Lingkungan Etika dan Akuntansi

Ekspektasi Masyarakat terhadap Bisnis dan Akuntansi

Keuntungan dan etika

            Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan atau lebih tepatnya keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Pertama, keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada ivestor yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang menjamin kemakmuran nasional. Ketiga, keuntungan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bertahan melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya.

            Dalam bisnis yang modern ini, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Mereka dituntut mempunyai keahlian dan keterampilan bisnis yang melebihi keterampilan dan keahlian bisnis orang kebanyakan lainnya. Kaum profesional bisnis ini dituntut untuk memperlihatkan kinerja tertentu yang berada diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi teknis murni, melainkan juga menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi prasyarat keberhasilan bisnis ini juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, dan sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholder), yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan.

Tekanan ekonomi dan bisnis yang kompetitif

Dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis sadar bahwa perusahaan yang unggul bukan hanya perusahaan perusahaan yang mempunyai kinerja bisnis yang baik, melainkan juga perusahaan yang mempunyai kinerja etis, etos yang baik. Hanya perusahaan yang mampu melayani kepentingan semua pihak yang berbisnis dengannya, mempertahankan mutu, mampu memenuhi permintaan pasar dengan tingkat harga, kualitas, dan waktu yang tepat yang akan menang. Hanya perusahaan yang mampu menawarkan barang dan jasa sesuai dengan apa yang dianggapnya baik dan diterima masyarakat itulah yang akan berhasil dan bertahan lama.

Hal yang paling pokok untuk bisa untung dan bertahan dalam pasar yang penuh persaingan adalah sejauh mana suatu perusahaan bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen dan tentunya ini bukanlah merupakan hal yang mudah. Karena dalam pasar yang bebas dan terbuka, dimana beragam barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga dan mutu yang kompetitif, sekali konsumen merasa dirugikan mereka akan berpaling dari perusahaan tersebut. Hal ini akan memiliki efek berantai yang mempengaruhi konsumen lainnya sehingga lama kelamaan jika perusahaan tidak berhati-hati, mereka akan dijauhi oleh semua konsumen dan ini sangat disadari betul oleh semua perusahaan. Kepercayaan konsumen hanya mungkin dijaga dengan memperlihatkan citra bisnisnya sebagai bisnis yang baik dan etis.

Pendekatan stakeholder

Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif: bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat didalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak kan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin.

Supaya bisnis dari perusahaan dapat berhasil dan bertahan lama, perusahaan manapun dalam kegiatan bisnisnya dituntut, atau menuntut dirinya, untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Jika salah satu saja dari pihak yang berkepentingan dirugikan, pihak tersebut tidak akan mau lagi menjalankan bisnis dengan perusahaan tersebut. Bahkan, pihak yang belum menjalin bisnis dengannya juga akan menganggap perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang harus diwaspadai dalam relasi bisnis selanjutnya.

Peran Pemerintah

Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fairdan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang merupakan kombinasi dari prinsip no-intervention, dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Dalam teori Smith, peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no-harm, yaitu bahwa demi menegakkan keadilan no-harm, pemerintah harus campur tangan.

Karena itu, dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah dibatasi perannya hanya pada tingkat minimal, tetapi sekaligus efektif. Minimal karena pemerintah dibatasi perannya hanya pada tiga tugas utama. Pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi dari masyarakat merdeka lainnya; kedua, tugas melindungi, sebisa mungkin setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dari setiap anggota lainnya, atau tugas menjamin keadilan secara ketat; ketiga, tugas membangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan lembaga-lembaga umum tertentu yang tidak bisa dijalankan oleh swasta karena tidak menguntungkan, tetapi sangat berguna bagi kehidupan bersama.

Lingkungan Etis untuk Akuntan Profesional

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance.

•         Jasa assuranceadalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.

Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure).

•         Jasa nonassuranceadalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga “masyarakat keuangan” memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

 

Belajar dari masa Lalu Profesi Akuntansi: Kasus Enron-AA dan Worldcom

Kasus WorldCom

WorlCom merupakan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan berbagai macam produk di seluruh dunia seperti data, Internet, komunikasi telepon, layanan telekonfrens melalui video, sampai penjualan kartu telepon prabayar untuk sambungan internasional. Perusahaan dengan kode saham Wcom di bursa Nasdaq ini memiliki 73.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia. Sebanyak 8.300 di antaranya adalah pegawai yang tinggal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Skandal WorldCom mencuat setelah perusahaan ini mengaku telah mengembungkan keuntungannya hingga US$ 3,9 milyar pada periode Januari 2001 dan Maret 2002. Pada tahun 2001 hingga awal 2002, WorldCom memasukan US$ 3,9 milyar dollar AS yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut menekan biaya selama bertahun-tahun.

Dengan hilangnya pos biaya operasional ini, maka pos keuntungan menjadi lebih besar karena biaya yang seharusnya mengurangi keuntungan sudah diperkecil. Dengan keuntungan yang terlihat besar, maka akan menunjukkan bahwa kinerja WorldCom sangat bagus. Saham WorldCom yang dicatatkan di bursa tahun 1999 pada harga US$ 62, langsung anjlok 94 persen sejak Januari 2002 akibat mencuatnya skandal tersebut. Selain itu setelah perginya pendiri dan chief executive officer WorldCom, Bernie Ebbers, pada bulan April 2002, skandal lainnya mencuat. Diketahui Ebbers meminjam jutaan dollar AS (US$ 400 juta) dari perusahaan tersebut untuk menanggung kelebihan harga yang harus dibayarnya untuk saham-saham perusahaan itu sendiri.

