaran.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Tipe pengendalian
Dapat dikategorikan menjadi tiga  kelompok, yaitu:
  • Pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
  • Pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran.
  • Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kunerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.
Struktur pengendalian
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban
adalah:
  • Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
  • Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi.
  • Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.
  • Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi.
  • Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan.
  • Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi  secara efektif dan efisien.
  • Sebagai alat pengendalian anggaran.
Pada dasarnya terdapat empat jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu:
  • Pusat biaya, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum.
  • Pusat pendapatan, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya Dinas Pendapatan Daerah.
  • Pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Contohnya BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda.
  • Pusat investasi, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan.
Proses pengendalian
Pengendalian manajemen meliputi hubungan antara atasan-bawahan. Pengendalian dilakukan mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah. Proses ini meliputi tiga aktivitas:
  • Komunikasi, dimaksudkan agar bawahan bertindak efektif dan mengerti apa yang diharapkan.
  • Motivasi, bawahan diberi motivasi menyelesaikan tugasnya.
  • Evaluasi, efisiensi dan efektifitas seorang bawahan melakukan tugas dievaluasi terlebih dahulu oleh atasan.
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi: (1) perumusan strategi (strategi formulation), (2) perencanaan strategik (strategic planning), (3) penganggaran, (4) operasional, dan (5) evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metoda management by walking arround.
Sistem pengendalian manajemen dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi agar dapat berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal.
Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Untuk menyikapi hal itu tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organisation goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal.
»»  Baca Lebih Lanjut...

Akuntansi Sektor Publik

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Akuntansi sebagai alat perencanaan
Peranan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik pada proses perencanaan dan pengendalian adalah menyediakan informasi keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan.
Perencanaan yang mempunyai dimensi waktu semakin panjang, maka akutansi manajemen dalam menyediakan informasinya untuk pembuatan rencana sementara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kategori perencanaan yang lazim sebagai berikut: (1) Perencanaan jangka panjang, (2) Perencanaan jangka menengah, dan (3) Perencanaan jangka pendek.
Sedangkan,
informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
-          Informasi sifatnya rutin atau ad hoc.
Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, sedangkan informasi yang sifatnya ad hoc diperlukan untuk menghadapi masalah yang sifatnya temporer.
-          Informasi kuantitatif atau kualitatif.
-          Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal.
Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga publik sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.
Akuntansi sebagai alat pengendalian
Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi, meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen.
Sementara itu, organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja utama dalam ukuran moneter.
Peran akuntansi manajemen sektor  publik
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:
1.      Perencanaan strategis
Sistem perencanaan yang efektif merupakan persyaratan dalam organisasi sektor publik sehingga akuntansi manajemen merupakan bagian penting sebagai penyedia informasi untuk menjadlankan sistem.
2.      Pemberian informasi biaya
Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin, dan yang masuk kategori biaya modal, controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variable, dan sebagainya.
3.      Penilaian investasi
Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi.
4.      Penganggaran
Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata.
5.      Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (charging for service)
Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Dengan informasi akuntansi manajemen, sumber-sumber inefisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan.
6.      Penilaian kinerja
Penilaian merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
»»  Baca Lebih Lanjut...

Posting Kami