Pada akhir tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2002, pemerintah AS mengklaim Ebbers mengintimidasi CFO (chief financial officer) Scott Sullivan untuk menutupi pengeluaran yang tidak terkontrol yang mencapai miliaran dolar dan menyebutnya sebagai pendapatan yang tidak selayaknya. "Ia adalah WorldCom dan WorldCom adalah Ebbers. Ia membangun perusahaan itu. Ia melarikan diri, tentu ia yang harus bertanggung jawab atas kebocoran itu," ujar Jaksa William Johnson kepada juri.

Namun pengacara Ebbers membantah bahwa kebocoran itu adalah tanggung jawab Sullivan. Sebelumnya Sullivan yang bertindak sebagai saksi dari pihak pemerintah mengatakan bahwa Ebbers menginstruksikan dirinya untuk mencatatkan jumlah ke dalam neraca hingga memenuhi ekspektasi Wall Street. Jaksa Agung AS Alberto Gonzales menyebut keputusan ini sebagai 'kemenangan bagi sistem hukum'. Gonzales mengatakan, juri telah mengenali bahwa kecurangan itu ditimbulkan dari manajemen tingkat menengah hingga eksekutif puncaknya. Selain itu, Ebbers juga masih menghadapi proses pengadilan sipil termasuk tuntutan dari perusahaan yang telah menjamin US$ 400 juta pinjaman prbadinya. Sementara itu 12 mantan direktur perusahaan termasuk satu bank investasi yang menjadi underwriterdan auditor Arthur Andersen juga menghadapi pengadilan sipil dari para investor yang marah.

Kaitan kasus WorldCom dengan Etika Bisnis:

Dalam kasus WorldCom, jelas terlihat bahwa terjadi suatu tindakan yang melanggar etika bisnis dimana pihak manajemen dan pemilik WorldCom melakukan suatu itikad bisnis yang tidak baik. Manajemen WorldCom dengan sengaja memalsukan data keuangan mereka dengan memasukan US$ 3,9 milyar dollar AS yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi hanya untuk agar kinerja mereka terlihat bagus yang diharapkan akan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan mereka. Selain itu, pemilik WorldCom, Ebbers, juga melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari prinsip beretika dalam bisnis. Ia menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ini tentunya sangat merugikan pihak lain, seperti investor dan kreditur karena mereka ditipu atas adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh WorldCom.

Selain itu, KAP Arthut Andersen yang seharusnya melakukan pengungkapan atas kecurangan yang dilakukan oleh WorldCom, justru bekerjasama dengan manajemen untuk menutupi kecurangan yang sebenarnya mudah dideteksi keberadaannya. KAP Arthur Endersen dalam hal ini telah melanggar kode etiknya sebagai akuntan, yaitu bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan.

Dalam hal ini, yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah:

1.      Pihak manajemen perusahaan

Pihak manajemen perusahaan dengan sengaja memalsukan data keuangan mereka dengan memasukan US$ 3,9 milyar dollar AS yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi hanya untuk agar kinerja mereka terlihat bagus.

2.      Pemilik perusahaan, yaitu Ebbers

Ebbers menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan melakukan pinjaman sebesar US$ 400 juta dan menjadikan saham perusahaan sebagai jaminannya.

3.      Auditor internal perusahaan

Auditor internal perusahaan tidak menggungkapkan kesalahan paktek-praktek akuntansi dan kecurangan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan. Mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva, harusnnya praktik ini bisa diungkap lebih cepat.

4.      Auditor eksternal perusahaan, dalam hal ini KAP Arthur Endersen

KAP Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang dilakukan pihak Worldcom. Karena seharusnya KAP Arthur Anderson bertugas untuk mengaudit kesalah semacam itu, apalagi kesalah ini sangat material. KAP Arthur Anderson seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan Worldcom, yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakuakan hal diluar kewajaran praktek akuntansi.

Kasus Enron

Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada 1930 sebagai Northern Natural Gas Company, sebuah konsorsium dari Northern American Power and Light Company, Lone Star Gas Company, dan United Lights and Railways Corporation. Kepemilikan konsorsium ini secara bertahap dibubarkan antara  1941 hingga 1947 melalui penawaran saham kepada publik. Pada 1979, Northern Natural Gas mengorganisir dirinya sebagai perusahaan induk, Internorth, yang menggantikan Northern Natural Gas di New York Stock Exchange. Enron sebelum tahun 2001 mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, serta komunikasi (wikipedia.co.id).

Enron menyalahgunakan kekuatan ekonomi dan hubungan pribadi pada Arthur Andersen untuk mencapai “pendekatan agresif dalam akuntansinya”. Tim Audit Andersen yang dipimpin David Duncan kelihatannya mengakomodasi keagresifan Enron. Ketika ada akuntan Andersen yang bereaksi secara tidak simpatik terhadap upaya Enron untuk memaksimalkan laba atau untuk memanipulasinaturan akuntansi, besar kemungkinannya dia digeser dari penugasannya di Enron yang prestisius.

Sejak tahun 1998 Enron mulai mengeluh terhadap keputusan-keputuwsan yang dibuat  Professional Standards Group (PSG). Sebenarnya PSG adalah suatu lembaga kunci di Andersen yang mempunyai wewenang tertinggi menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan akuntansi, atau masalah-masalah yang mungkin timbul mengenai kebijakan akuntansi.

Pada 2 Desember 2001, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11 akibat kebangkrutan yang melanda perusahaan tersebut. Kebangkrutan ini disebabkan kegagalan pada proses bisnis dan manajemen (Eiteman, dkk, 2007). Juga akibat adanya penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif (wikipedia.co.id).

Jeffrey Skilling menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat credit rating perusahaan menurun pada November 2001. Hal ini dikarenakan sebagai perusahaan trading, membutuhkan rating nilai investasi untuk melakukan perdagangan dengan perusahaan lain. Tidak ada nilai yang baik, maka tidak akan ada perdagangan (Eiteman, dkk, 2007).

Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca (off balance sheet) kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca (on balance sheet). Hutangnya tidak hanya sebesar $13 juta tetapi bertambah hingga sebesar $38 juta. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak special purpose entity (SPEs) dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang. Sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi ulang yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan jatuh (Eiteman, dkk, 2007).

Meningkatnya defisit dalam arus kas perusahaan menyebabkan timbulnya masalah manajemen keuangan yang mendasar pada Enron. Pertumbuhan perusahaan membutuhkan adanya modal eksternal. Tambahan modal dapat diperoleh dari hutang baru dan ekuitas baru. Ken Lay dan Jeff Skilling, enggan untuk menerbitkan jumlah besar dari ekuitas baru. Karena akan mendilusi laba dan jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham.  Pilihan menggunakan utang juga terbatas, dengan tingkat utang yang tinggi menyebabkan rating Enron hanya sebesar BBB, tingkat rating yang rendah oleh lembaga pemberi rating (Eiteman, dkk, 2007).

Andrew Fastow bersama dengan asistennya membuat SPEs, alat yang digunakan dalam jasa keuangan. SPEs memiliki dua tujuan penting, pertama; menjual aset-aset yang bermasalah ke rekanan. Enron menghilangkan aset tersebut dari neraca, mengurangi tekanan akibat utang dan menyembunyikan kinerja buruk investasi. Hal ini dapat mendatangkan dana tambahan untuk membiayai kesempatan investasi baru. Kedua; memperoleh pendapatan untuk memenuhi laba yang disyaratkan oleh Wall Street.

SPEs dibiayai dari tiga sumber; (1) ekuitas dalam bentuk saham treasury, (2) ekuitas dalam bentuk minimum 3% dari aset yang berasal dari pihak ketiga yang tidak berhubungan, (3) jumlah yang besar dari utang bank. Modal ini berada pada sisi kanan neraca SPEs, akan tetapi pada sisi kiri modal digunakan untuk membeli aset dari Enron. Hal ini menyebabkan harga saham SPEs berkaitan dengan harga saham Enron. Saat saham SPEs naik, maka saham Enron ter-apresiasi. Sedangkan saat harga saham SPEs turun, maka harga saham Enron ter-depresiasi (Eiteman, dkk, 2007).

Menurunnya harga saham Enron hingga $47 per lembar saham pada bulan Juli 2001, menyebabkan investor curiga. Hal ini menyebabkan Sherron Watkins, wakil presiden Enron mencoba memperingatkan Kenneth Lay dengan membawa 6 lembar surat yang menjelaskan proses akuntan yang tidak wajar sehubungan dengan SPEs dan memperingatkan akan kecurangan proses akuntan. Akan tetapi peringatan Sherron Watkins tidak dihiraukan oleh Ken Lay, sehingga terjadilah tsunami di Enron. Harga sahamnya jatuh hingga tersisa $1 per lembar saham yang menyebabkan Enron bangkrut. Pada Bulan Februari 2002, Sherron Watkins dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan skandal Enron, tentang aktivitas akuntansi perusahaan.

Kaitan Kasus Enron dengan Etika Bisnis:

Adapun kaitan kasus Enron dengan Etika Bisnis, jika dilihat dari Ekspektasi Masyarakat terhadap Bisnis dan Akuntansi yaitu:

Jika dilihat dari prinsip keuntungan dan etika:

Menurut teori fraud ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, menipulasi, korupsi dan sebangsanya (prilaku tidak etis), yaitu opportunity; pressure; dan rationalization, ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik (public trust). Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Enron,yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (social impact). Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaaan di bursa efek. Jika dilihat dari Agency Theory, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau principal untuk memberikan suatu fairrness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat.

Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Dalam pihak Andersen sendiri pun mengalami pergejolakan akan etika, dimana seorang staf PSG (Professional Standard Group) yaitu Carl Bass tidak diperkenankan turut campur menangani Enron, karena menentang kebijakan akuntansi yang diterapkan Enron. Sekalipun hal ini diluar tradisi Andersen, dan ditentang oleh orang-orang penting PSG, tetap saja Carl Bass tidak diperkenankan ikut campur. Akuntan Andersen yang lain juga mengalami nasib yang sama, yaitu Jennifer Stevenson dan Pattie Grutzmacher. Keduanya digeser dari bagian tertentu dalam audit Enron setelah mereka mengambil posisi yang berlawan dengan keinginan klien. Selain itu, Tim audit Enron yang dikepalai oleh David Duncan dan anggota senior dalam tim auditnya mengabaikan saran PSG dan untuk tidak menggabungkan masing-masing SPEs menjadi satu, walaupun sebenarnya di Andersen nasehat PSG tidak pernah diabaikan, dan secara umum pendapat PSG lah yang menentukan. Ketika kasus ini menyeruak, Duncan memerintahkan untuk menghancurkan seluruh dokumen Enron kecuali kertas kerja audit inti. Hal ini untuk mencari jalan keselamatan, yang tidak sesuai dengan etika.

Peran Pemerintah

Dalam masalah Enron dan Andersen, kasus ini bergaung keras karena melibatkan politisi-politisi penting. Enron mempunyai hubungan dekat dengan Presiden George Bush. Enron sejak lama menjadi pendukung keuangan Bush. Keterlibatan keuangan Enron melaampaui Gedung Putih, dan menyeret banyak kalangan dari partai Republik. Dukungan keuangannya membuka kesempatan bagi Enron untuk mendapat akses ke lembaga negara yang sensitif seperti Energy Committee-nya, yaitu Wakil Presiden Richard Cheney. Sehingga, peran pemerintah secara preventif dalam kasus ini menjadi tidak berfungsi.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Teori Etika dan Prinsip Etis dalam Bisnis

Pengertian Etika

Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dari standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak. Secara teoritis pengertian etika dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

Pertama, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara kehidupan yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu genereasi ke generasi yang lain.

Kedua, etika mempunyai pengertian sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, dan mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia yang mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Secara umum, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif, dan semacamnya. Etika khususadalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi tiga, yaitu etika individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, etika sosial yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesama, serta etika lingkungan hidup yang berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika bisnis sendiri merupakan bagian dari etika sosial yang secara khusus merupakan bagian dari etika profesi.

Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi ini tidak hanya mencakup analisis norma moral dan nilai moral, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis.

Masalah-masalah etika bisnis dapat dibedakan ke dalam tiga jenis masalah, yaitu:

1. Masalah sistematik, adalah pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi. Tingkatan ini mencakup pertanyaan mengenai moralitas hukum, regulasi, struktur industri, dan praktik sosial dimana bisnis dijalankan.
2. Masalah korporasi, adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan sebagai keseluruhan.
3. Masalah individual, adalah pertanyaan etis yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individu.

Relativitas Moral

Persaingan global yang ketat tanpa mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu, semua perusahaan bisnis mau tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip etika tertentu. Persoalan ini terutama berlaku dalam bisnis global yang tidak mengenal batas negara, menyangkut apakah norma dan prinsip-prinsip etika bersifat universal atau terkait dengan budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat terlebih dahulu tiga pandangan umum yang dianut. Pandangan pertama adalah bahwa norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, artinya perusahaan mengikuti aturan norma dan moral yang berlaku di tempat perusahaan beroperasi. Pandangan kedua adalah bahwa norma sendirilah yang paling benar dan tepat, artinya perusahaan mengikuti aturan norma dan aturan moral di tempat perusahaan itu berasal. Pandangan ketiga adalah immoralis naif yang menyatakan bahwa tidak norma moral yang perlu diikuti sama sekali.

Pandangan pertama bermaknakan bahwa suatu entitas dalam operasinya harus memegang prinsip pokok bahwa prinsip dan norma yang dianut oleh negara tuan rumah harus dipatuhi dan dijadikan pegangan. Namun yang menjadi persoalan adalah anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral yang bersifat universal yang berlaku di semua negara dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, norma dan nilai moral bersifat relatif.

Pandangan kedua memiliki makna bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal, dan karenanya apa yang dianggap dan dianut sebagai benar di negara sendiri harus juga diberlakukan di negara lain (karena anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya). Pandangan ini umumnya didasarkan pada anggapan bahwa moralitas menyangkut baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia.

Menurut De George, prinsip paling pokok yang berlaku universal, khususnya dalam bisnis, adalah prinsip integritas pribadi atau integritas moral. Keunggulan dari prinsip ini adalah tidak punya konotasi negatif seperti halnya prinsip-prinsip moral lainnya. Bertindak berdasarkan integritas pribadi berarti bertindak sesuai dengan norma-norma perilaku yang diterima dan dianut diri sendiri dan juga berarti memberlakukan pada diri sendiri norma-norma yang juga dituntut oleh etika dan moralitas.

Teori Etika Modern (Kognitivisme)

Utilitarianisme

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan peraturan sosial. Cara yang paling baik menurutnya adalah dengan melihat pada berbagai kebijakan yang dapat ditetapkan dan membandingkan keuntungan serta konsekuensi-konsekuensinya. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dengan memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang paling besar.

Dalam kerangka etika utilitarianisme kita dapat merumuskan tiga kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijakan atau tindakan. Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga menyangkut pertanyaan mengenai manfaat terbesar untuk siapa (dalam hal ini manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang).

Nilai positif utilitarianisme:

1. Rasional. Utilitarianisme memberikan kriteria yang objektif dan rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik.
2. Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral.
3. Universal. Etika utilitarianisme mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang.

Selain memiliki nilai positif, utilitarianisme juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Manfaat merupakan konsep yang sangat luas sehingga dalam kenyataan praktis menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit.
2. Tidak pernah menganggap serius suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya.
3. Tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang.
4. Variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi.
5. Ketiga kriteria utilitarianisme saling bertentangan dan ada kesulitan untuk menentukan prioritas diantara ketiganya.
6. Membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas.

Hak dan Kewajiban

Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan individu untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka. Hak bisa berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau mengijinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau yang mewajibkan orang lain bertindak dalam cara tertentu terhadapnya (hak hukum). Hak juga bisa berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hukum tertentu (hak moral). Hak moral merupakan hak yang paling penting karena menetapkan larangan atau kewajiban pada orang lain yang memungkinkan seseorang untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas yang akan dilakukannya.

Hak moral memiliki tiga karakteristik penting yang memberikan fungsi perlindungan:

1. Hak moral sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Memiliki hak moral berarti orang lain memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pemilik hak tersebut.
2. Hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan-kepentingan mereka. Dengan kata lain, hak menunjukkan aktivitas atau kepentingan yang bebas mereka cari atau tidak mereka cari dan pencariannya tidak boleh diabaikan demi orang lain kecuali untuk alasan yang sifatnya khusus dan penting.
3. Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi atau membantu orang lain.

Keadilan dan Kesamaan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam realisasi eksternal perusahaan maupun realisasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kesamaan biasanya dapat dibagi ke dalam tiga kategori.

1. Kategori pertama, keadilan distributif, berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat. Prinsip dasar dari keadilan distributif adalah bahwa yang sederajat haruslah diperlakukan secara sederajat dan yang tidak sama juga harus diperlakukan dengan cara yang tidak sama.
2. Kategori kedua, keadilan retributif, mengacu pada pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang adil adalah hukuman yang dalam artian tertentu layak diterima oleh pihak yang melakukan kesalahan.
3. Kategori ketiga, keadilan kompensatif, berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang mereka alami akibat perbuatan orang lain. Kompensasi yang adil adalah kompensasi yang dalam artian tertentu proporsional dengan nilai kerugian yang diderita.

Etika Memberi Perhatian

Menurut pandangan etika perhatian, tugas moral seseorang bukanlah mengikuti prinsip-prinsip moral yang universal dan imparsial, namun menerima dan menanggapi tindakan dari orang lain dimana dia menjalani hubungan yang baik dan erat dengan mereka. Dalam hal ini, etika perhatian menekankan pada dua persyaratan moral:

1. Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain.
2. Kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memberikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri, dan dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian mereka.

Teori Etika Relijius (Nonkognitivisme)

Etika keagamaan tradisional didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan dan semesta moral. Sejumlah aliran eksistensialisme religius kontemporer menolak teisme tradisional. Mereka umumnya menolak bentuk supernaturalisme dan otoritarianisme. Sebagai gantinya landasan non-teistik disampaikan dalam etika tillich; atau teologi radikal yang melihat agama secara sekuler karena "Tuhan telah mati" membuat etika lebih bersifat humanistik dan universal, serta eksesistensial.

Bagi etika keagamaan tradisional, Tuhan dianggap sebagai kebajikan (St.Agustine), atau tebatasi oleh kebajikan (Plato), dan merupakan sumber dan pendukung semua nilai. Etika relijius tradisional pada dasarnya bersifat deontologis, yakni mendasarkan penekanan pada masalah tugas, kewajiban, atau memahami kebenaran dalam bertindak. Etika bersifat agapistik, yakni berdasar pada cinta Tuhan dan sesama manusia, meskipun unsur deontologis dan areteiki dapat ditemukan didalamnya, termasuk unsur otoritarianisme dan supernaturalisme.

Pemikir besar Eropa dari kalangan kristen adalah Thomas Aquinas (1225-1274). Menurut Aquinas, Tuhan adalah tujuan akhir manusia, karena Ia adalah nilai tertinggi dan universal, dan karenanya kebahagiaan manusia tercapai apabila ia memandang Tuhan. Dalam topik ini pengetahuan dan perbuatan menjadi unsur pencapain kebahagiaan. Sumber utama pengetahuan adalah Tuhan yang telah menganugerahkannya kepada manusia melalui berbagai cara.

Prinsip-Prinsip Etika dalam Bisnis

Sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis dapat dikemukakan sebagai berikut:

Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.

Prinsip Kejujuran

Prinsip ini merupakan prinsip yang paling problematik karena banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan melakukan penipuan atau bertindak curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau memang dengan sengaja dilakukan. Kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga bagi kegiatan bisnis. Sekali pihak tertentu tidak jujur, dia tidak bisa lagi dipercaya dan berarti sulit bertahan dalam bisnis.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam realisasi eksternal perusahaan maupun realisasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.

Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain, sehingga melahirkan suatu win-win situation.

Integritas Moral

Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan, dan ini tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik ke luar maupun ke dalam perusahaan.

Hubungan Kasus Enron dengan Teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis

Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan.Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31,2 milyar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.

Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya menuai kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang milyaran dolar sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen dimana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.

Dalam kasus Enron jika kita kaitkan dengan prinsip etika bisnis, maka Enron dan KAP Arthur Andersen telah melanggar prinsip kejujuran, saling menguntungkan, dan integritas moral. Enron dan KAP Arthur Andersen melakukan sebuah ketidak jujuran, kebohongan dari praktik bisnis yang etis, dimana dalam melaporkan laporan keuangan yang sebenarnya Enron mengalami kerugian tetapi dilaporkan mengalami keuntungan. Sehingga, hal ini juga melanggar prinsip saling menguntungkan, yaitu hanya menguntungkan pihak Enron dan KAP Arthur Andersen, tetapi merugikan pihak lainnya seperti investor yang bersedia menanamkan modalnya. Begitu juga dengan prinsip integritas moral, kasus Enron membuat nama baik Enron dan KAP Andersen menjadi buruk dimata dunia. Auditor yang bernaung dalam KAP Andersen maupun KAP yang berafiliasi dengan KAP Andersen yang tidak tau menahu mengenai hal tersebut merasakan imbasnya, tidak lagi memiliki integritas moral yang baik dalam mengaudit.

»»  Baca Lebih Lanjut...

Standar Pekerjaan Lapangan (SA 312, SA 315, SA316)

Standar Pekerjaan Lapangan

SA 312 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit

Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting.

Risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan keuangan bentuk baku. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material. Laporan keuangan mengandung salah saji yang material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan sukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam hal semua yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Salah saji dapat terdaji sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

Dalam perencanaan audit, auditor berkepentingan dengan masalah-masalah yang mungkin material terhadap laporan keuangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa salah saji, yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan, tidak material terhadap laporan keuangan. Faktor utama yang membedakan kecurangan dengan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat pada salah saji dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor dalam audit laporan keuangan - salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.

Perencanaan Audit

Risiko audit dan materialitas dalam pelaksaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko audit dalam:

1. Merencanakan audit dan merancang prosedur audit.
2. Pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pertimbangan pada tingkat laporan keuangan

Auditor harus mempetimbangkan risiko audit untuk merencakan audit dan merancang prosedur audit. Dengan mempertimbangkan risiko audit, auditor dapat dapat merancang prosedur audit secara efisien dan efektif.

Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa, sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang lebih rendah, yang menurut pertimbangan profesionalisme memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat risiko signifikan salah saji material dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kesimpulannya ini dalam menentukan sifat, saat, atau luasnya prosedur, penugasan staf, atau perlunya tingkat supervisi sebagaimana mestinya. Risiko yang tinggi dapat menyebabkan auditor memperluas prosedur yang diterapkan, atau memodifikasi sifat prosedur untuk memperoleh bukti yang lebih bersifat persuasif.

Pertimbangan pada Tingkat Saldo Akun Individual atau Golongan Transaksi

Jika auditor ingin menurunkan tingkat risiko audit yang menurut pertimbangannya telah memadai untuk suatu saldo akun atau golongan transaksi atau jika ingin menginginkan penurunan jumlah salah saji dalam suatu saldo akun atau golongan transaksi yang dianggap material, maka auditor harus melaksanakan salah satu atau lebih langkah berikut:

a)      Memilih prosedur audit yang lebih efektif

b)      Melaksanakan prosedur audit lebih dekat ke tanggal laporan posisi keuangan (neraca), atau

c)      Memperluas prosedur audit tertentu

Auditor perlu mempertimbangkan risiko audit pada tingkat akun atau golongan transaksi secara individual, karena pertimbangan yang demikian secara langsung membantunya dalam menentukan lingkup prosedur audit untuk saldo akun atau golongan transaksi tersebut. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari:

1. Risiko bawaan (inherent risk)

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka nol. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Meskipun demikian, apabila auditor berkesimpulan bahwa usaha untuk mengevaluasi risiko bawaan tidak sebanding dengan pengurangan prosedur audit, maka auditor harus menetapkan risiko bawaan pada tingkat maksimum pada saat merancang prosedur audit.

2. Risiko pengendalian (control risk)

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas.

Penerapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup atau tidaknya bukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji asersi dalam laporan keuangan. Apabila auditor yakin bahwa pengendalian tersebut tidak efektif,  ia akan menentukan tingkat risiko pengendalian untuk asersi tersebut pada tingkat yang maksimum.

3. Risiko deteksi (detection risk)

Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko deteksi yang dapat diterima auditor dalam merancang prosedur audit tergantung pada tingkat yang diinginkan untuk membatasi risiko audit suatu saldo akun dan tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian. Apabila penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian menurun, risiko deteksi yang dapat diterima akan meningkat.

Ada perbedaan mendasar antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan terbalik dengan risiko risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima, dan begitu juga sebaliknya.

Evaluasi Temuan Audit

Dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor harus menggabungkan semua salah saji yang tidak dikoreksi oleh entitas tersebut sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya untuk mempertimbangkan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan salah secara material dalam hubungannya dengan jumlah individual, subtotal, atau jumlah keseluruhan dalam laporan keuangan. Pertimbangan yang bersifat kualitatif juga mempengaruhi kesimpulan yang diambil oleh auditor dalam menentukan materialitas salah saji. Penggabungan salah saji harus mencakup estimasi terbaik auditor mengenai jumlah seluruh salah saji dalam saldo akun atau golongan transaksi yang telah diperiksa, dan tidak terbatas hanya pada jumlah salah saji yang telah diidentifikasi secara khusus.

Risiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan umumnya lebih besar jika saldo akun dan golongan transaksi berisi estimasi akuntansi, dibandingkan dengan jika saldo akun dan golongan transaksi berisi data yang bersifat faktual. Hal ini karena adanya subjektivitas bawaan yang terkandung dalam estimasi peristiwa yang akan datang yang terdapat dalam setiap estimasi akuntansi.

Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko yang sangat tinggi bahwa laporan keuangan periode sekarang kemungkinan berisi salah saji material, dan jika salah saji periode sebelumnya yang berdampak terhadap laporan keuangan periode sekarang dipertimbangkan bersama-sama dengan kemungkinan salah saji periode sekarang, ia harus memasukkan dampak kemungkinan salah saji secara gabungan tersebut terhadap laporan keuangan periode sekarang. Auditor harus meminta kepada manajemen untuk menghilangkan salah saji material tersebut. Jika salah saji material tersebut tidak dihilangkan, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan.

SA 315 Komunikasi Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti

Auditor pendahulu adalah auditor yang telah melaporkan laporan keuangan auditan terkini atau telah mengadakan perikatan untuk melaksanakan namun belum menyelesaikan laporan keuangan kemudian, dan telah mengundurkan diri, bertahan untuk menunggu penunjukan kembali, atau telah diberitahu bahwa jasanya telah, atau mungkin akan dihentikan. Auditor pengganti adalah auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan untuk mengaudit laporan keuangan, namun belum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu dan dengan auditor yang telah menerima perikatan.

Auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberitahu calon kliennya bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi. Inisiatif untuk mengadakan komunikasi terletak di tangan auditor pengganti, dapat berupa komunikasi tertulis atau lisan. Baik auditor pengganti maupun auditor pendahulu berkewajiban menjaga kerahasiaan yang diperoleh dan berlaku tanpa memperhatikan apakah auditor pengganti akan menerima perikatan atau tidak.

Komunikasi sebelum auditor pengganti menerima perikatan

Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup:

1. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen.
2. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa.
3. Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern.
4. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor.

Komunikasi lain

Biasanya auditor pendahulu harus mengijinkan auditor pengganti untuk melakukan review atas kertas kerja, termasuk dokumentasi perencanaan, pengendalian intern, hasil audit, dan hal-hal signifikan di bidang akuntansi dan auditing, seperti kertas kerja analisis akun laporan posisi keuangan, dan yang berkaitan dengan kontijensi. Auditor pendahulu juga harus mencapai kesepakatan dengan auditor pengganti tentang penggunaan kertas kerja.

Penggunaan komunikasi auditor pengganti

Auditor pengganti harus memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis memadai guna menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang menjadi objek perikatan auditannya, termasuk penilaian konsistensi penerapan prinsip akuntansi. Bukti audit yang digunakan untuk menganalisis dampak saldo awal atas laporan keuangan tahun berjalan dan konsistensi prinsip akuntansi prinsip akuntansi merupakan masalah pertimbangan profesional. Bukti audit tersebut dapat mencakup laporan keuangan auditan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu dalam laporannya, hasil permintaan keterangan auditor pendahulu, hasil review yang dilakukan oleh auditor pengganti terhadap kertas kerja auditor pendahulu, dan prosedur audit yang dilaksanakan terhadap transaksi tahun berjalan yang dapat memberikan bukti tentang saldo awal atau konsistensi.

Review yang dilakukan oleh auditor pengganti terhadap kertas kerja auditor pendahulu dapat berpengaruh terhadap sifat, saat, dan luasnya prosedur audit pengganti yang berkaitan dengan saldo awal dan konsistensi prinsip akuntansi. Namun, sifat, saat, dan luasnya pekerjaan audit yang dilaksanakan dan kesimpulan yang dicapai merupakan tanggung jawab auditor pengganti.

Audit atas laporan keuangan yang sebelumnya telah diaudit

Jika auditor pengganti menerima perikatan pengauditan kembali, ia dapat mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan kepada auditor pendahulu dan review yang dilakukan terhadap laporan serta kertas kerja auditor pendahulu di dalam merencanakan pengauditan kembali, namun ini tidak cukup dipakai sebagai basis untuk menyatakan pendapat. Jika auditor pengganti telah mengaudit periode berjalan, hasil auditnya dapat dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengauditan kembali periode atau beberapa periode sebelumnya dan dapat memberikan bukti yang bermanfaat dalam pelaksaan pengauditan kembali.

Dalam pengauditan kembali, auditor pengganti umumnya tidak akan dapat mengamati persediaan atau melakukan penghitungan fisik pada tanggal pengauditan kembali. Dalam keadaan ini, auditor pengganti dapat mempertimbangkan pengetahuan yagn diperoleh dari review-nya atas kertas kerja auditor pendahulu dan permintaan keterangan dari auditor pendahulu untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur yang harus diterapkan dalam keadaan tersebut.

Penemuan tentang salah saji yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu

Jika selama audit atau pengauditan kembali, auditor penganti mengetahui informasi yang menyebabkan ia yakin bahwa laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu mungkin memerlukan revisi, auditor pengganti harus meminta kepada klien untuk menginformasikan situasi ini kepada auditor pendahulu. Jika klien menolak memberitahukan kepada auditor pendahulu, auditor pengganti harus mengevaluasi kemungkinan implikasinya ke perikatan yang sedang berjalan, apakah menarik diri dari perikatan. Disamping itu, auditor pengganti dapat melakukan konsultasi dengan penasihat hukumnya dalam menentukan langkah semestinya yang selanjutnya akan dilaksanakan.

SA 316 Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan

Gambaran dan karakteristik kecurangan

Ada dua salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan

Adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan ini dapat berupa:

1.   Memanipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumentasi pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

2.     Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.

3.    Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

2. Salah saji yang timbul dari perlakukan tidak semestinya terhadap aset (penggelapan atau penyalahgunaan)

Berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Kecurangan sering kali menyangkut suatu tekanan atau suatu dorongan untuk melakukan kecurangan, dan suatu peluang yang dirasakan ada untuk melaksanakan kecurangan. Kecurangan dapat disembunyikan dengan memalsukan dokumentasi, termasuk pemalsuan tanda tangan. Kecurangan juga disembunyikan melalui kolusi diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Meskipun kecurangan biasanya disembunyikan, adanya faktor risiko atau kondisi lain dapat memperingatkan auditor tentang kemungkinan adanya kecurangan.

Auditor tidak dapat memperoleh keyakinan absolut bahwa salah saji material dalam laporan keuangan akan terdeteksi, karena (a) aspek penyembunyian kegiatan kecurangan, termasuk fakta bahwa kecurangan sering kali mencakup kolusi atau pemalsuan dokumentasi, dan (b) kebutuhan untuk menerapkan pertimbangan profesional dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor risiko kecurangan dan kondisi lain, walaupun audit yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurigaan.

Penaksiran risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan

Auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Dalam melakukan penaksiran ini, auditor harus mempertimbangkan faktor risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan baik (a) salah saji yang timbul sebagai akibat kecurangan dalam pelaporan keuangan, maupun (b) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset untuk setiap golongan yang bersangkutan.

Sebagai bagian dari penaksiran risiko, auditor harus meminta keterangan kepada manajemen untuk memperoleh pemahaman dari manajemen tentang risiko kecurangan dalam suatu entitas dan untuk menentukan apakah manajemen memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang telah dilakukan terhadap atau terjadi dalam entitas. Keterangan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan yang mungkin berdampak terhadap taksiran auditor dan tanggapan yang bersangkutan.

Faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan

Faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, dikelompokkan ke dalam tiga bagian:

1. Karakteristik dan pengaruh manajemen atas lingkungan pengendalian. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan, gaya, dan sikap manajemen atas pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan.
2. Kondisi industri. Faktor ini mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas.
3. Karakteristik operasi dan stabilitas keuangan. Faktor risiko ini berkaitan dengan sifat dan kekompleksitasan entitas dan transaksinya, keadaan keuangan entitas, dan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba.

Faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang disebabkan oleh perlakuan tidak semestinya terhadap aset

Faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang disebabkan oleh perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan:

1. Tingkat kecurigaan tentang terjadinya perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Hal ini berkaitan dengan sifat aset entitas dan tingkat kerentanan aset dari pencurian.
2. Pengendalian. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya perlakuan tidak semestinya terhadap aset.

Luasnya pertimbangan auditor atas faktor risiko dalam golongan b dipengaruhi oleh tingkat keberadaan faktor risiko dalam golongan a.

Auditor tidak diwajibkan untuk merencanakan audit untuk menemukan informasi yang memberikan indikasi adanya tekanan keuangan bagi karyawan  atau hubungan yang merugikan antara entitas dan karyawannya, meskipun auditor mungkin menyadari informasi tentang itu.

Tanggapan auditor terhadap hasil penaksiran

Tanggapan auditor terhadap penaksiran risiko yang sedang berlangsung dipengaruhi oleh sifat dan signifikan atau tidaknya faktor risiko yang telah diidentifikasi ada. Dalam hal tertentu, meskipun faktor risiko kecurangan telah diidentifikasi ada, pertimbangan auditor mungkin berupa prosedur yang direncanakan sebelumnya telah memadai untuk menanggapi faktor risiko tersebut. Dalam hal lain, auditor mungkin berkesimpulan bahwa kondisi tersebut menunjukkan diperlukannya modifikasi terhadap prosedur dan dalam hal ini, auditor harus mempertimbangkan apakah penaksiran risiko salah saji material sebagai akibat kecurangan memerlukan tanggapan secara menyeluruh, tanggapan yang ada secara khusus untuk saldo akun tertentu, golongan transaksi atau asersi, atau keduanya. Auditor dapat pula menyimpulkan tidak praktis jika memodifikasi prosedur dan dalam hal ini, penarikan diri dari perikatan dapat merupakan pilihan yang paling tepat.

Auditor harus mendokumentasikan di dalam kertas kerja pelaksanaan penaksiran risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan. Jika faktor risiko ada, dokumentasi harus mencakup faktor risiko yang diidentifikasi dan tanggapan auditor terhadap risiko tersebut. Jika tanggapan tambahan diperlukan, tanggapan lebih lanjut yang memadai oleh auditor juga harus didokumentasikan.

Jika auditor telah menetukan bahwa terdapat bukti adanya kecurangan, masalah ini harus mendapatkan perhatian dari tingkat manajemen yang semestinya. Kecurangan yang melibatkan manajemen senior dan kecurangan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan harus dilaporkan secara langsung kepada komite audit. Disamping itu, auditor harus mencapai pemahaman yang sama dengan komite audit mengenai sifat dari luasnya komunikasi yang diharapkan tentang perilaku tidak semestinya yang dilakukan oleh karyawan tingkat rendah.

Bila sebagai hasil penaksiran risiko salah saji material sebagai akibat dari kecurangan, auditor telah mengidentifikasi faktor risiko yang mempunyai implikasi terhadap pengendalian yang sedang berlangsung (apakah transaksi atau adjusment yang dihasilkan dari kecurangan telah atau belum dideteksi), auditor harus mempertimbangkan apakah risiko tersebut mencerminkan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan pengendalian intern entitas yang harus dikomunikasikan kepada manajemen senior dan komite audit. Auditor juga dapat mengomunikasikan faktor risiko yang diidentifikasi bila tindakan dapat dilaksanakan oleh entitas yang ditujukan kepada risiko tersebut.

Pengungkapan kecurangan yang mungkin terjadi kepada pihak luar dapat ada:

1. Untuk mematuhi persyaratan legal dan peraturan
2. Kepada auditor pengganti bila auditor pengganti melakukan permintaan keterangan
3. Sebagai tanggapan atas panggilan sidang pengadilan
4. Kepada agen penyandang dana atau agen tertentu lain sesuai dengan persyaratan untuk audit atas entitas yang menerima bantuan keuangan pemerintah

»»  Baca Lebih Lanjut...

Pembayaran (payment Proof) Dari Adf.ly

Alhamdulillah..dapat lagi pembayaran dari Adf.ly yang ke sekian kalinya. lumayan kemarena dapat $5 lebih seditik heheh..

Mendapatkan dollar dari Adf.ly cukup mudah, jika anda mempunyai link info penting, atau link downloads, silahkan sembunyikan saja link tersebut di adf.ly. kemudian bagikan gratis info link kepada orang lain. Jika orang lain ingin membuka link anda maka mereka akan di arahkan

»»  Baca Lebih Lanjut...

Proposal Usaha : Peluang Usaha Industri Toko Bahan Kue

 Proposal Usaha : Peluang Usaha Industri Toko Bahan Kue - Dari dulu hingga kini industri makanan dan minuman masih akan terus bersinar meramaikan persaingan pasar. Menurut data yang diperoleh dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), belakangan ini volume penjualan bisnis makanan dan minuman dalam negeri terusmengalami peningkatan yang cukup tajam. Bahkan menurut hasil

»»  Baca Lebih Lanjut...